comscore

Huru-hara Harga Minyak Goreng

Nia Deviyana - 23 Januari 2022 11:09 WIB
Huru-hara Harga Minyak Goreng
Pemerintah mulai menetapkan kebijakan minyak goreng satu harga sejak 19 Januari 2022 sebagai respons dari melonjaknya harga komoditas pangan tersebut selama beberapa bulan belakangan. Foto: dok. MI
PEMERINTAH mulai menetapkan kebijakan minyak goreng satu harga sejak 19 Januari 2022 sebagai respons dari melonjaknya harga komoditas pangan tersebut selama beberapa bulan belakangan.

Dengan kebijakan tersebut, harga minyak goreng kemasan sederhana maupun premium ditetapkan sebesar Rp14 ribu per liter.
Dalam pelaksanaan kebijakan, penyediaan minyak goreng Rp14 ribu per liter diberlakukan lebih dulu di ritel modern yang menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Sedangkan untuk pasar tradisional, diberikan waktu satu minggu untuk penyesuaian.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 menyatakan penyediaan minyak goreng satu harga akan diberlakukan selama enam bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan rapat koordinasi terbatas di tingkat menteri.

Untuk menjaga harga di angka Rp14 ribu per liter tersebut, pemerintah memberikan subsidi melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan menyiapkan dana sebesar Rp7,6 triliun yang akan digunakan untuk membiayai penyediaan minyak goreng kemasan bagi masyarakat sebesar 250 juta liter per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan kebijakan ini diharapkan mampu mewujudkan ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha kecil.
 

Implementasi subsidi dianggap sulit

Pemberian subsidi minyak goreng diharapkan mampu menjaga kepatuhan toko ritel dan pedagang pasar dalam menjalankan kebijakan minyak goreng satu harga. Kebijakan ini dianggap sebagai jalan keluar yang masuk akal. Namun, implementasinya mungkin tidak semudah itu.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) Adi Wisoko dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR. Menurutnya, penerapan satu harga minyak goreng mungkin akan mudah dilakukan di tingkat ritel, tetapi akan sulit memastikan harga tersebut berlaku pada level pedagang kecil hingga warung.

Dia pun pesimistis kebijakan satu harga ini bisa menurunkan harga minyak goreng yang sedang tinggi-tingginya.

Hal lain yang dia khawatirkan yaitu dalam menagih subsisi dari BPDPKS.

Untuk menagih subsidi itu, kata dia, pihaknya harus mendapatkan bukti jelas, minyak goreng yang disalurkan memang seharga Rp14 ribu per liter. Di tingkat ritel, hal ini mungkin akan mudah karena bukti penjualannya jelas. Namun di pedagang kecil, hal itu akan sulit dilakukan.

"Untuk menagih ke BPDPKS ini harus ada dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita jual ke supermarket, minimarket jelas ada NPWP dan sebagainya. Kalau untuk distributor D1, D2, maupun ke warung bagaimana mau memastikannya?" kata Adi.

Keluhan yang sama datang dari pedagang di level pasar yang mengaku kesulitan untuk menjual minyak goreng di harga Rp14 ribu per liter. Alasannya, modal minyak goreng kemasan yang diambil dari distributor sebelumnya sekitar Rp18 ribu hingga Rp19 ribu per liter sehingga para pedagang mau tidak mau harus menjual dengan harga Rp20 ribu per liter.

"Kami bingung mau jual harga minyak berapa, jika mengikuti imbauan pemerintah kami rugi," kata pedagang di Pasar Tradisional Modern (PTM) Bengkulu, Yetti, dilansir Antara.
 

Penyebab lonjakan harga minyak goreng


Eni (53), seorang ibu rumah tangga menuturkan mahalnya harga minyak goreng sebenarnya sudah mulai dia rasakan sejak September 2021. Dia bilang saat itu harga minyak goreng kadang-kadang mencapai Rp16 ribu per liter, padahal biasanya seharga Rp14 ribu per liter di warung atau Rp12.500 per liter jika membeli di Toko Tani Indonesia (toko pangan yang dikembangkan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian).

