Sejumlah Serikat Pekerja Sebut UU Ciptaker Tidak Rugikan Buruh

    Medcom - 10 Oktober 2020 11:15 WIB
    Sejumlah Serikat Pekerja Sebut UU Ciptaker Tidak Rugikan Buruh
    Ilustrasi pekerja - - Foto: Medcom
    Jakarta: Sejumlah konfederasi buruh menilai Undang-undang Cipta Kerja tak merugikan kaum buruh. Hal tersebut diungkapkan setelah serikat pekerja mempelajari pasal demi pasal dalam omnibus law untuk klaster ketenagakerjaan.

    Konfederasi buruh ini tergabung dalam Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Gabungan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Indonesia, Koalisi Nasional Serikat Pekerja Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Mandiri.

    "Kami telah membaca dan mempelajari pasal demi pasal UU Ciptaker untuk klaster ketenagakerjaan yang terkait kesejahteraan kaum pekerja," ujar koordinator Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Tri Sasono dalam keterangan tertulis, Sabtu, 10 Oktober 2020.

    Sasono menjelaskan kabar upah minimum pekerja yang menjadi keresahan nyatanya tidak dihapuskan. Namun, perhitungannya mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi masing-masing daerah.

    Untuk hak-hak buruh yang menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), lanjutnya, tetap mendapatkan pesangon dalam UU Ciptaker. Di dalamnya terdapat kepastian pembayaran pesangon dan korban PHK mendapat tambahan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

    "Selain itu juga Buruh Korban PHK mendapatkan fasilitas peningkatan kompetensi atau upskilling serta diberikan akses ke pekerjaan baru dari pemerintah," jelas dia.

    Terkait jam kerja bagi buruh mulai dari hari aktif, hari libur, istirahat, hingga hari cuti dalam UU sapu jagat masih sama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

    Begitu pula pemberi kerja dan pengusaha wajib memberikan waktu istirahat bagi pekerja. Termasuk untuk beribadah serta memberikan cuti melahirkan, menyusui, dan haid yang tetap disesuaikan dengan UU 13/2003 tersebut.


    Namun jenis pekerjaan tertentu yang membutuhkan fleksibilitas seperti pekerjaan director e-commerce dan digitalisasi mendapat pengaturan tertentu.

    Sementara itu, PKWT dalam UU Ciptaker disebut justru menguntungkan kaum buruh. Yaitu pekerja waktu tertentu (pekerja kontrak) kini mendapatkan kompensasi saat perjanjian kerjanya berakhir dengan syarat merujuk UU 13/2003. Terkait sistem kerja outsourcing dalam UU Ciptaker, kata dia, juga menjamin kepastian keberlanjutan pekerja outsourcing.

    "Selama ini banyak perusahaan jasa outsourcing dan penggunaannya pada nakal mengakali para pekerja outsourcing dalam hal kepastian pekerjaan dan masa kerjanya yang hanya tiga tahun saja," tambah dia.

    Ia menambahkan syarat dan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh dalam kegiatan outsourcing juga masih tetap dipertahankan. Bahkan UU sapu jagat ini memasukkan prinsip pengalihan perlindungan hak bagi pekerja atau buruh jika terjadi pergantian perusahaan alih daya sepanjang objek pekerjaannya masih ada.

    "Jika seperti ini maka setelah pekerja outsourcing menjalankan masa kerja lebih dari tiga tahun dan melakukan perpanjangan kontraknya maka perusahaan pengguna jasa pekerja outsourcing wajib menjadikan mereka berstatus tenaga kerja tetap dan memiliki fasilitas gaji dan kesejahteraan sebagai pekerja tetap di perusahaan tersebut sesuai UU 13/2003," pungkas dia.


    (Des)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id