Rencana Penghapusan Premium Sejalan dengan Paris Agreement

    Medcom - 17 November 2020 10:37 WIB
    Rencana Penghapusan Premium Sejalan dengan Paris Agreement
    Foto: dok Pertamina.
    Jakarta: Rencana penghapusan premium di Jawa, Madura, dan Bali pada Januari 2021 ditanggapi positif sejumlah kalangan.

    Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan kebijakan itu mendukung komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Paris Agreement.

    Agar segera terwujud, Mamit meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk merevisi aturan mengenai pendistribusiannya. Saat ini aturan kewajiban pendistribusian premium masih bertolak belakang dengan Paris Agreement.

    "Tidak ada jalan lain, pemerintah harus segera merevisi aturan tersebut. Bisa diawali di wilayah Jamali (Jawa, Madura, dan Bali)," kata Mamit melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 17 November 2020.

    Revisi aturan, kata dia, juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Dengan revisi, Indonesia tidak akan menjadi sorotan internasional karena kebijakannya akan selaras dengan komitmen Presiden dalam Paris Agreement.

    Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Hal itu tertuang dalam Dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang merupakan tindak lanjut Paris Agreement yang disahkan melalui UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

    Dalam penyampaian First Nationally Determined Contribution (NDC) disebutkan target penurunan emisi Indonesia hingga 2030 sebesar 29 persen dari Business as Usual (BAU) dengan upaya sendiri, dan 41 persen dengan bantuan internasional.

    Dalam NDC juga disebutkan bahwa penurunan emisi di Indonesia berfokus pada lima sektor yang berkontribusi dalam upaya penurunan emisi GRK dari BAU 2030, yaitu sektor energi, industri, kehutanan, pertanian, dan limbah.

    Terkait berbagai komitmen penurunan emisi GRK itulah, Mamit mengingatkan perbaikan kualitas udara di Jamali. "Memang mendesak, karena kualitas udara yang buruk," ujarnya.

    Salah satu kontributor pencemaran udara adalah sektor transportasi. "Sebagai bukti, saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dilakukan, kualitas udara jauh lebih baik."

    Mamit menilai positif Program Langit Biru (PLB) yang saat ini dilaksanakan Pertamina. Menurutnya, program tersebut harus diteruskan di kabupaten atau kota lain, terutama di kawasan Jamali.

    Melalui program tersebut, Pertamina bisa melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan. "Konsumen bisa mengedukasi pengalamannya menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan. Pembakaran mesin menjadi lebih baik. Jarak tempuh menjadi lebih jauh. Mesin menjadi lebih terawat. Polusi yang ditimbulkan menjadi berkurang," kata dia.

    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id