Berdasarkan pantauan dari Info Pangan Jakarta, kenaikan harga minyak memang sudah terlihat sejak September di mana salah satu pasar di Jakarta ada yang menjual dengan harga tertinggi Rp20 ribu per liter.

Selebihnya, rata-rata harga berada di kisaran Rp15 ribu hingga Rp17 ribu, meski masih ada juga yang menjual di harga rata-rata Rp12 ribu-Rp14 ribu.

Pada Desember 2021, harga minyak goreng tertinggi berada di angka Rp21 ribu per liter. Pada 18 Januari 2022 atau sehari sebelum kebijakan minyak satu harga diberlakukan, harga minyak goreng di pasar-pasar Jakarta bervariasi antara Rp18 ribu hingga Rp21 ribu.

Terkait harga minyak goreng yang terus bergerak naik di pasaran, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menjelaskan hal ini sebagai imbas dari tingginya harga minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).

Sahat mengungkapkan harga CPO menyumbang 67-70 persen dari ongkos produksi minyak goreng kemasan.

"Selebihnya biaya transportasi, biaya pengemasan dan lainnya," ujar dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, belum lama ini.

Meskipun Indonesia adalah produsen CPO terbesar, namun kondisi di lapangan menunjukkan sebagian besar produsen minyak goreng tidak terintegrasi dengan produsen CPO.

Dengan entitas bisnis yang berbeda, para produsen minyak goreng dalam negeri harus membeli CPO sesuai dengan harga pasar lelang dalam negeri, yaitu harga lelang KPBN Dumai yang juga terkorelasi dengan harga pasar internasional. Akibatnya, apabila terjadi kenaikan harga CPO internasional, maka harga CPO di dalam negeri juga turut menyesuaikan harga internasional.

Sahat menuturkan harga sawit mulai naik secara signifikan sejak Mei 2020 hingga Januari 2022. Pada 2020, harga sawit yang masih berada di kisaran Rp7.000-an merangkak hingga level Rp14 ribu di akhir 2021 dan awal 2022. Artinya, kenaikannya mencapai 100 persen.

Meski fenomena ini sebenarnya memberikan perbaikan ekonomi di tingkat petani dan secara tidak langsung di tingkat pekerja di perkebunan sawit, di satu sisi juga menurunkan keterjangkauan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah terhadap minyak goreng sehingga harus mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penelitian yang dipublikasikan belum lama ini menyebutkan adanya dugaan kartel dalam kenaikan harga minyak goreng.

Penelitian difokuskan pada dua sisi, yakni apakah kenaikan ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah atau terdapat "perilaku antipersaingan oleh pelaku usaha". KPPU bilang, sinyal-sinyal terkait kedua hal tersebut sudah ada.

Dari hasil penelitian, KPPU melihat bahwa terdapat konsentrasi pasar (CR4) sebesar 46,5 persen di pasar minyak goreng. Artinya, hampir setengah pasar dikendalikan oleh empat produsen minyak goreng. Pelaku usaha terbesar dalam industri minyak goreng juga merupakan pelaku usaha terintegrasi dari perkebunan kelapa sawit, pengolahan CPO hingga produsen minyak goreng.

Sebaran pabrik minyak goreng juga dilihat tidak merata. Sebagian besar pabrik berada di pulau Jawa dan tidak berada di wilayah perkebunan kelapa sawit. Hal ini tentu akan memakan waktu dalam hal pendistribusian CPO ke pabrik-pabrik.

Dalam hal ini, KPPU menyarankan agar pemerintah mencabut regulasi yang menimbulkan hambatan masuk (entry barrier) pelaku usaha baru di industri minyak goreng, termasuk pelaku usaha lokal dan skala menengah kecil. Sebab, dengan semakin banyaknya pelaku usaha baru, diharapkan akan mengurangi dominasi kelompok usaha yang berintegrasi secara vertikal.

