comscore

Penggunaan CPO untuk Program B30 hanya Sekitar 7,3 Juta Liter

Ade Hapsari Lestarini - 07 Februari 2022 15:41 WIB
Penggunaan CPO untuk Program B30 hanya Sekitar 7,3 Juta Liter
Ilustrasi CPO. Foto: dok Ditjenbun Kementan.
Jakarta: Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi sempat menyalahkan program biodiesel (B30) sebagai penyebab kenaikan harga minyak goreng.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR pekan lalu, Mendag Lutfi mengatakan lonjakan harga Crude Palm Oil (CPO) saat ini tidak terlepas dari dampak kebijakan Indonesia, yang mendorong penggunaan biodiesel. Sehingga menjadi penyebab lonjakan harga CPO dan menguntungkan Indonesia.
Melalui program B30, konsumsi CPO pun meningkat. Serta akan semakin bertambah jika B40 dilaksanakan. "Yang buat CPO ini tinggi adalah Republik Indonesia. Sebagai penghasil CPO terbesar dunia, bikin B30, harganya meloncat. Dan ini sangat menguntungkan Indonesia," kata Lutfi.  

Hal senada juga dikemukakan oleh pengamat ekonomi Faisal Basri yang menilai kenaikan harga minyak goreng di tengah penurunan produksi dan ekspor CPO karena pergeseran besar dalam konsumsi CPO di dalam negeri. Di masa lalu, pengguna CPO yang dominan di dalam negeri adalah industri pangan, termasuk minyak goreng.

Namun sejak pemerintah menerapkan kebijakan mandatori biodiesel, alokasi CPO untuk campuran solar berangsur naik. Peningkatan tajam terjadi pada 2020 dan 2021 dengan diterapkannya Program B20 (20 persen kandungan CPO dalam biosolar).

“Pengusaha cenderung menyalurkan CPO-nya ke pabrik biodiesel karena pemerintah menjamin perusahaan biodiesel tidak bakal merugi karena ada kucuran subsidi jika harga patokan di dalam negeri lebih rendah dari harga internasional. Sedangkan jika dijual ke pabrik minyak goreng tidak ada insentif seperti itu,” jelas Faisal.

CPO di B30 tak ganggu produksi minyak goreng

Namun hal tersebut dibantah oleh Anggota Komisi VII Mukhtarudin. "Menteri Perdagangan tidak boleh menyalahkan program B30 ini yang sudah dimandatkan oleh Presiden Jokowi. Seharusnya Mendag tahu penggunaan CPO untuk program B30 ini hanya menggunakan sekitar 7,3 juta liter, dan untuk minyak goreng tersedia sekitar 32 juta liter. Ini tidak mengganggu produksi minyak goreng," tegas Mukhtarudin.

Mukhtarudin juga menyorot Mendag yang curhat kepada salah satu media. Menurutnya, jika alasan kelangkaan minyak goreng ini penyebabnya adalah karena kebijakan B30, seharusnya Mendag itu mengetahui jika program B30 adalah mandatory.

Baca juga: Mendag Diminta Fokus Mengatasi Kelangkaan Minyak Goreng

"Jadi Menteri, apalagi Dirjen, tidak etis curhat ke media mengkritik program presiden sebagai penyebab kelangkaan minyak goreng. Apalagi dari 47 juta liter produksi CPO kita, hanya tujuh juta liter yang dialokasikan untuk biodieasel B30. Menteri perdagangan harus fokus kepada tugas dan kewenangannya. Jangan malah buang badan mengkritik kementerian lain. Kalau sudah buang badan begini jangan-jangan memang tanda-tanda inkompetensi," ujarnya.

Harga minyak nabati internasional sedang tinggi

Sekretaris Jendral Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menampik penerapan program biodiesel mengganggu pasokan atau harga minyak goreng dalam negeri.

"Yang menyebabkan harga minyak goreng tinggi memang karena harga minyak nabati internasional sedang tinggi," jelasnya, dikutip Senin, 7 Februari 2022.

Eddy juga membantah pengusaha lebih suka menyuplai ke biodiesel ketimbang minyak goreng. "Program B30 itu bersifat mandatory dan volume ditentukan pemerintah," ujarnya.

Hal ini dikuatkan oleh Peneliti Senior LPEM FEB-UI, Mohamad Revindo, saat dihubungi juga menjelaskan permasalahan harga minyak goreng yang tak kunjung turun disebabkan karena ketidakmampuan Kementerian Perdaganganan melakukan distribusi dengan baik.

"Kementerian Perdagangan seharusnya menjalankan operasi distribusi secara menyeluruh di titik-titik yang teridentifikasi sangat kekurangan pasokan dengan pengawasan yang super ketat, tidak serta-merta menerima alasan para produsen dengan begitu saja," ungkap peneliti senior LPEM FEB-UI Mohamad Revindo.

Menurut Revindo, pemerintah juga tidak cukup hanya menunggu produsen dan distributor menjalankan kebijakan. Langkah keras ataupun tangan besi melalui pengawasan hingga penjatuhan sanksi harus dilakukan.

"Menko Perekonomian juga harus memberikan peringatan kepada Menteri Perdagangan atas kegagalan implementasi kebijakan dan berbagai perubahan tanpa kejelasan," tutup Revindo.


(AHL)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id