Ombudsman Terima 817 Aduan Bansos Covid-19

    Suci Sedya Utami - 03 Juni 2020 21:41 WIB
    Ombudsman Terima 817 Aduan Bansos Covid-19
    Gedung Ombudsman RI - - Foto: dok Setkab
    Jakarta: Ombudsman RI menerima 817 kasus pengaduan terkait bantuan sosial pemerintah di masa pandemi covid-19. Aduan tersebut mencapai 81,7 persen dari total 1.004 aduan.

    Angka ini merupakan rekapitulasi bulanan sejak dibukanya posko pengaduan daring bagi masyarakat terdampak covid-19 oleh Ombudsman hingga Jumat, 29 Mei 2020.

    Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan pengaduan bansos di antaranya terkait penyaluran bantuan yang tidak merata, sasaran masyarakat penerima maupun wilayah distribusi; ketidakjelasan prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan; masyarakat yang kondisinya lebih darurat lapar tidak terdaftar dan sebaliknya, terdaftar tapi tidak menerima bantuan; dan tidak dapat menerima bantuan di tempat tinggal karena KTP pendatang.

    Ombudsman RI juga menemukan di beberapa wilayah seperti Jambi dan Papua diduga upaya manipulasi data penerima bantuan sosial oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Manipulasi data tersebut tidak hanya mengurangi atau menambah jumlah penerima bantuan sosial, tetapi juga mengganti nama penerima yang asli dengan penerima lain yang tidak tepat sasaran.


    Di Sulawesi Barat, Ombudsman RI menerima laporan adanya pemotongan jumlah bantuan sosial yang awalnya Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu. Karena itu, pemerintah diharapkan lebih proaktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta menyiapkan beberapa skenario dan solusi.

    “Banyaknya informasi tidak akurat yang berkembang melalui media sosial/non pemerintah dan kenaikan jumlah laporan yang signifikan pada bidang bantuan sosial membutuhkan perhatian yang serius dari Pemerintah. Karena beberapa permasalahan terkait informasi dan pendataan penerima bantuan sosial maupun implementasinya dapat memunculkan konflik horizontal di masyarakat,” kata Amzulian dalam keterangan resmi, Rabu, 3 Juni 2020.

    Selain itu, laporan terbanyak kedua adalah bidang ekonomi dan keuangan sebanyak 149 aduan atau 14,84 persen, disusul pelayanan kesehatan 19 aduan atau 1,89 persen, transportasi sebanyak 15 aduan atau 1,49 persen, dan keamanan sebanyak empat aduan atau 0,40 persen.

    Laporan di bidang ini terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dianggap tidak merespon pengaduan secara cepat dalam restukturisasi kredit, belum tersedianya informasi secara jelas mengenai kebijakan relaksasi kredit kepada masyarakat, debt collector menyita barang debitur karena tidak mampu mengangsur.

    Kemudian kebijakan pemberian diskon 50 persen yang tidak berlaku untuk semua pelanggan listrik 900 VA, dan belum adanya layanan secara jelas terkait prosedur dan mekanisme pemohon restrukturisasi kredit bagi sejumlah masyarakat yang telah menerima kriteria.

    Sementara itu, aduan masyarakat terkait pelayanan kesehatan antara lain mengenai kurangnya informasi tentang perbedaan klasifikasi pasien covid-19, kurangnya informasi tentang alur pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan gejala mirip covid-19 dan atau tindak lanjutnya.

    Termasuk tentang tempat isolasi, keterlambatan penyampaian hasil tes covid-19 kepada pasien, dan Kepala Desa atau Pemerintah Desa kurang berkoordinasi dengan instansi terkait penanganan terhadap warga dan keluarga yang ditetapkan sebagai ODP atau PDP covid-19.

    Di bidang transportasi, masyarakat melaporkan tentang penghentian transportasi umum tanpa menyediakan angkutan alternatif, ketidakjelasan aturan terkait jam operasional bandara, stasiun dan terminal, penutupan jalan umum, penghentian usaha pengangkur yang tetap menyelenggarakan angkutan penumpang berasal dan atau menuju wilayah PSBB atau zona merah, serta adanya badan usaha yang tetap menyelenggarakan angkutan penumpang.


    Dari laporan tersebut, sebanyak 18,5 persen laporan telah ditindaklanjuti dengan metode Respons Cepat Ombudsman (RCO), antara lain dengan segera berkoordinasi langsung dengan pengambil keputusan di instansi terlapor. Metode RCO dimaksudkan agar penyelesaian kasus yang dilaporkan mendapatkan prioritas instansi terlapor karena terkait pelayanan publik yang berisiko misalnya menyangkut nyawa manusia.

    Sementara itu, sebanyak 53,5 persen laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Ombudsman RI dengan melakukan koordinasi dan meneruskannya kepada Kementerian atau Lembaga atau Pemerintah Daerah terkait melalui narahubung yang ditunjuk.


    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id