Gerak Ekonomi Digital di Tengah Wabah Covid-19

    Angga Bratadharma - 10 April 2020 13:30 WIB
    Gerak Ekonomi Digital di Tengah Wabah Covid-19
    Ilustrasi. FOTO: Fotolia
    WABAH virus korona yang sedang 'menginfeksi' Indonesia dan aktivitas perekonomian tidak dipungkiri memberikan efek negatif. Sebagian besar dari masyarakat yang mengisolasi diri pun mulai kesulitan, baik mereka yang memiliki bisnis untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, membeli kebutuhan pokok, mereka yang bertahan hidup, maupun industri.
     
    Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak ditampik membuat hampir semua masyarakat harus berada di rumah, baik bekerja di rumah, belajar di rumah, maupun beribadah di rumah. Tentu keputusan itu guna menekan penyebaran virus korona yang sedang merajalela.

    Adapun alasan Jokowi memilih PSBB berdasarkan pertimbangan bahwa tiap negara memiliki ciri khas masing-masing baik luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskalnya, maupun lain sebagainya.
     
    "Kita harus belajar dari pengalaman negara lain, tetapi kita tidak bisa menirunya begitu saja sebab semua negara memiliki ciri khas masing-masing baik luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskalnya, dan lain-lain," kata Jokowi, belum lama ini.

    Kondisi semacam ini seharusnya memunculkan kesadaran bahwa salah satunya aktivitas bisnis tidak lagi harus dijalankan secara konvensional. Inovasi dan kreativitas diperlukan di era sekarang guna meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan bisnis. Karenanya, penggunaan aplikasi digital sangat penting guna menunjang bisnis.

    Sebut saja industri perbankan yang memanfaatkan digital untuk tetap memberikan layanan bagi para nasabahnya. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga), misalnya, menyediakan layanan internet banking BizChannel@CIMB dan mobile banking BizChannel@CIMB Mobile sebagai solusi transaksi keuangan bagi nasabah korporasi.

    "Kami memahami bahwa di tengah kondisi saat ini, perusahaan membutuhkan solusi pengelolaan transaksi finansial yang dapat diandalkan," kata Chief of Corporate Banking and Financial Institution CIMB Niaga Rusly Johannes.

    Sedangkan PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) juga memanfaatkan digital dalam bisnisnya dengan mengimbau nasabah untuk melakukan pelunasan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) melalui layanan digital yaitu Mandiri Syariah Mobile dan Net Banking. "Keselamatan dan kesehatan nasabah adalah prioritas kami," kata Direktur Mandiri Syariah Anton Sukarna.

    Tidak hanya di layanan keuangan, kini untuk membeli sayur dan buah pun beberapa perusahaan memanfaatkan aplikasi digital yang bisa digunakan masyarakat seperti SayurBox atau BlibliMart. Dilanjutkan dengan pembelian di supermarket besar seperti Hypermart, Giant, Transmart, Ranch Market, LotteMart, serta Super Indo bisa menggunakan aplikasi HappyFresh.

    Ekonomi Digital di Sendi Kehidupan

    Penerapan ekonomi digital bukan lagi di depan mata tapi sudah masuk ke sendi-sendi kehidupan sekarang ini. Pada dasarnya perkembangan ekonomi digital di Indonesia sangat impresif. Nilai pasar ekonomi digital Indonesia telah menembus USD40 miliar pada 2019 dan diproyeksikan mencapai USD133 miliiar pada 2025. Nilainya tentu sangat menakjubkan.

    Tak berbeda dengan tren dunia, Indonesia saat ini sedang memasuki era digitalisasi di berbagai sektor. Dunia industri berubah dan bergeser seiring perkembangan internet dan revolusi digital melalui perkembangan inovasi dan otomatisasi di berbagai sektor. Kehadiran internet menciptakan internet economy atau ekonomi digital di berbagai belahan di dunia.

    Dengan jumlah populasi terbesar keempat di dunia atau memiiki 264 juta penduduk dan 171 juta pengguna internet pada 2018, ditambah pembangunan proyek infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring membuat Indonesia menjadi pasar yang sangat menarik. Hal ini yang sepertinya membuat beberapa perusahaan startup tumbuh menjadi pemain digital terbesar dan unicorn.

    Menurut CB Insight pada 2019, dari delapan unicorn di Asia Tenggara, sebanyak lima unicorn berasal dari Indonesia, yaitu Traveloka, Tokopedia, Gojek, Bukalapak, dan OVO. Sedangkan, tiga lainnya dari luar Indonesia, yakni Lazada dan Grab dari Singapura, serta VNG dari Vietnam.

