Menaker Jamin Perlindungan bagi Para Pekerja Migran

    Eko Nordiansyah - 30 April 2021 14:05 WIB
    Menaker Jamin Perlindungan bagi Para Pekerja Migran
    Ilustrasi pekerja migran Indonesia - - Foto: Antara/ Agus Setiawan



    Jakarta: Pemerintah menjamin perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia. Sebab, pekerja migran merupakan pahlawan devisa karena jumlah remitansi yang dihasilkan mencapai Rp197,6 triliun atau tujuh persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
     
    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan para PMI berhak mendapatkan keistimewaan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).


    "Perlindungan PMI ini adalah isu sentralnya. Sehingga dalam pelaksanaanya, PP ini mengatur mengenai perlindungan sebelum PMI berangkat bekerja, selama bekerja di negara penempatan, hingga setelah bekerja," kata Ida dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 30 April 2021.






    Ia menjelaskan PP yang terdiri dari tujuh bab ini memuat ketentuan umum di Bab I, dan mengatur perlindungan PMI di Bab II. Adapun Bab III mengatur tentang Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) penempatan dan perlindungan PMI.

    Pembentukan LTSA dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, cepat, dan berkualitas tanpa diskriminasi. LTSA ini akan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan delapan layanan instansi/lembaga dalam bentuk desk.

    Kedelapan layanan tersebut terdiri atas desk ketenagakerjaan, desk pengaduan dan informasi, desk kependudukan dan pencatatan sipil, desk kesehatan, desk keimigrasian, desk kepolisian, desk perbankan, dan desk jaminan sosial.

    Kemudian, Bab IV PP ini mencakup tentang pembagian tugas dan tanggung jawab secara tegas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dan keluarganya secara terintegrasi dan terkoordinasi.

    "Bahkan dalam PP ini, pemerintah desa juga dilibatkan dalam proses migrasi. Karena perbaikan tata kelola migrasi ini benar-benar membutuhkan komitmen seluruh pihak, termasuk elemen pemerintahan terkecil di desa," jelas dia.

    Selanjutnya, Bab V mengatur Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Bab VI mengatur tentang pembinaan dan pengawasan.

    "Dalam menjalankan pembinaan, menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melaksanakan fungsi tersebut secara terpadu dan terkoordinasi. Untuk fungsi pengawasan, menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat mengikutsertakan masyarakat," ungkapnya.

    Adapun Bab VII sebagai bab terakhir mengatur ketentuan penutup. Dalam bab ini, beberapa aturan sebelumnya yaitu PP Nomor 3 Tahun 2013, PP Nomor 5 Tahun 2013, PP Nomor 4 Tahun 2015, dan Perpres Nomor 64 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi.


    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id