Asosiasi Petani Tebu: Permenperin 3/2021 Tingkatkan Kontrol dan Pengawasan Gula

    Husen Miftahudin - 16 Juni 2021 22:27 WIB
    Asosiasi Petani Tebu: Permenperin 3/2021 Tingkatkan Kontrol dan Pengawasan Gula
    Ilustrasi petani tebu - - Foto: Antara/ Destyan Sujarwoko



    Jakarta: Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI) mendukung Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional.

    Mereka sekaligus menyatakan kekecewaannya terhadap sejumlah Anggota DPRD Jawa Timur yang justru menolak implementasi aturan tersebut. Penolakan tersebut jelas-jelas tidak didasari pada fakta yang ada di lapangan.

    "Kami sangat menyayangkan DPRD Jatim sikapnya justru larut dalam kepentingan pengusaha yang menyalahi izinnya. Mestinya sebagai wakil rakyat melihat persoalan itu secara komprehensif atau menyeluruh dan bicaranya kepentingan rakyat bukan terkesan sebaliknya," tegas Ketua Dewan Pimpinan Daerah APTRI PTPN XI Jawa Timur Sunardi Edy Sukamto dalam siaran persnya, Rabu, 16 Juni 2021.

     



    Sunardi menjelaskan bahwa Jawa Timur  adalah lumbung gula nasional dengan areal tanam tebu seluas 210 ribu hektare dan menghasilkan gula rata-rata per tahun mencapai satu juta ton sampai 1,2 juta ton. Jumlah tersebut setara dengan 51 persen produksi gula konsumsi nasional.

    Adapun kebutuhan gula konsumsi di Jawa Timur sebanyak 450 ribu ton per tahun. Ini menandakan bahwa Jawa Timur mengalami surplus gula sebesar 550 ribu ton hingga 650 ribu ton gula per tahun.

    Dia menilai berdirinya dua pabrik gula baru di Jawa Timur dengan izin Gula Kristal Putih (GKP) berbasis tebu (wajib memiliki tanaman tebu sendiri), selama hampir lima tahun terakhir tidak menepati janji untuk menyiapkan kebun dan tanamannya sendiri.

    "Justru keberadaannya hanya memindah giling tebu yang sudah ada dan bermitra dengan pabrik gula sebelumnya. Bahkan hanya mengharapkan commissioning import raw sugar," tukas Sunardi.

    Padahal, menurutnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap adanya pabrik baru bisa menciptakan swasembada gula. Namun faktanya justru tidak menambah jumlah luas tanam dan hablur gula, malah mematikan pabrik gula yang sudah ada.

    "Kami berharap dengan bijak kepada seluruh lapisan  masyarakat, DPRD, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyikapi situasi yang berkembang saat ini atas gencarnya penolakan Permenperin 3/2021 dengan isu langkanya gula rafinasi di Jawa timur yang membuat industri  berbasis gula rafinasi panik dan kesulitan mendapatkan gula rafinasi, bisa kami sampaikan bahwa di Jawa Timur terjadi surplus dan tidak ada pabrik gula rafinasi karena Jawa timur lumbung gula nasional," tutur dia.

    Ia melanjutkan bahwa spesifikasi dan pembatasan izin impor raw sugar untuk pabrik rafinasi, maka akan lebih mempermudah kontrol dan pengawasan terhadap peredaran gula sesuai dengan jenis dan peruntukannya.


    "Teknisnya, kebutuhan gula rafinasi di Jawa timur bisa disuplai oleh pabrik gula rafinasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah dari 11 pabrik gula rafinasi yang mendapatkan izin impor dan beroperasi," tutup Sunardi.


    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id