Mengolah Pinjaman Daerah

    Media Indonesia - 14 Agustus 2020 12:06 WIB
    Mengolah Pinjaman Daerah
    Foto: AFP.
    PINJAMAN tanpa bunga alias nol persen tampaknya bakal menjadi strategi utama pemerintah dalam upaya memulihkan perekonomian nasional. Setelah memberikan pinjaman tanpa bunga kepada konsumen rumah tangga, pemerintah juga akan melakukan hal yang sama kepada pemerintah daerah (pemda).

    Dengan ikhtiar ini, pemerintah agaknya sangat serius dalam membangkitkan kembali perekonomian dari unit pelaku ekonomi lapis bawah di daerah. Dalam pandangan pemerintah, jika ekonomi daerah bisa diselamatkan, perekonomian nasional niscaya terhindar dari stagnasi yang lebih dalam.

    Terobosan Merujuk data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II-2020 minus 5,32 persen secara tahunan. Ironisnya, kontraksi terbesar dipicu pertumbuhan negatif pada sektor pemerintah, yakni minus enam persen. Oleh karena itu, wajar apabila pemerintah hendak meningkatkan belanja mereka, tidak terkecuali belanja pemda.

    Dengan sifatnya yang komplementer dengan konsumsi rumah tangga, pinjaman tanpa bunga kepada pemda ditujukan untuk mendorong konsumsi rumah tangga yang berkontribusi terbesar (57 persen) dalam produk domestik bruto. Alhasil, konsumsi rumah tangga bisa diandalkan sebagai motor penggerak ekonomi. Dengan alur logika ini, pinjaman tanpa bunga juga menjadi langkah terobosan di kala dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana desa sudah ditetapkan alokasi penggunaannya.

    Dengan pinjaman ini, pemda memiliki kebebasan menggunakannya dalam rangka perbaikan ekonomi daerah di tengah pandemi covid-19. Alhasil, bantuan berupa pinjaman tanpa bunga secara langsung kepada pemda akan jauh lebih tepat sasaran. Tiap-tiap pemda memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda-beda. Oleh karenanya, pinjaman tanpa bunga akan cepat terserap pada belanja pemda sesuai dengan kebutuhan daerah dan skala prioritasnya.

    Kendati bertujuan positif, pinjaman tanpa bunga kepada pemda tidak lepas dari sejumlah persoalan yang sangat mendasar. Persoalan pertama menyangkut apakah pinjaman tanpa bunga semacam ini memang sesuai dengan kebutuhan fiskal di tiap pemda. Harus diakui, kondisi fiskal tiap pemda di Tanah Air sangat bervariasi.

    Di satu sisi, PAD (pendapatan asli daerah) tengah mengalami penyusutan sejalan dengan pelemahan ekonomi. Namun, di sisi lain, jumlah 'dana menganggur' milik pemda yang masih tersimpan di bank sekitar Rp170 triliun. Artinya, pinjaman bagi pemda sangat boleh jadi bukan sebuah kebutuhan yang mendesak.

    Persoalan kedua terkait dengan program atau proyek yang akan dibiayai dengan pinjaman tanpa bunga. Faktanya tidak semua pemda siap dengan program atau proyek yang akan diajukan pinjaman. Alhasil, sejauh ini baru dua pemda (DKI Jakarta dan Jawa Barat) yang telah mengajukan pinjaman dari 34 pemda di Indonesia. Daerah lain yang mengajukan pinjaman ialah Banten dan Nusa Tenggara Timur.

    Dua provinsi tersebut bahkan telah melakukan penandatanganan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (persero) yang merupakan agen khusus (special vehicle mission) Kementerian Keuangan. Jika diselisik lebih jauh, Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat secara fiskal sejatinya sudah cukup maju. Pemprov DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki PAD lebih dari 50 persen terhadap total penerimaan daerah.
     

    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id