Mengolah Pinjaman Daerah

    Media Indonesia - 14 Agustus 2020 12:06 WIB
    Mengolah Pinjaman Daerah
    Foto: AFP.


    Demikian pula, Pemprov Jawa Barat, meski masih di bawah DKI Jakarta, juga memiliki PAD yang kuat. Mengalirnya pinjaman tanpa bunga ke daerah yang relatif sudah cukup maju niscaya membawa konsekuensi tertentu. Ketimpangan fiskal secara horizontal lintas daerah menjadi efek samping yang harus diantisipasi. Dalam skala yang lebih luas, ketimpangan ekonomi secara spasial juga menjadi problematik tersendiri. Lebih lanjut, jika persoalan program dan proyek telah teratasi, permasalahan pinjaman tanpa bunga tidak berhenti sampai di sini.

    Persoalan efektivitas juga layak dikedepankan. Terlebih lagi, apabila di kemudian hari pemda penerima pinjaman tanpa bunga tadi ternyata menghadapi persoalan finansial. Tidak mustahil, sebagian dari pinjaman tanpa bunga akan dimanfaatkan untuk menutup persoalan keuangan jangka pendek alih-alih memacu belanja pemda. Artinya, pinjaman tanpa bunga yang semula ditujukan untuk mengakselerasi perputaran ekonomi yang lebih besar bisa menjadi macet lalu menjadi beban fiskal pemerintah pusat.

    Kriteria Persoalan yang tidak kalah penting ialah kemampuan proyek dalam menghasilkan penerimaan bagi pemda. Jangka waktu pinjaman ialah selama 10 tahun dengan grace period dua tahun atau disesuaikan dengan tenggat penyelesaian proyek. Artinya, dalam rentang tersebut proyek yang dibiayai dari pinjaman harus menciptakan penerimaan. Penerimaan tetap menjadi pertimbangan penting agar pemda bisa mengembalikan pokok pinjaman. Meski tingkat bunganya nol persen, pemda toh masih harus tetap membayar biaya pengelolaan yang ditetapkan sebesar 0,185 persen dan biaya provisi sebesar satu persen dari nilai pinjaman yang dibayarkan kepada PT SMI.

    #Dengan berbagai argumen di atas, kriteria pemda calon penerima harus digodok dengan melibatkan pihak Kementerian Dalam Negeri. Sebelum merealisasikan stimu lus regional ini, pemerintah harus selektif dengan menyalurkan pinjaman kepada pemda yang memiliki kemampuan bayar dan yang paling urgen membutuhkan.

    Dengan risiko gagal bayar yang tinggi, pemda calon pemin jam tampaknya juga perlu memiliki lembaga semacam debt management office (DMO) yang andal layaknya pengelolaan utang negara. Oleh karena itu, pemda perlu menyiapkan lebih dulu DMO dengan segala infrastrukturnya sebelum pinjaman pemda diajukan. Pemda pun harus wawas diri atas kemampuan membayar kembali pinjaman mereka dan tunggakan utang lain yang mungkin masih dimiliki. Pinjaman tanpa bunga merupakan sesuatu yang menarik. Pada akhirnya, tanpa peningkatan kemampuan mengolah pinjaman, pemda akan senantiasa berhadapan dengan persoalan perilaku sembrono (moral hazard) di kemudian hari. (Opini)

    Haryo Kuncoro
    Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
    Direktur Riset SEEBI (The Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta
    doktor ilmu ekonomi alumnus PPs-UGM Yogyakarta



    (AHL)
    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id