comscore

Bidik Peningkatan Devisa, KKP Atur Mekanisme Tangkap Ikan di Laut RI

Suci Sedya Utami - 24 Agustus 2021 16:55 WIB
Bidik Peningkatan Devisa, KKP Atur Mekanisme Tangkap Ikan di Laut RI
Ilustrasi hasil tangkapan ikan para nelayan yang siap dijual - - Foto: dok Setkab
Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur dalam mengelola sumber daya alam perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Kebijakan yang merupakan model implementasi prinsip ekonomi biru tersebut diyakini akan menjaga posisi Indonesia sebagai pemasok utama ikan di pasar dunia.
"Terlebih dengan adanya penerapan trade limit ukuran ikan yang diekspor. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan devisa negara dari pasar perikanan global yang nilainya mencapai USD167 miliar," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dilansir dari laman resmi KKP, Selasa, 24 Agustus 2021.

Trenggono menjelaskan nilai produksi sektor perikanan laut Indonesia terhitung sekitar Rp132 triliun dengan peluang produksi melebihi 10 juta ton per tahun. Kebijakan penangkapan ikan terukur yang diusung KKP tersebut untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekologi dan ekonomi serta keberlanjutan sumber daya perikanan nasional.

Terukurnya nilai produksi yang menunjukkan ketahanan ekonomi, serta terukurnya nilai pendapatan dan kesejahteraan nelayan yang menunjukkan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat.

"Kebijakan penangkapan terukur ditargetkan mampu menciptakan distribusi pertumbuhan di wilayah dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kebijakan ini juga akan mendorong pengelolaan sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih tertata untuk kesehatan laut," ucap Trenggono.

Pada penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur ini, akan dilakukan sejumlah pengaturan meliputi pengaturan area penangkapan ikan, jumlah ikan yang ditangkap, jumlah kapal yang dapat melakukan penangkapan. Lalu pengaturan pelabuhan tempat pendaratan ikan dan jenis alat yang diperbolehkan.


Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan optimal, KKP akan memanfaatkan peran teknologi pengawasan yang terintegrasi. Langkah lainnya membangun sinergi dengan banyak pihak, utamanya dalam hal pembangunan sarana dan prasarana pendukung serta pengawasan.

(Des)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id