Injak Rem Darurat di Ibu Kota

    Angga Bratadharma - 10 September 2020 13:21 WIB
    Injak Rem Darurat di Ibu Kota
    Ilustrasi. FOTO: MI/SUMARYANTO
    GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil langkah tegas dan cekatan terkait liarnya kenaikan kasus infeksi covid-19 di Jakarta. Keputusan yang diambil yakni menarik pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Senin, 14 September 2020. Pembatasan transisi dihapus dan dikembalikan seperti awal.

    Alasan Anies mengambil kebijakan itu lantaran situasi pandemi di Jakarta masuk kategori darurat dan hal tersebut sudah disepakati dalam rapat gugus tugas percepatan penanganan korona di Jakarta. Kebijakan dimaksud mengartikan semua pihak kembali menerapkan kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah.

    Mengutip paparan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kamis, 10 September 2020, bila tidak ada rem darurat maka pada 17 September tempat tidur isolasi di Jakarta akan penuh. Setelah 17 September, pasien covid-19 kemungkinan tidak tertampung.  

    Jumlah pasien akan mencapai 4.807 pada 6 Oktober 2020. Padahal 4.807 tempat tidur isolasi baru bisa terpenuhi pada 8 Oktober 2020. Selain itu, bila tidak ada rem darurat, ketersediaan ICU hanya cukup untuk seminggu. Artinya hanya perlu beberapa hari ke depan atau 15 September 2020 untuk mencapai tempat tidur ICU terisi penuh yakni 528.

    Setelah 15 September 2020 pasien covid-19 yang membutuhkan ICU kemungkinan tidak tertampung. Jumlah pasien akan mencapai 636 pada 15 September 2020. Padahal 636 tempat tidur ICU baru bisa terpenuhi pada 8 Oktober 2020.

    Injak Rem Darurat di Ibu Kota
    Sumber: Pemprov DKI Jakarta

    "Tidak ada pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin. Bukan lagi PSBB transisi, tapi kita melakukan PSBB pada masa awal," kata Anies.

    Menurut situs coronajakarta.go.id per 9 September 2020 pukul 10 WIB, tercatat data kasus aktif per 9 September mencapai 11.245 orang yang masih dirawat/isolasi, 716.776 jumlah tes PCR orang kumulatif Jakarta, 59.146 jumlah orang dites PCR sepekan terakhir, 12,2 persen persentase kasus positif sepekan terakhir, dan 7,0 persen persentase kasus positif secara total.

    Merestui Anies

    Keputusan PSBB di Ibu Kota tentu memiliki efek besar terutama terhadap aktivitas perekonomian mengingat Jakarta juga merupakan pusat ekonomi Indonesia. Meski demikian, keputusan Anies didasarkan pada keselamatan nyawa. Hal itu yang membuat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merestui PSBB kembali diperketat di DKI Jakarta mulai 14 September 2020.

    Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Apindo itu memahami dan mengerti alasan yang diambil Anies yakni menipisnya kapasitas tempat tidur isolasi pasien virus korona (covid-19). "Kami tidak ada pilihan karena memang angkanya (penularan covid-19) sudah tidak dapat dikendalikan," kata Wakil Ketua Apindo Shinta Kamdani.

    Kendati demikian, dunia usaha tetap meminta kepada pemerintah agar mampu berimbang dalam menjalankan kebijakan baik dari aspek kesehatan maupun aktivitas perekonomian. Selain itu, Apindo meminta adanya evaluasi berkala dengan progres yang membuat kedua aspek tersebut bisa berjalan secara berkelanjutan.
     
     

    Di sisi lain, dunia usaha juga perlu bersama-sama dengan pemerintah untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan mengingat kawasan bisnis seperti perkantoran sangat penting untuk tidak menjadi klaster penularan wabah. Semua pihak tentu harus bersama-sama menghentikan penyebaran covid-19.
     
    "Ekspektasi level kegiatan ekonomi di Jabodetabek akan turun ke level yang sedikit lebih tinggi dari April-Mei," kata Shinta.

    Ketua Badan Perwakilan (BP) KNPI di Malaysia Tengku Adnan juga mendukung keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBB. Vice Chairman Committee ASEAN for Youth Cooperation (CAYC) ini mengatakan PSBB total adalah langkah tepat dan sesuai dengan situasi saat ini.

