Para peserta yang hadir juga diminta mempersiapkan diri dengan baik untuk pelaksanaan dan penyaluran bansos yang berkelanjutan pada 2021. Terutama dalam pencapaian target sasaran keluarga penerima manfaat (KPM).
"Proaktif mengkoordinasikan dan menyinergikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Termasuk Himbara dan PT. Pos Indonesia terhadap semua jenis bantuan sosial, sehingga menjamin efektivitas kinerja," ujar Juliari, ketika hadir memberikan arahan melalui sambungan virtual, Selasa, 17 November 2020.
Juliari juga mengingatkan untuk terus memperbaiki data KPM penerima bansos secara terus menerus, sehingga semakin valid dan sinkron dengan data Pusdatin Kemensos.
Pertemuan Pengendalian Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Penanganan Fakir Miskin Tahun 2020 dilaksanakan di Bali. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) itu berlangsung dari 16 hingga 19 November 2020.

(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)
Sebanyak 1.624 orang menghadiri pertemuan tersebut. Kegiatan dilaksanakan serentak melalui virutal di tiga hotel. Direktorat PFM Wilayah I di Hotel Aston Denpasar sebanyak 589 orang, Direktorat PFM Wilayah II di Hotel Harris & Sunset Road Denpasar sebanyak 503 orang, dan Direktorat PFM Wilayah III di Prime Plaza Sanur Bali sebanyak 550 orang.
Acara dihadiri oleh Dirjen PFM Asep Sasa Purnama, Sesditjen PFM Nurul Farijati, Plt Direktur Wilayah 1, Direktur Wilayah 2 Wayan Wirawan, dan Direktur Wilayah 3.

(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali,Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, Kepala Bidang Dinas Sosial Provinsi seluruh Indonesia,Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten/Kota,Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Pendamping Bansos Sembako serta Pendamping Bansos Pangan Kecamatan.

(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)
Direktur Jenderal PFM Kemensos Asep Sasa Purnama mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk menyelesaikan kendala dan hambatan yang dihadapi dinas sosial kabupaten kota dalam pelaksanaan penyaluran bansos. Selain itu, kendala yang kerap ditemui berupa data KPM yang tidak terpenuhi, saldo kosong, dan KKS yang tidak terdistribusi.
.jpeg)
(Foto:Dok.Renjana Pictures/Febri)
"Kegiatan ini membangun sinergitas dan kolaborasi antara pusat dan daerah, sehingga prinsip 6T (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi) dalam penyaluran bansos dapat tercapai," kata Asep.
(ROS)