Pemerintah Pusat dan Daerah Bergerak Searah Tangani Covid-19

    Husen Miftahudin - 10 September 2020 19:06 WIB
    Pemerintah Pusat dan Daerah Bergerak Searah Tangani Covid-19
    Ilustrasi penanganan covid-19 - - Foto: Medcom
    Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah pusat dan daerah bergerak bersama dalam mencegah meluasnya dampak penyebaran pandemi covid-19 termasuk upaya memulihkan perekonomian nasional.

    "Kita juga melihat bahwa pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam penanganan covid-19 dan ekonomi, kita bergerak dalam satu bahasa dan satu tindakan. Rakor yang tadi dilakukan adalah untuk menyeimbangkan dan juga mengkoordinasi hal-hal yang menjadi masukan-masukan ataupun concern yang ada," ucap Airlangga dalam telekonferensi pers usai rapat koordinasi (rakor) dengan delapan gubernur di Jakarta, Kamis, 10 September 2020.

    Airlangga yang juga bertindak sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 mengungkapkan bahwa rakor tersebut menyepakati untuk menyeimbangkan kegiatan pencegahan penyebaran covid-19 dengan mempertimbangkan pemulihan perekonomian nasional.

    Dalam penanganan covid-19 hingga saat ini, secara keseluruhan yang sembuh sebanyak 71,5 persen dan case fatality rate sebesar 4,1 persen. Di DKI Jakarta sendiri tingkat kesembuhannya telah mencapai rasio sebesar 75,2 persen.

    Airlangga juga menyampaikan, aktivitas perkantoran dan sektor produktif akan tetap berjalan meski Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memperketat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah meluasnya penyebaran pandemi covid-19

    "Kegiatan-kegiatan produktif tentunya dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, dan pemerintah terus mendorong bahwa sektor-sektor produktif tetap berjalan dan menjaga protokol covid-19," ucapnya.

    Airlangga sekaligus menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong kampanye menjaga jarak (social distancing) dan menghindari kerumunan. Termasuk dalam kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

    "Tentunya kita mengharapkan bahwa seluruh kegiatan-kegiatan ini bisa untuk menekan penyebaran wabah pandemi covid-19," harap dia.

    Untuk aktivitas kantor-kantor pemerintahan, juga akan tetap berjalan seperti biasa. Hal ini sesuai dengan peraturan yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

    "Pemerintah mengatur antara Work from Home (WfH) dan Work from Office (WfO). Tentunya untuk pekerja kantoran dipersiapkan flexible working, ada yang kerja di rumah dan ada yang bekerja di kantor, persentasenya akan ditentukan," tutur Airlangga.

    Di sisi lain pemerintah juga akan menggelar operasi yustisi di lingkungan masyarakat. Langkah ini sebagai upaya pemerintah menegakkan pengawasan terhadap kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19.

    "Pemerintah juga akan menggelar operasi yustisi, yaitu operasi yang akan mengetatkan kedisiplinan masyarakat," tegas Airlangga.

    Operasi yustisi protokol covid-19 ini juga sudah dirapatkan dalam Komite Penanganan Covid-19. Operasi yustisi ini akan dilakukan hingga ke kantor-kantor, dan akan melibatkan TNI-Polri untuk menegakkan kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan covid-19.

    "Ini juga sudah dirapatkan dalam komite yang juga melibatkan Wakapolri dan Wakasad, sehingga ini akan terus dijalankan termasuk di perkantoran," tutup Airlangga.

    (Des)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id