Indef Dukung Realokasi Anggaran Kartu Prakerja untuk Bansos Covid-19

    Suci Sedya Utami - 25 Maret 2020 17:01 WIB
    Indef Dukung Realokasi Anggaran Kartu Prakerja untuk Bansos Covid-19
    Ilustrasi Kartu Prakerja - - Foto: dok Setkab
    Jakarta: Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendukung langkah pemerintah untuk memfokuskan anggaran program kartu prakerja sebagai bantuan sosial. Pasalnya, banyak karyawan terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat sektor industri terdampak covid-19.

    Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef Abra Talattov menilai anggaran sebesar Rp10 triliun untuk program tersebut lebih baik direalokasi sebagai bantuan langsung.

    Konsep awal program kartu prakerja ditujukan untuk meningkatkan kemampuan (skill) para pekerja dalam menghadapi persaingan kerja yang lebih luas. Namun dalam perjalanannya, Indonesia dihadapkan pada pandemi korona yang berimbas pada penurunan kegiatan ekonomi.

    Artinya, masyarakat yang mendapat pelatihan tidak akan bisa langsung ditampung atau terserap oleh dunia usaha lantaran kondisi yang lesu. Apalagi pemerintah masih memiliki ruang yang cukup lebar untuk menambah belanja bantuan sosial. Dalam APBN 2020, alokasi bantuan sosial masih sangat kecil yakni enam persen dari total belanja pemerintah pusat.

    "Dari pada anggaran tersebut dipaksakan untuk pelatihan dan efeknya belum tentu terserap karena investasi juga belum tentu dekat dalam waktu dekat, lebih baik anggaran Kartu Prakerja diberikan secara langsung supaya pekerja yang berisiko kena layoff atau untuk mensubsidi swasta yang rawan PHK," kata Abra dalam sebuah diskusi yang lansir di akun youtube resmi Indef, Rabu, 25 Maret 2020.


    Abra pun mengapresiasi stimulus yang diberikan oleh pemerintah melalui bantuan pangan non tunai sebesar Rp200 ribu untuk masyarakat miskin dan pekerja informal terdampak korona. Namun, nominal tersebut masih belum mampu untuk menutupi kebutuhan pokok masyarakat dalam sebulan. Misalnya, Malaysia saja memberikan bantuan setara Rp1,8 juta per bulan.

    Selain bantuan tersebut, Abra berharap kelompok masyarakat yang tergolong orang dalam pengawasan (ODP), keluarga pasien dalam pengawasan (PDP) dan pasien positif yang merupakan tulang punggung keluarga mendapat bantuan dalam bentuk sembako langsung. Kelompok tersebut sangat berisiko apabila masih diharuskan untuk keluar rumah membeli kebutuhan pokok.

    "Mungkin dengan skema delivery ke rumah-rumah yang sudah ada datanya. Jadi door to door service dari level desa, kelurahan sampai kecamatan bergerak," ujar Abra.


    (Des)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id