Pengamat Apresiasi Penempatan Pejabat Pemerintah sebagai Komisaris BUMN

    Husen Miftahudin - 12 Juli 2020 11:23 WIB
    Pengamat Apresiasi Penempatan Pejabat Pemerintah sebagai Komisaris BUMN
    Ilustrasi BUMN. Foto : Medcom/Ayu.
    Jakarta: Ketua Umum Masyarakat Pemerhati Pangan (Mappan) Indonesia Wignyo Prasetyo merespons positif langkah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang menempatkan sejumlah perwakilan pejabat pemerintah sebagai komisaris di beberapa perusahaan pelat merah.

    Hal ini penting untuk memaksimalkan pengawasan kepentingan negara. Apalagi penempatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah yang merupakan pemegang saham.

    "Penunjukan komisaris dari pejabat pemerintah di BUMN adalah untuk memastikan kepentingan pemegang saham, yakni pemerintah. Maka kewenangannya didelegasikan kepada pejabat pemerintah yang ditugaskan untuk menempati posisi komisaris," ujar Wignyo dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Minggu, 12 Juli 2020.

    Menurut Wignyo, penempatan pejabat pemerintah sebagai komisaris di sejumlah BUMN tidak menyalahi aturan selama memiliki kompetensi. Selain itu, pejabat pemerintah juga mempunyai sistem kerja komando yang patuh dan loyal terhadap atasannya, termasuk negara.

    "Komisaris dari pejabat pemerintah ini sangat penting untuk mengawasi kepentingan negara secara maksimal sehingga nantinya peran BUMN benar-benar dapat bermanfaat buat rakyat banyak. Apalagi pejabat pemerintah mempunyai sistem kerja komando di mana mereka sangat loyal terhadap atasannya atau negara," tegasnya.

    Wignyo justru mengkritisi adanya polemik terhadap langkah Erick ini. Ia bahkan mengendus isu polemik penunjukkan komisaris BUMN dari unsur pemerintah ini sebagai usaha terstruktur untuk melepaskan pengawasan pemerintah terhadap BUMN oleh pihak-pihak tertentu.

    "Resistensi penempatan personel dari unsur pemerintah di tubuh BUMN ini begitu kuat. Kita juga harus cermat, sepertinya ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap instrumen negara seperti BUMN. Ini bagian dari pelemahan peran negara dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," ketusnya.

    Wignyo berpandangan bahwa isu penempatan wakil pemerintah sebagai komisaris dipakai untuk upaya liberalisasi BUMN. Arahnya, lanjut dia, yakni dengan menempatkan unsur swasta dalam semua jabatan komisaris di BUMN.

    "Saya rasa dibalik polemik ini ada yang ingin mencoba-coba menggulirkan wacana liberalisasi BUMN dengan cara menempatkan semua komisaris BUMN dari unsur swasta," ucap dia.

    Sementara itu, pengamat kebijakan publik Yasef Firmansyah menilai penempatan wakil pemerintah dalam posisi komisaris diperlukan untuk menjamin keberpihakan BUMN pada kepentingan pemenuhan barang publik yang tepat, tersedia, dan terjangkau.

    "Penempatan ini bisa dipakai untuk mengharmoniskan program pemerintah dengan peran BUMN dalam tugas-tugas tertentu, misalnya penyediaan listrik subsidi, pupuk subsidi, BBM subsidi, dan lain lain," jelasnya.

    Yasef menyampaikan, wakil pemerintah yang ditempatkan di BUMN juga harus sesuai dengan tugasnya di instansi pemerintah, baik terkait aspek keuangan maupun aspek teknis. "Sehingga pemerintah sebagai pemegang saham di BUMN dapat terawasi kepentingannya dengan baik dan benar melalui wakilnya yang ditempatkan sebagai komisaris," tutup Yasef.  

    (SAW)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id