Adapun kenaikan harga minyak goreng di berbagai wilayah, berdasarkan penelitian KPPU, adalah benar sejalan dengan kenaikan permintaan dan naiknya harga CPO di dunia. Kenaikan tersebut dipicu tumbuhnya industri biodiesel, turunnya pajak ekspor di India, dan naiknya permintaan dari luar negeri akibat tingginya kebutuhan bahan bakar.

Namun, prioritas CPO yang dianggap lebih diutamakan untuk ekspor ini menyebabkan produsen minyak goreng kesulitan bersaing mendapatkan bahan baku meskipun produsen minyak goreng juga masih satu kelompok usaha dengan pelaku usaha eksportir CPO.
 

DMO sawit dan pajak ekspor

Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menunjukkan pada September 2021 produksi CPO sebesar 4,176 ribu ton dan minyak inti sawit (CPKO) sebesar 397 ribu ton sehingga total produksi sebesar 4,573 ribu ton. 

Adapun untuk konsumsi lokal pada September 2021 tercatat sebesar 1,475 ribu ton yang terdiri dari 672 ribu ton untuk pangan, 181 ribu ton untuk olekimia, dan 622 ribu ton untuk biodiesel.

Sementara untuk ekspor kelapa sawit pada September 2021 tercatat sebesar 2,886 ribu ton yang terdiri dari CPO sebesar 158 ribu ton, olahan CPO sebesar 2,210 ribu ton, CPKO 4 ribu ton, olahan CPKO 147 ribu ton, biodiesel 11 ribu ton, dan oleokimia 357 ribu ton.
 
Terkait ekspor, Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade dalam RDP mengusulkan pemerintah untuk memberlakukan Domestic Market Obligation (DMO) untuk sawit. DMO merupakan kewajiban bagi produsen untuk menjual komoditas dengan jumlah atau harga tertentu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Urusan harga minyak goreng stabil itu sebenarnya sederhana, tinggal mengurangi pasar ekspor untuk diwajibkan mengisi kebutuhan dalam negeri dulu. Ini kan produksi di Indonesia, masa ekspor yang dikasih kesempatan dulu?" kata Andre.

Selain itu, menurut dia harus ada tata niaga yang berpihak pada kepentingan dalam negeri pada kondisi seperti ini. Misalnya dengan menaikkan pajak untuk ekspor minyak goreng sawit sehingga secara tidak langsung akan membatasi jumlahnya yang diekspor.

Adapun terkait ekspor, Mendag Lutfi sebenarnya telah menerbitkan regulasi baru agar kebutuhan dalam negeri tetap tersedia dan harga minyak goreng berada dalam kondisi stabil.

Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor yang diberlakukan pada 24 Januari 2022, Kemendag mengatur ekspor CPO, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein) dan Used Cooking Oil (UCO) dilakukan melalui perizinan berusaha berupa pencatatan ekspor (PE).

Untuk mendapatkan PE, eksportir harus memenuhi persyaratan antara lain Surat Pernyataan Mandiri bahwa eksortir telah menyalurkan CPO, RBD Palm Olein, dan UCO untuk kebutuhan dalam negeri, dilampirkan dengan kontrak penjualan, rencana ekspor dalam jangka waktu enam bulan, dan rencana distribusi ke dalam negeri dalam jangka waktu enam bulan.

Meski demikian, rasanya sulit memastikan apakah aturan ini akan efektif. Sebab, aturan tersebut tidak menjelaskan kuantitas tertentu yang merujuk pada standar pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang harus dipasok perusahaan.

Persoalan terkait harga minyak goreng mungkin masih akan menjadi isu hangat dalam beberapa bulan ke depan seiring pergerakan harga CPO. Meski dihadapkan dalam dilema besar, pemerintah diharapkan mampu membuat kebijakan yang win-win untuk semua pihak, baik masyarakat, pelaku usaha, maupun perusahaan ekspor kelapa sawit.

Pada akhirnya, kita semua pun sedikit-banyak menjadi paham bahwa melambungnya harga minyak goreng belakangan ini bukan cuma soal keluhan emak-emak, tetapi juga memberi pengetahuan baru terkait kompleksnya hubungan antara industri serta regulasi pendukungnya.
 

(DEV)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id