Wujudkan Masterplan Ekonomi Syariah, Kemenperin Pacu Kawasan Industri Halal

    Husen Miftahudin - 01 Oktober 2021 14:14 WIB
    Wujudkan <i>Masterplan</i> Ekonomi Syariah, Kemenperin Pacu Kawasan Industri Halal
    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. FOTO: Kemenperin



    Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertekad mewujudkan Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024. Hal itu dilakukan dengan memperkuat rantai nilai halal guna merealisasikan Indonesia sebagai produsen produk halal dunia pada 2024.

    Dukungan dalam merealisasikan penguatan rantai nilai halal dilakukan melalui inisiatif strategis, yaitu pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH). Saat ini, sudah ada tiga KIH, yaitu Modern Halal Valley, Halal Industrial Park Sidoarjo, dan Bintan Inti Halal Hub.

     



    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan hadirnya KIH seluas 148 hektare di Sidoarjo yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung proses produk halal diharapkan akan memperkuat seluruh rantai nilai halal dari sektor hulu hingga hilir.

    "Guna mengembangkan potensi produk halal di Indonesia khususnya di Jawa Timur dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik dan global," ungkap Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam siaran persnya, Jumat, 1 Oktober 2021.

    Agus mengemukakan, untuk mendorong potensi yang cukup besar di industri halal, diperlukan kolaborasi program kementerian dan lembaga di daerah guna memperkuat ekosistem industri halal. Ketersediaan fasilitas serta infrastruktur yang lengkap dan terpadu akan meningkatkan ketertarikan investasi di KIH karena bersaing dengan KIH di negara-negara tetangga.

    Oleh karenanya, Kemenperin terus melakukan upaya untuk mendorong pembangunan KIH dan Halal Hub di daerah-daerah guna membentuk ekosistem industri halal yang kuat dan merata di seluruh Indonesia. Hal ini dapat dilakukan karena memperoleh kerja sama dan dukungan dengan pihak lain.

    "Pembangunan kawasan industri terutama KIH tidak hanya sebatas memperoleh perizinan tetapi bagaimana mendatangkan tenant masuk ke dalam kawasan. Geliat pembangunan KIH perlu mendapatkan perhatian, seperti fasilitasi insentif, guna memperkuat ekosistem halal value chain dari aktivitas industri halal global," papar dia.

    Contohnya dalam pembangunan Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS). Pada tahap pertama pembangunan HIPS, saat ini telah berdiri 32 unit standard factory building kavling kecil untuk sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) seluas dua hektare.

    Selain itu, pengelola telah melakukan proses pematangan lahan dan pembuatan saluran drainase sepanjang jalan lingkungan, pembangunan konstruksi awal masjid, laboratorium, dan kantor pengelola HIPS.

    "Melihat progres pembangunan KIH yang sangat cepat, pemerintah akan melakukan akselerasi penguatan ekosistem di KIH dengan menyusun rancangan insentif baik berupa penetapannya sebagai KIH, dan fiskal seperti relaksasi aturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kavling industri, yang telah diberlakukan untuk properti," imbuhnya.

    Kemenperin saat ini sedang merevisi ketentuan mengenai tata cara memperoleh surat keterangan dalam rangka pembentukan KIH, yang akan diubah ketentuannya menjadi penetapan kawasan industri halal oleh Menperin dengan memudahkan pemberian fasilitas dan insentif bagi pelaku usaha di bidang produk halal.

    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id