Indonesia Siap Hadapi Kemungkinan Hambatan Dagang dengan AS

    Ilham wibowo - 10 November 2020 14:39 WIB
    Indonesia Siap Hadapi Kemungkinan Hambatan Dagang dengan AS
    RI siap hadapi hambatan perdagangan yang kemugkinan muncul dengan AS. Foto: AFP.
    Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) optimistis ekspor produk unggulan Indonesia ke Amerika Serikat (AS) tetap tinggi meski kursi Presiden AS bakal diisi Joe Biden. Beragam hambatan perdagangan siap diantisipasi.

    Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Pradnyawati mengatakan bahwa strategi melakukan pembelaan atas produk ekspor Indonesia yang dikenakan atau akan dikenakan pengamanan oleh AS terus dilakukan secara optimal. Khusus untuk 2020, strateginya dilakukan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya akibat pandemi covid-19.

    "Produk ekspor utama Indonesia ke pasar AS khususnya yang mengalami surplus selama semester I-2020 adalah produk elektronik, furnitur, dan seafood. Tentunya produk lain juga menyusul dengan nilai yang lebih kecil," kata Pradnyawati kepada Medcom.id, Selasa, 10 November 2020.

    Dukungan Pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan kinerja ekspor ke AS perlu terus bersinergi dengan pelaku industri di Tanah Air. Pradnyawati memastikan bahwa pihaknya siap mengantisipasi gaya pemerintahan Joe Biden, yang cenderung pro terhadap multilateralisme, agar terhindar atau memperkecil dampak negatif sengketa dagang.

    "Ekspor unggulan ini akan tetap tinggi bila pengusaha secara aktif dan kreatif memanfaatkan peluang permintaan yang ada dengan baik dan dengan aktif mengantisipasi persaingan dagang dari negara lain yang menjadi kompetitor," paparnya.

    Menurut Pradnyawati, hambatan dagang produk Indonesia ke AS masih bisa terjadi, seperti misalnya pada produk baja. Di sisi lain, ada kemenangan bagi Indonesia atas penyelidikan safeguard terhadap produk mesin cuci di 2018 dan produk komponen solar panel (crystalline silicon photovoltaic/CSPV) di 2020 yang akhirnya dikecualikan dari penyelidikan AS.  

    "Alasan dikecualikan adalah karena de minimis import, namun alasan tersebut secara aktif disampaikan oleh Pemerintah Indonesia dalam setiap kesempatan sepanjang penyelidikan berlangsung. Apabila Indonesia tidak kooperatif, mungkin saja Indonesia dikenakan bea masuk tambahan secara global," ungkapnya. 

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id