Tanpa Klaster Ketenagakerjaan

    Apindo Khawatir Korban PHK Terus Meningkat

    Husen Miftahudin - 27 April 2020 21:40 WIB
    Apindo Khawatir Korban PHK Terus Meningkat
    Pemutusan Hubungan Kerja. Foto : AFP.
    Jakarta: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memandang penundaan pembahasan kluster ketenagakerjaan dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja bukan berarti dibatalkan. Penundaan pembahasan dilakukan untuk mendalami substansi yang dimuat dalam klaster ketenagakerjaan, termasuk melakukan dialog kembali dengan berbagai pihak terkait.

    Dalam pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Hariyadi Sukamdani, Apindo menekankan pentingnya percepatan pembahasan klaster ketenagakerjaan tersebut. Sebab klaster ketenagakerjaan bisa menyerap korban pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas meluasnya penyebaran pandemi virus korona (covid-19).

    "Kondisi pandemi covid-19 yang mengakibatkan PHK dan pekerja dirumahkan dalam jumlah sangat besar semestinya memacu kita semua untuk membahas omnibus law termasuk kluster ketenagakerjaan secara lebih intensif mengingat usai pandemi diperlukan penciptaan lapangan kerja masif untuk menyerap korban PHK maupun tenaga kerja baru," ungkap Hariyadi di Jakarta, Senin, 27 April 2020.

    Pembahasan RUU Cipta Kerja tanpa kluster ketenagakerjaan dinilai Apindo akan menyebabkan semakin kecilnya peluang untuk menarik investasi padat karya yang masih sangat diperlukan Indonesia mengingat kualitas SDM yang ada dan tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi. Investasi padat karya bersifat produksi massal dan teknologi rendah sehingga menyerap banyak tenaga kerja.

    Tanpa kluster ketenagakerjaan juga hanya mampu menarik investasi padat modal yang tidak banyak menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2018, setiap Rp1 triliun investasi hanya menyerap 1.277 tenaga kerja. Kondisi itu jauh menurun dibanding 2013 dimana setiap Rp1 triliun investasi mampu menyerap 4.594 tenaga kerja.

    "Dengan demikian dapat dilihat bahwa investasi yang masuk mayoritas industri padat modal yang memerlukan pekerja dengan skill yang tinggi, sehingga pencari kerja dengan skill rendah yang masih merupakan mayoritas pencari kerja akan sulit mendapatkan pekerjaan," urainya.

    Menurutnya kondisi penyerapan tenaga kerja yang terus menyusut mengakibatkan kesejahteraan dan kemampuan keuangan masyarakat semakin melemah. Ini terlihat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial 2019, penerima subsidi yaitu pelanggan listrik 98,6 juta orang (37,2 persen dari jumlah penduduk) serta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan 96,8 juta orang (36,5 persen dari jumlah penduduk).

    "Bila hal ini dibiarkan terus, maka Indonesia tidak akan menikmati bonus demografi namun malah akan menghadapi beban demografi. Karena rakyatnya tidak memiliki kesempatan untuk bekerja di sektor formal," ketus Hariyadi.

    Selain itu dengan pembahasan RUU Cipta Kerja tanpa kluster ketenagakerjaan juga dikhawatirkan bakal membuat perusahaan padat karya saat ini dan mendatang akan terus disibukkan dengan perselisihan ketenagakerjaan antara manajemen dengan pekerja dan pemerintah dalam menegosiasikan upah yang melampaui kemampuannya untuk membayar. Alhasil usaha berlangsung tidak produktif.

    "Demikian juga halnya dengan biaya pesangon yang tinggi mengakibatkan tingkat kepatuhan rendah yang menyebabkan dispute (perselisihan) berkepanjangan yang menguras waktu dan perhatian untuk mengembangkan usaha," beber dia.

    Apindo juga menilai RUU Cipta Kerja tanpa kluster ketenagakerjaan tidak bisa memenuhi kebutuhan jenis jenis pekerjaan di masa depan yang memerlukan fleksibiltas waktu kerja berbasis mingguan, harian, bahkan per-jam yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya permanent part-timer, seorang pekerja bekerja lebih dari satu badan usaha di waktu yang sama sebagaimana terjadi di era industri 4.0.

    Sementara itu Usaha Mikro dan Kecil bahkan Usaha Menengah (UMKM) akan terus beroperasi secara informal kerena tidak mampu memenuhi ketentuan formal peraturan perundang-undangan dalam hal pengupahan, jam kerja, dan perlindungan/jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

    "Pasca pandemi covid-19, Indonesia akan mengakibatkan gelombang PHK yang sangat besar. Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk menarik investasi padat karya jika omnibus law kluster ketenagakerjaan tidak dibenahi secara fundamental," pungkas Hariyadi.

    (SAW)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id