Kenaikan Cukai Rokok Perlu Diikuti Penyederhanaan Tarif

    Suci Sedya Utami - 17 Desember 2020 14:07 WIB
    Kenaikan Cukai Rokok Perlu Diikuti Penyederhanaan Tarif
    Ilustrasi industri rokok - - Foto: Medcom


    Jakarta: Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menilai rencana pemerintah untuk menaikkan cukai rokok perlu diikuti dengan adanya penyederhanaan atau simplifikasi pada tier tarif cukai tersebut.

    Opsi menyederhanakan tier tarif cukai secara bertahap bisa menjadi pilihan untuk memastikan kesiapan industri yang terlibat di dalamnya. Hal ini juga dapat menciptakan iklim persaingan yang sehat di industri rokok.




    “Penyederhanaan tarif cukai sangat perlu dilakukan untuk memastikan kebijakan untuk pengendalian angka prevalensi perokok bisa berjalan efektif. Dengan adanya penyederhanaan, pengenaan tarif cukai menjadi lebih sederhana dan mempermudah pemerintah dalam pengawasan,” kata Pingkan dalam keterangan resmi, Kamis, 17 Desember 2020.

    Pingkan menambahkan keberadaan cukai rokok  merupakan sebuah dilema bagi pemerintah. Utamanya, cukai dikenakan sebagai langkah pembatasan dan ini mengupayakan penurunan angka prevalensi perokok di Indonesia.
     
    Undang-Undang Cukai Nomor 11 Tahun 1996 Pasal 4 dan Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 memberlakukan pengenaan cukai untuk produk tembakau, etanol, dan minuman yang mengandung etanol.

    UU tersebut awalnya dimaksudkan untuk membatasi konsumsi produk tembakau sekaligus menambahkan aliran pendapatan untuk negara. Nyatanya, cukai tembakau telah menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang diandalkan.

    Hingga pemerintah memberlakukan 11 kategori tarif cukai untuk produk tembakau. Kategori tarif tersebut berlaku untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF)/Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152 Tahun 2019. Klasifikasinya berdasarkan tipe rokok, volume produksi rokok, dan harga jual eceran minimum per unit.  
     
    Keberadaan sejumlah kategori tarif dalam struktur cukai rokok tersebut menurut pemerintah bertujuan untuk mengakomodasi perusahaan-perusahaan rokok berskala kecil, terutama yang memproduksi SKT, yang lebih membutuhkan tenaga kerja lebih banyak ketimbang jenis rokok lainnya.

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152 Nomor 2019 diberlakukan pada Januari 2020 dan menaikkan harga jual retail rokok di seluruh kategori: harga jual eceran (HJE) rata-rata sebesar 35 persen dan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 23 persen. Sedangkan untuk produk tembakau lainnya yang diklasifikasikan sebagai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya atau HPTL dikenakan besaran cukai maksimum yaitu 57 persen.

    Di sisi lain, cukai tembakau kontribusinya memang cukup besar pada pendapatan negara. APBN 2019 bahkan menaikkan angka cukai tembakau dan menetapkan target penerimaan cukai sebesar Rp 165,5 triliun dari produk tembakau, etanol dan minuman yang mengandung etanol. Angka tersebut bahkan lebih tinggi 3,7 persen dari penerimaan di tahun 2018.

    “Banyak anggapan yang keliru mengenai cukai rokok sehingga tidak sedikit yang menilai cukai rokok sebagai sumber penerimaan negara. Padahal tujuan diberlakukannya cukai adalah sebagai instrumen pengendali konsumsi dan pengawasan atas barang-barang yang membawa dampak negatif,” jelas dia.


    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id