Tolak Restrukturisasi Jiwasraya, Pensiunan BUMN Tantang Pemerintah Selesaikan Masalah

    Husen Miftahudin - 22 April 2021 19:40 WIB
    Tolak Restrukturisasi Jiwasraya, Pensiunan BUMN Tantang Pemerintah Selesaikan Masalah
    Jiwasraya. Foto: MI/Ramdani



    Jakarta: Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya (FPBNJ) menolak mentah-mentah restrukturisasi polis jiwasraya yang menyeret dana pensiun jutaan pegawai BUMN. Pensiunan yang berasal dari 12 perusahaan BUMN tersebut menolak skema restrukturisasi Jiwasraya.

    "Para pensiunan tersebut menganggap skema Jiwasraya merugikan serta melanggar aturan soal manfaat dana pasti yang mereka terima," ucap Ketua FPBNJ Syahrul Tahir dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 22 April 2021.






    Alasan penolakan tersebut karena mereka tidak menerima usulan skema restrukturisasi yang mengharuskan adanya top up serta pemotongan manfaat. Misalnya saja, pensiunan Garuda Indonesia yang harus melakukan top up senilai Rp1,8 triliun dengan potongan manfaat rata-rata 69,3 persen sampai 73 persen.

    Hingga Maret 2021, anuitas kumpulan (pensiunan) 10 persero BUMN tercatat nilai top up sebesar Rp4,6 triliun dengan total sebanyak 23.485 peserta. Sedangkan total keseluruhan 73 persero BUMN mencapai kerugian sebesar Rp20 triliun.

    Syahrul juga menantang Kementerian BUMN dan Jiwasraya untuk secepatnya berdiskusi menyelesaikan kasus restrukturisasi. Tantangan ini merupakan tanggapan FPBNJ atas pernyataan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga yang mengatakan bahwa Jiwasraya siap berdialog dengan para pensiunan.

    Menurutnya, pernyataan Arya hanya isapan jempol belaka. Pasalnya, sudah dua kali FPBNJ mengirimkan surat untuk audiensi dengan Kementerian BUMN dan Jiwasraya, namun tidak mendapat respons hingga saat ini.

    "Pada tanggal 5 April lalu kami pernah bersurat ke Kementerian BUMN perihal aspirasi restrukturisasi polis tradisional PT Asuransi  Jiwasraya bagi pensiunan BUMN. Namun surat yang dikirim melalui kurir tidak juga masuk, dan hasilnya nihil," jelasnya.

    FPBNJ juga sebenarnya mengirim surat permohonan audiensi melalui surat elektronik (surel). Pada tanggal 12 April, kami juga mendatangi langsung Kementerian BUMN. Tapi tidak bisa bertemu dengan pejabat Kementerian BUMN," kesal Syahrul.

    FPBNJ berharap sebelum tenggat waktu penyelesaian restrukturisasi pada akhir Mei 2021 mendatang, Kementerian BUMN, Direksi Jiwasraya, dan FPBNJ dapat berdialog membahas penyelesaian masalah restrukturisasi secara adil.

    Sebelumnya, Kementerian BUMN membenarkan bahwa Jiwasraya menawarkan sejumlah opsi agar nasabah ikut restrukturisasi. Arya Sinulingga menuturkan opsinya, yakni mengharuskan nasabah untuk top up agar anuitas bulanan tetap bisa dipertahankan.

    "Apabila pemegang polis tidak melakukan top up, maka manfaat anuitas bulanan akan turun. Namun apabila pemegang polis juga tidak melakukan top up dan menghendaki manfaat tetap, maka manfaat asuransi akan diperpendek," tuturnya.

    Walaupun mendapatkan penolakan dari FPBNJ, Arya menekankan bahwa Jiwasraya siap berdialog dengan para pensiunan tanpa mengubah skema restrukturisasi.
     

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id