    Indonesia juga memiliki calon-calon unicorn baru seperti Ruangguru di bidang teknologi pendidikan, Sociolla di bidang e-commerce, dan CoHive yang menyediakan ruang kerja fleksibel. Perkembangan pesat juga ditunjukkan oleh perusahaan lain seperti Warung Pintar di sektor ekonomi.

    "Tidak ada keraguan bahwa dunia sekarang berubah dari ruang fisik menjadi ruang digital. Jadi Indonesia harus bersiap untuk mengubah dirinya menjadi era digital. Indonesia memiliki lanskap digital yang sangat dinamis," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.

    Daya Saing Indonesia

    Meski demikian, East Ventures Digital Competitiveness Index (EVDCI) melaporkan daya saing digital Indonesia bernilai 27,9. Dengan skala 0-100, angka ini memperlihatkan daya saing digital Indonesia masih terbilang rendah. Artinya, dengan jumlah penduduk yang sangat besar Indonesia masih memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital.

    Berdasarkan pada sembilan pilar yang menjadi alat ukur EV-DCI, kesiapan Indonesia dalam ekonomi digital terlihat dari pilar penggunaan ICT. Sebagai aspek input, penggunaan ICT mendapatkan nilai tertinggi dibandingkan delapan pilar lainnya.

    Penggunaan ICT yang dimaksud terdiri dari kepemilikan handphone, komputer, hingga besarnya akses pada internet dari masing-masing daerah. Besarnya peran pilar penggunaan ICT ini juga didukung oleh kesiapan infrastruktur digital yang merupakan bagian dari aspek penunjang dan menjadi pilar dengan posisi kedua tertinggi.

    Untuk pilar SDM dan kewirausahaan merupakan dua pilar dengan skor terendah sebagai pembentuk EV-DCI Indonesia. Artinya, Indonesia masih menghadapi persoalan keterbatasan SDM yang terampil dalam ekonomi digital. Kewirausahaan di bidang ekonomi digital juga masih perlu terus dikembangkan.

    Jika dilihat berdasarkan kawasan atau regional, Pulau Jawa memimpin hampir pada semua pilar pembangun EV-DCI. Wilayah Jawa hanya kalah sedikit dari Kalimantan, khususnya pada pilar Penggunaan ICT. Sedangkan wilayah lainnya terlihat mengumpul pada skor yang sama dengan Indonesia.

    Berdasarkan provinsi, DKI Jakarta memimpin semua provinsi dengan skor EV-DCI 79,7. Hanya DKI Jakarta yang memiliki daya saing digital cukup baik. Jawa Barat ada di urutan kedua dengan skor 55,00. Perbedaan skor yang cukup lebar antara posisi pertama dan kedua di EV-DCI memperlihatkan iklim dan ekosistem digital masih terpusat di ibu kota negara.

    "Dan wilayah lain masih belum cukup bersaing secara digital," tulis laporan EV-DCI.

    Secara regional, rata-rata daya saing digital provinsi yang terletak di Pulau Jawa merupakan yang terbaik, jauh melampaui wilayah lainnya. Posisi terendah di Jawa, yakni Jawa Tengah hanya kalah dari Kalimantan Timur dan Bali. Sisanya, wilayah lain di luar Jawa memiliki daya saing lebih rendah dibandingkan daerah-daerah di Pulau Jawa.

    Hal ini juga mengindikasikan bahwa sebaran ketimpangan daya saing digital bukan terjadi antara wilayah barat dan timur Indonesia, atau antara kota besar dan kota kecil. Namun, ketimpangan lebih terjadi antara wilayah Jawa dan non-Jawa. Pasalnya, wilayah selain Jawa memiliki sebaran yang cukup merata untuk daya saing digital.

    Lebih lanjut, EV-DCI dalam laporannya menambahkan, ke depan ekonomi digital diperkirakan tumbuh semakin pesat. Berdasarkan kajian Google, Temasek, dan Bain Company bertajuk “e-Conomy SEA 2019”, nilai ekonomi digital ASEAN-6 pada 2015 mencapai USD32 miliar atau setara dengan 1,7 persen PDB kawasan.

    Pada 2019, nilainya meningkat menjadi USD100 miliar atau sekitar 3,7 persen PDB kawasan dan diperkirakan meningkat menjadi USD300 miliar atau 8,5 persen PDB pada 2025. Indonesia merupakan negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di kawasan ASEAN dan tumbuh paling cepat.

