Hilirisasi Nikel Mandek karena Negara Tak Konsisten

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut mandeknya hilirisasi nikel karena kebijakan negara tidak konsisten. Padahal, Indonesia berpotensi menjadi pemain utama dunia baterai litium.

"(Masalahnya tidak ada) konsistensi karena tidak ada keberanian," kata Luhut dalam program Economic Challenges Metro TV bertajuk ‘Hilirisasi Menggaet Investasi,’ Senin, 27 Juli 2020.
Luhut menyebut sejatinya Indonesia tidak boleh lagi mengekspor materi tambang mentah sejak 2014. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Meski begitu, kata Luhut, Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas. Jokowi tidak ingin Indonesia terus mengekspor material tambang mentah.

"Kita mengusulkan awal tahun ini (ekspor tambang mentah) disetop sehingga orang harus datang (membawa) investasi ke Indonesia," ujar Luhut.

Baca: Hilirisasi Nikel Jadikan Indonesia Pemain Utama Baterai Lithium

Luhut menilai tidak ada alasan untuk ragu melaksanakan hal tersebut. Apalagi, selama ini 98 persen nikel mentah dieskpor ke Tiongkok.

"Kita negara besar kenapa ragu?" tegas dia.

Luhut menyebut seluruh pemerintah tidak akan membuat kebijakan yang merugikan rakyatnya. Dia mengajak seluruh pihak yakni pengusaha, pemerintah, hingga masyarakat solid mendukung hilirisasi nikel.

"Jangan membuat hal-hal yang tidak perlu diributkan,"  kata Luhut.

Sebelumnya, Luhut mengatakan hilirisasi nikel yang tengah dilakukan pemerintah bisa menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dunia baterai litium. Menurut Luhut, Indonesia memiliki cadangan bijih nikel terbesar dan terbaik kualitasnya di dunia.
 
Indonesia, kata Luhut, akan mendorong terus pengembangan baterai litium untuk kendaraan listrik. Pasalnya, pada 2030 nanti, Eropa akan mewajibkan semua kendaraan berbasis listrik.

(JMS)