Indef Minta Pemerintah Mengerem Impor Baja

    Wandi Yusuf - 13 Januari 2021 17:42 WIB
    Indef Minta Pemerintah Mengerem Impor Baja
    Ilustrasi baja. Foto: AFP
    Jakarta: Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta pemerintah mengerem laju impor baja. Masifnya impor baja dinilai mengancam industri baja nasional. 

    Ekonom Indef Enny Sri Hartati mengingatkan pemerintah agar bersikap tegas guna menghentikan banyaknya produk murah tersebut. "Banjir impor baja, terutama dari Tiongkok harus dihentikan. Kalau tidak, industri kita tidak akan berkembang dan bahkan terancam bangkrut. Mereka pasti kalah bersaing dengan komoditas impor yang harganya murah sekali,” kata Enny, melalui keterangan tertulis, Rabu, 13 Januari 2021.

    Menurut Enny, jika industri baja gulung tikar, tentu memunculkan multiplier effect yang cukup besar. Termasuk di antaranya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap puluhan ribu karyawan industri baja nasional. 

    "Jumlahnya tidak tahu pasti. Tetapi dari data 2019 saja, tenaga kerja industri baja dalam negeri sekitar 80 ribu orang. Mereka semua terancam," kata Enny. 

    Untuk melindungi industri baja nasional itulah, menurut Enny, pemerintah perlu memberlakukan trade remedies bagi industri baja dalam negeri, seperti antidumping dan safeguard. Di beberapa negara, kata Enny, sudah memberlakukan kebijakan tersebut. 

    "Malaysia misalnya, melakukan dengan tambahan tarif antidumping yang cukup tinggi," kata dia.

    Perlindungan semacam itu, menurut Enny, tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sebab, murahnya baja Tiongkok, memang disebabkan dukungan Pemerintah Tiongkok yang luar biasa besar. Di antaranya tax rebate dan subsidi. Bahkan, Pemerintah Tiongkok juga memberi bantuan bagi industri untuk kebijakan lingkungan, seperti slag baja dan impunitas scrap. 

    “Pemerintah Tiongkok memberikan dopping habis-habisan kepada industri. Ini terjadi karena over supply baja di Tiongkok setelah AS yang sebelumnya dibanjiri baja Tiongkok memberlakukan berbagai macam barrier dan tarif tinggi," kata Enny.

    Baca: Impor Baja di Tiongkok Capai Titik Tertinggi Baru

    Karena dukungan masif itulah, lanjut Enny, tak produk-produk baja Tiongkok bisa berharga rendah dan tidak wajar (unfair trade), termasuk ketika membanjiri Indonesia. "Makanya, jika pemerintah memberikan proteksi seperti antidumping dan safeguard diberikan, justru untuk fairness, agar seimbang,” jelasnya. 

    Belakangan, baja Tiongkok membanjiri negara-negara Asia dengan harga sangat murah. Hal itu dipicu kenaikan produksi baja di Tiongkok. Di saat bersamaan, permintaan domestik justru menurun. 

    Akibatnya, beberapa negara melakukan kebijakan untuk melindungi industri baja dalam negeri. Pemerintah Malaysia misalnya, melakukan antidumping barrier untuk produk baja lapis aluminium dari Tiongkok sebesar 2,8-18,18 persen hingga Desember 2025. Kebijakan antidumping juga diterapkan Vietnam sejak 28 Desember lalu selama lima tahun.

    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id