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate memaparkan Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar kesembilan di dunia pada 2030. Sebab, Indonesia saat ini menjadi salah satu dari 16 negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia.

    "Indonesia memiliki lanskap digital yang sangat dinamis, di mana saat ini ada 171,2 juta orang aktif menggunakan internet dan 355,5 juta langganan seluler, ada 26 juta UKM yang diproyeksikan go online pada 2022," kata Johnny.

    Johnny menegaskan upaya mempercepat proses investasi digital sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo dalam menciptakan Indonesia yang adil, makmur dan berkelanjutan, "Ekosistem TIK yang kuat akan menciptakan efek positif yang akan memperkuat ketahanan ekonomi, mendukung pengembangan sumber daya manusia," imbuhnya.

    Adapun pembangunan infrastruktur TIK di Indonesia telah telah dilakukan secara besar-besaran, tentu pembangunan yang berkelanjutan itu bekerja sama dengan sektor swasta. Pemerintah, pun telah membangun lebih dari 348 ribu km panjang tulang punggung serat optik nasional, baik kabel darat maupun kabel bawah laut.

    "Dan hampir 480 ribu Base Transceiver Stations (BTS) di seluruh negeri. Selain itu, lima satelit multifungsi telah orbit untuk menutupi titik-titik kosong (wilayah 3T)," ujarnya.

    Lahirkan Persoalan Baru

    Meski demikian, perkembangan ekonomi digital di Tanah Air tidak ditampik melahirkan persoalan baru, terutama dari sisi tenaga kerja. Karena itu, penyusunan Omnibus Law dan Penciptaan Lapangan Kerja menjadi krusial untuk pemerintah memiliki keberpihakan terhadap tenaga kerja Indonesia agar bisa bertahan dan menyesuaikan diri di era ekonomi digital.

    Studi McKinsey Global Institute di 2017 berjudul "Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation" menyebutkan perkembangan teknologi digital menuju revolusi industri 4.0 akan berdampak terhadap pergeseran jenis tenaga kerja. Sekitar 400 juta-800 juta orang kemungkinan digantikan mesin dan harus mencari pekerjaan baru pada 2030 di seluruh dunia.

    Peneliti Indef Agus Herta Sumarto mengatakan perkembangan digital economy dan revolusi industri 4.0 mengakibatkan adanya perubahan pada kondisi pasar tenaga kerja baik perubahan perilaku tenaga kerja maupun ekosistemnya. Karenanya, ia mengusulkan penambahan variabel guna mendukung pasar tenaga kerja di Indonesia terkait kebijakan Omnibus Law.

    Berdasarkan kondisi tersebut, lanjutnya, pemerintah dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan sistem pengupahan dengan menambahkan satu variabel lagi yaitu produktivitas tenaga kerja. Salah satu variabel proksi yang digunakan untuk menilai tingkat produktivitas pekerja adalah jam kerja efektif.

    "Dengan memasukkan variabel produktivitas ini maka sistem pengupahan akan dirasa jauh lebih adil selain tentunya menambah daya saing ekonomi nasional," tukasnya.

    Selain itu, meski pemerintahan Jokowi-Ma'ruf diklaim sudah memaksimalkan ekonomi digital, namun Ekonom Indef Enny Sri Hartati memberikan peringatan bahwa ekonomi digital dibayangi risiko bubble. Dalam konteks ini, pemerintah dinilai Enny perlu memberikan regulasi yang mumpuni agar ekonomi digital bergerak ke arah yang benar.
     
    "Sektor ini (ekonomi digital) kalau dilihat dari dunia ada kecenderungan bubble. Karena industri semacam ini di Indonesia masih dalam tahap bakar uang," kata Enny, ketika dihubungi Medcom.id.

    Dalam hal ini, Enny menilai ada beberapa hal yang perlu dicermati agar ekonomi digital benar-benar maksimal dimanfaatkan Indonesia. Pertama, dibutuhkan regulasi sehingga regulasi itu yang akan memberikan kepastian hak dan kewajiban di masing-masing stakeholder yang bergerak di ekonomi digital.
     
    Kedua, edukasi kepada masyarakat agar mengoptimalkan pemanfaatan ekonomi digital untuk produktivitas. Ketiga, pemberdayaan dalam artian bagaimana ekonomi digital bisa meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari produk di sektor ekonomi digital di Indonesia.
     
    "(Jadi) masih sangat jauh (pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menerapkan ekonomi digital 100 persen) dengan daftar persoalan yang ada. Pemerintah perlu melakukan suatu antisipasi memadai, bagaimana agar teknologi mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas," pungkasnya.  

     



    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id