Kemudahan Berusaha di Indonesia Masih Perlu Dibenahi

    Suci Sedya Utami - 21 Juli 2021 12:52 WIB
    Kemudahan Berusaha di Indonesia Masih Perlu Dibenahi
    Ilustrasi. Foto: Medcom.id



    Jakarta: Kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) seharusnya bisa mendorong tumbuhnya Public-Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mendukung perkembangan sektor-sektor potensial di Tanah Air. Namun hingga saat ini, kemudahan berusaha di Indonesia masih belum sepenuhnya terwujud.

    Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menemukan, salah satu indikator yang harus dibenahi adalah indikator starting a business atau pendaftaran usaha. CIPS juga menemukan, waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan usaha di Indonesia adalah sebanyak 23 hari yang mencangkup 11 prosedur dan terdapat 69 regulasi untuk mendaftarkan bisnis menjadi legal.

     



    Peneliti CIPS Arumdriya Murwani mengatakan hal ini masih diikuti dengan adanya izin bangunan, izin gangguan (masih diberlakukan di beberapa daerah). Ia bilang rumitnya birokrasi perizinan membuat orang lebih memilih bertahan di ranah informal meski dengan menanggung sejumlah opportunity cost (perlindungan keamanan, akses kredit bank, dan lain-lain).

    "Pada akhirnya hal ini berdampak pada minat usaha informal untuk mendaftarkan usahanya menjadi formal dan minat investor di awal untuk membuka bisnis di Indonesia," kata Arumdriya dalam keterangan resmi, Rabu, 21 Juli 2021.

    Arumdriya menjelaskan, penerapan Online Single Submission (OSS) merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di Indonesia. Terkait pendaftaran usaha, OSS menyederhanakan pelayanan pendaftaran usaha dengan cara membentuk sistem yang terintegrasi secara elektronik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

    Sayangnya, implementasi OSS masih terhambat kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan masih berhadapan dengan belum terintegrasinya peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

    "Belum semua daerah, kabupaten atau kota menerapkan OSS karena daerah mereka belum didukung adanya infrastruktur teknologi informasi dan juga koneksi internet. Perbaikan ini butuh komitmen dari pemerintah daerah untuk melengkapi semuanya," ujar dia.

    Selain itu, penyederhanaan prosedur perizinan untuk pendaftaran usaha juga akan membuka kesempatan untuk menjalankan skema Public-Private Partnership pada sektor-sektor prioritas pemerintah. Misalnya, dalam mendukung ketahanan pangan, skema KPBU pada infrastruktur logistik utama (seperti pengembangan rantai dingin) dapat menjadi cara untuk mengurangi biaya logistik dan mengurangi insiden food loss dan food waste.

    Skema KPBU memungkinkan pemerintah dan swasta dapat berbagi sumber daya dan pada akhirnya rakyat yang diuntungkan dengan ketersediaan pasokan pangan dan harga yang terjangkau.

    Pemerintah juga harus melakukan sinkronisasi peraturan pusat dengan daerah. Sinkronisasi penting untuk mencegah adanya pertentangan peraturan, misalnya saja terkait penerbitan izin. Pada akhirnya pengusaha harus mengurus dokumen yang mengandung keterangan yang sama di dua tingkat pemerintahan atau penerbitan salah satu dokumen saling berkaitan dengan dokumen lainnya.

    Peringkat EoDB Indonesia pada Indeks EoDB 2020 tetap berada di peringkat 73, sebagaimana yang diraih pada indeks yang sama pada 2019. Tidak adanya perubahan peringkat ini tentu tidak sejalan dengan target yang ingin dicapai Presiden Joko Widodo yaitu peringkat 40 di 2019.

    Pada Indeks EoDB 2020, Indonesia hanya mencapai posisi ke-140 pada indikator Starting a Business. Peringkat ini membuat Indonesia tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Singapura ataupun Hong Kong yang masing-masing mencapai posisi 4 dan 5.

    Indikator Starting a Business dalam EoDB dihitung berdasarkan jumlah prosedur, hari, dan biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan usaha.

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id