Praktik Penambang Ilegal Dinilai Masih Marak

    Nia Deviyana - 12 Januari 2021 13:02 WIB
    Praktik Penambang Ilegal Dinilai Masih Marak
    Ilustrasi. Foto: Medcom.id
    Jakarta: Pengamat ekonomi Faisal Basri menyoroti praktik penambangan dan ekspor timah ilegal yang terjadi di Indonesia. Menurut dia, iklim pertimahan Indonesia membuat pelaku tambang legal kalah saing dari penambang ilegal.

    "Sudah jelas, banyak pemegang IUP (izin usaha pertambangan) tidak memenuhi syarat. Karena tujuannya bukan itu. Mereka hanya mau jadi penadah hasil tambang ilegal. Harganya lebih murah dibandingkan tambang legal," kata dia melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 12 Januari 2021.

    Mengacu pada data, kata dia, sejumlah negara tetangga Indonesia masih mengimpor pasir timah dari Indonesia. Padahal, ekspor pasir timah sudah dilarang. Bahkan, Singapura yang tidak punya tambang timah sama sekali bisa mengekspor balok timah.

    "Banyak sekali penangkapan penyelundupan oleh Bea dan Cukai, jarang oleh polisi," kata Faisal

    Dia menilai, kondisi itu terjadi karena aturan tidak ditegakkan. Padahal, aturan soal tata niaga timah Indonesia sudah lengkap. Faisal mengatakan, butuh dukungan pemerintah pusat untuk membenahi tata niaga timah Indonesia.

    Sebetulnya, lanjut dia, karena aturan sudah lengkap, pembenahan tata niaga dan tata kelola pertimahan Indonesia tidak akan butuh waktu panjang.

    "Paling lama enam bulan. Tunjuk orang-orang berkompeten dan terpercaya, pasti bisa. Dulu saya di TRTKM (Tim Reformasi Tata Kelola Migas) bisa kerja cepat karena dukungan pusat," ujarnya.

    Hasil kerja TRTKM antara lain mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam mafia migas Indonesia. Faisal menjadi ketua tim itu.

    "Masa timah tidak bisa benahi. Jangan sampai timah habis, rakyat tidak sejahtera," cetusnya.

    Dalam peraturan Kementerian ESDM dicantumkan bahwa perusahaan wajib mendapatkan pengesahan dari competent person Indonesia (CPI) untuk jumlah cadangan timah di lokasi IUP.

    Tanpa pengesahan itu, maka rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) pemegang IUP tidak dapat disahkan oleh pemerintah. Tanpa RKAB yang disahkan pemerintah, maka pemegang IUP tidak bisa beraktivitas baik untuk menambang, apalagi mengekspor.

    Senada, praktisi pertambangan timah Indonesia Teddy Marbinanda mengatakan bahwa praktik di lapangan masih menunjukkan banyak pelanggaran aturan. Meski tidak ada verifikasi CPI, RKAB tetap disahkan oleh pemerintah daerah.

    "Saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab kalau seperti ini kondisinya," ujarnya.

    Ia mengatakan pernah menemukan salah satu perusahaan timah di Bangka Belitung yang sedang dalam proses persiapan di menambang di wilayah konsesinya. Anehnya, perusahaann itu sudah punya cadangan ratusan ton balok timah siap ekspor.

    "Dari mana cadangan sebanyak itu? Produksi belum dilakukan, hasilnya sudah ada," kata dia.

    Selain itu, ada pula perusahaan yang kapasitas produksinya jauh di bawah jumlah balok timah yang diekspornya.

    "Dihitung dengan cara apa pun, tidak sesuai. Anehnya, tetap diizinkan untuk ekspor. Kondisi seperti ini sudah terjadi bertahun-tahun," lanjut dia.

    Teddy menambahkan pengabaian atas kekacauan tata kelola timah Indonesia akan merugikan negara. Sebab, negara kehilangan sumber daya tanpa mendapat penghasilan memadai.

    "Sebagian besar hasil penambangan ilegal dijual ke pihak lain dengan harga murah. Tidak adil sekali bagi PT Timah dan negara," pungkasnya.

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id