Revisi PP 109/2012 Dikhawatirkan Tekan Keberlangsungan Industri Rokok

    Eko Nordiansyah - 30 Maret 2021 16:05 WIB
    Revisi PP 109/2012 Dikhawatirkan Tekan Keberlangsungan Industri Rokok
    Ilustrasi industri hasil tembakau (IHT) - - Foto: Medcom



    Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Timur menilai wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dapat mengancam keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT).

    Ketua Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai indikator sebelum membuat suatu keputusan terkait perubahan kebijakan. Pemerintah diminta melakukan evaluasi secara menyeluruh dengan melakukan dengar pendapat dari seluruh pemangku kepentingan.






    "Wacana revisi PP 109/2012 akan memberikan tekanan yang hebat bagi IHT dan seluruh mata rantai yang ada didalamnya, termasuk industri periklanan dan penyiaran. Jika wacana tersebut dilakukan, bayangkan berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaannya," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 30 Maret 2021.

    Ia menegaskan saat ini semua industri sedang mengalami kesulitan akibat pandemi. Untuk itu, perlu evaluasi menyeluruh sebelum melakukan revisi atau menerbitkan kebijakan baru yang berpotensi menciptakan tekanan terhadap perekonomian dan kontraproduktif bagi program pembangunan.

    Adik menilai, evaluasi tersebut akan sangat bermanfaat untuk memastikan keberlangsungan ekonomi bagi negara. Terlebih di Jawa Timur terdapat beberapa daerah seperti Jombang, Pamekasan, dan Jember yang menjadi daerah pemasok tembakau sehingga menjadi salah satu sentra IHT di Indonesia.

    "IHT merupakan sektor yang menggerakkan ekonomi rakyat dan menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak orang, mulai dari petani, buruh pabrik, hingga pelinting sigaret kretek. Oleh karena itu, yang dibutuhkan oleh IHT sekarang adalah relaksasi kebijakan, bukan sebaliknya," ungkapnya.

    Selain itu, Adik menjelaskan bahwa kebijakan IHT yang ada saat ini sudah mengakomodir semua bentuk pengaturan, termasuk mengenai peringatan kesehatan, iklan, dan promosi. Menurutnya, semua bentuk komunikasi mengenai produk tidak hanya kewajiban produsen, tapi juga hak bagi konsumen.

    "Jadi, sebagai mitra pemerintah, kami harap pemerintah merangkul semua pemangku kepentingan, termasuk para asosiasi dan akademisi. Saya yakin pemerintah memahami prioritasnya dan secara regular akan meninjau berbagai pendekatan dan rencana kerja strategis agar mendorong perekonomian cepat pulih dan bukan sebaliknya," tutup Adik.


    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id