    "Jika ini tidak dibendung maka akan dapat mengakibatkan keadaan yang semakin memburuk baik di dalam DKI Jakarta itu sendiri maupun efeknya juga akan kepada kepentingan nasional lainnya," katanya.

    Guna memaksimalkan pelaksanaan PSBB total, dirinya mengusulkan TNI Polri yang dibantu Satpol PP agar meningkatkan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan sehingga dapat dijadikan efek jera bagi yang lainnya jika melakukan pelanggaran.

    Injak Rem Darurat di Ibu Kota
    Sumber: Pemprov DKI Jakarta

    Namun demikian, pada sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga harus memastikan hak-hak masyarakat terkait bantuan sosial tersalurkan dengan tepat sasaran dengan memperbaiki data penerima bantuan sosial.

    Sementara itu, pemerintah memastikan akan memberikan dukungan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat paling rentan yang terdampak saat PSBB total kembali diberlakukan. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk terus memberikan bansos.

    Namun sayangnya, Anies Baswedan dalam sebuah konferensi pers saat mengumumkan PSBB total tidak memberikan secara rinci. Sistem pembagian bansos akan diumumkan nanti.

    IDI Dukung Anies

    Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga menyuarakan dukungan kepada keputusan Anies terkait penerapan PSBB total di Jakarta. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Daeng Mohammad Faqih menilai PSBB memang bisa efektif untuk mengurangi penularan covid-19 bila dilakukan dengan tegas dan optimal.

    "PSBB ini bukan hanya semata-mata untuk melindungi tenaga medis ya tetapi juga masyarakat. Kita tahu penularan di Jakarta ini sehari sudah seribuan dan positivity rate mencapai 13 persen. Padahal WHO kan menstandarkan agar positivity rate itu kurang dari lima persen," kata Daeng.

    Berdampak ke Ekonomi

    Kebijakan PSBB total atau rem darurat yang diinjak Anies tentu berdampak terhadap perekonomian mengingat Jakarta adalah pusat ekonomi Indonesia. Bahkan, kekhawatiran dan ketakutan tentang resesi yang melanda kian menjadi-jadi. Pasalnya, aktivitas perekonomian akan terhambat seperti PSBB awal diberlakukan.

    "Tanpa pengetatan PSBB resesi sudah diyakini akan terjadi, apalagi dengan PSBB," kata Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah.
     
     

    Menurut riset CORE Indonesia selama PSBB transisi sebenarnya aktivitas perekonomian mulai berangsur pulih meski terbatas. Namun dengan pengetatan kembali PSBB, Piter berpandangan aktivitas ekonomi akan terhambat seperti yang terjadi pada periode Maret-Juni lalu.

    Kondisi itu mengartikan peluang Indonesia untuk masuk dalam resesi seperti yang sudah dialami sejumlah negara kian besar. Setelah ekonomi kuartal II mengalami minus 5,32 persen, ekonomi kuartal III diprediksi masih akan berkontraksi meski angkanya menurun antara nol sampai dengan minus dua persen.

    Adapun DKI Jakarta menyumbang sekitar 15-17 persen kue ekonomi nasional. Apabila perekonomian DKI Jakarta melambat bahkan berkontraksi, maka akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Artinya, proses pemulihan ekonomi nasional kian sulit.

    CORE Indonesia mencatat ketika pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta minus 8,22 persen pada kuartal kedua, kondisi itu tidak terpaut jauh dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang juga minus 5,32 persen. CORE menilai pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua minus 5,32 persen akibat dipengaruhi sedikit banyak dari kinerja perekonomian di DKI Jakarta.

    Injak Rem Darurat di Ibu Kota
    Sumber: Pemprov DKI Jakarta

    "Berangkat dari fakta bahwa DKI Jakarta adalah salah satu penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia, tentu ini akan berdampak terhadap semakin besar pula peluang ekonomi Indonesia akan tetap berada di level negatif pada kuartal ketiga," kata Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet.

    Sementara itu, bila dikaitkan dengan potensi yang sering dibicarakan orang belakangan ini tentang resesi, pengetatan PSBB di Jakarta diproyeksikan akan berpeluang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal ketiga berada di level negatif.

    "Karena kuartal kedua Indonesia sudah minus, tinggal kuartal ketiga lagi perdebatannya akan mencapai titik positif atau enggak. Kalau negatif, maka secara teknikal Indonesia akan terkena resesi sebab mengalami pertumbuhan minus dua kali berturut-turut," kata Yusuf.

    Kinerja Ekonomi Jakarta

    Mengutip data Bank Indonesia (BI) terungkap kinerja perekonomian DKI Jakarta menurun signifikan pada triwulan II-2020 dibandingkan dengan triwulan I-2020, sebagai dampak pandemi covid-19. Ekonomi DKI Jakarta terkontraksi sebesar 8,22 persen (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya mampu tumbuh sebesar 5,06 persen (yoy).

    Perkembangan ini tidak terlepas dari pengaruh melemahnya ekonomi global, sejalan dengan pandemi covid-19 dan menurunnya aktivitas ekonomi domestik sebagai dampak kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi covid-19.

    Dari sisi pengeluaran, kontraksi pertumbuhan terjadi pada seluruh komponen pengeluaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta, dengan kontribusi penurunan terdalam bersumber dari pengeluaran investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) dan Konsumsi Rumah Tangga (RT).
     
     

    Investasi tumbuh negatif sebesar 10,36 persen (yoy) pada triwulan II-2020, sementara konsumsi rumah tangga terkontraksi sebesar 5,23 persen (yoy) pada triwulan II-2020.

    Sedangkan inflasi IHK Provinsi DKI Jakarta pada triwulan II-2020 tercatat rendah. Inflasi Provinsi DKI Jakarta mencapai 2,18 persen (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yakni 3,22 persen yoy. Penurunan inflasi tersebut sejalan dengan turunnya permintaan masyarakat di tengah pandemi covid.

    Terkait tingkat kemiskinan Provinsi DKI Jakarta pada periode Maret 2020, BI mengungkapkan tercatat lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, indeks rasio gini DKI Jakarta pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,399, lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 di level 0,394.

    Lebih tingginya tingkat kemiskinan didorong meningkatnya Garis Kemiskinan (GK) yang tidak diimbangi dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, terutama masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas. Kenaikan garis kemiskinan terutama didorong oleh meningkatnya Garis Kemiskinan Makanan (GKM).

    Dibekukan Sementara

    Di sisi lain, perdagangan saham pada pagi ini sempat dibekukan sementara oleh Bursa Efek Indonesia yakni pukul 10:36:18 waktu JATS. Hal itu lantaran terpengaruh oleh pernyataan Gubernur Anies Baswedan bahwa Jakarta akan kembali terapkan PSBB.

    "Trading halt dipicu penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai lima persen," ujar Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Yulianto Aji Sadono.

    Pembukaan sementara perdagangan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00024/BEI/03-2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam Kondisi Darurat. Perdagangan dilanjutkan pukul 11:06:18 waktu JATS tanpa ada perubahan jadwal perdagangan.

    "Investor membaca ini sebagai ada kemungkinan proses pemulihan ekonomi akan lebih lama, sehingga beberapa investor mengambil keputusan untuk sementara keluar dari situasi yang memang bagi mereka belum menguntungkan," kata Yusuf.

    "PSBB Jakarta yang diperketat kembali akan berpeluang membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal ketiga berada pada level negatif. Sehingga secara teknikal Indonesia akan terkena resesi, karena pertumbuhan minus dua kuartal berturut-turut," tambahnya.

    Sementara itu, Analis Artha Sekuritas Indonesia Dennies Christoper mengatakan investor di pasar modal akan tetap waspada terhadap dua hal, yakni berita terkait perang dagang dan penanganan covid-19.

    "Pergerakan (IHSG) masih dipengaruhi kekhawatiran akan tingginya kasus covid-19 di Indonesia yang akan kembali diberlakukan pembatasan yang akan memengaruhi perekonomian hingga akhir kuartal III-2020," kata Dennies.

    Selain itu, lanjut dia, investor diprediksi akan mengambil kesempatan untuk membeli saham yang sudah dirasa turun cukup tajam. "Saat ini fokus investor pada data klaim pengangguran Amerika Serikat yang diprediksi berada pada level 850 ribu, menurun dari posisi 881 ribu pada minggu lalu," ucapnya.
     
    Adapun selama penerapan PSBB total ini, hanya 11 sektor yang diperbolehkan untuk beroperasi secara terbatas dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Sementara sektor lainnya disarankan untuk menerapkan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

    Sebanyak 11 sektor yang masih bisa beroperasi adalah bidang kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informatika, keuangan, dan logistik, bidang usaha perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar atau industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional, dan industri yang bergerak memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

    (ABD)
    Read All

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id