comscore

Kasus Gagal Bayar dan Ujian Terberat OJK

Desi Angriani - 19 Oktober 2021 17:13 WIB
Kasus Gagal Bayar dan Ujian Terberat OJK
Ilustrasi gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - - Foto: MI/ Ramdani

Membenahi sistem fintech lending

Industri fintech tumbuh pesat meski baru seumur jagung lantaran didukung oleh kemajuan teknologi alias lebih praktis dibandingkan metode pembayaran konvensional. Mantan Direktur Aftech Aji Satria Sulaeman menilai kehadiran fintech begitu menarik bagi masyarakat lantaran layanan P2P lending cash loan mengisi kesenjangan kebutuhan pembiayaan di Indonesia.

Sebab, pemilik kartu kredit di Indonesia baru berada di angka enam persen atau sebanyak sembilan juta orang dari total penduduk dewasa. Dengan kata lain, P2P lending membuka akses bagi masyarakat unbanked namun layak kredit.
"Yang membuat fintech menarik munculnya subjek baru yang menghasilkan bidang usaha baru, kalau bidang payment biasa bayar lewat bank sekarang bisa lewat t-cash, dari semua itu kita masuk ke pinjaman online," tuturnya kepada Medcom.id.  

Kasus Gagal Bayar dan Ujian Terberat OJK
Ilustrasi perkembangan fintech lending di Indonesia per 30 November 2020 - - Foto: sumber OJK

Sayangnya, berbagai kemudahan ini menjadi celah tumbuhnya ribuan pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat. Mereka tersebar di situs internet, Google Play Store, YouTube, Facebook, Instagram, hingga file sharing.

Beruntung, OJK melalui Satgas Waspada Investasi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berhasil menutup sebanyak 3.516 aplikasi atau situs pinjol ilegal sejak 2018.

Dengan maraknya kasus tersebut, regulator mengeluarkan berbagai ketentuan demi melindungi nasabah dari menjamurnya fintech ilegal. Di antaranya, menerapkan prinsip perlindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi.

Kemudian menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian, kewajiban untuk menggunakan rupiah di setiap transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI serta menerapkan prinsip anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Lalu menerapkan syarat modal minimum, penilaian kemampuan dan kepatutan pengurus, hingga tata cara penagihan yang tidak melanggar hukum. Pembenahan ekosistem fintech tersebut penting agar tercipta level of playing field yang sama dengan lembaga pembiayaan.

Untuk memudahkan pengawasan, Bank Indonesia membagi fintech ke dalam empat jenis, yakni crowdfunding dan peer to peer lending, market aggregator, risk and investment management, bidang payment, settlement, dan clearing.

Dari keempat bidang itu, crowdfunding dan peer to peer lending masuk ke dalam pengawasan OJK. Sementara payment, settlement, dan clearing masuk dalam ranah BI lantaran sudah masuk ke proses bayar membayar.

Di sisi pengawasan jasa keuangan, Anggota Dewan Komisioner OJK Nurhaida menegaskan pihaknya akan fokus pada kebijakan perlindungan konsumen di industri fintech. Caranya, melalui pendekatan disiplin pasar sesuai sifat fintech yang fleksibel, market driven, dan transparan.

Dengan fokus pada perlindungan konsumen, maka pengembangan fintech diharapkan sejalan dengan tugas OJK dalam membangun industri jasa keuangan yang sehat serta mendorong inklusi keuangan di masyarakat.

"OJK memilih pendekatan yang paling sesuai dengan karakteristik fintech, yaitu pendekatan disiplin pasar untuk mengawasi fintech," katanya dikutip dari keterangan resmi.

Jika merujuk pada sejumlah negara maju, Singapura misalnya mengeluarkan peraturan berupa Monetary Authority of Singapore (MAS), regulator Australia menerbitkan Fintech Regulatory Sandbox. Selanjutnya, Tiongkok mengeluarkan the Guiding Opinions on Promotion of Healthy Development of Internet Finance sebagai regulasi fintech.

Karena itu, Bank Indonesia (BI) turut meresmikan Fintech Office sebagai katalisator atau fasilitator, business intelligence, asesmen, serta koordinasi dan komunikasi layaknya negara lain. Kemudian OJK mengeluarkan peraturan mengenai Peer-to-Peer Lending serta membentuk struktur organisasi yang mengatur, mengawasi, dan mendukung inovasi fintech.

Ketentuan itu terdapat dalam Peraturan OJK (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Di mana setiap fintech yang menyelenggarakan bisnis Peer to Peer (P2P) lending harus terdaftar di OJK dan mengajukan perizinan setelah beroperasi selama satu tahun.

Menjaga kepercayaan investor pasar modal

Jumlah investor pasar modal Indonesia pada semester I-2021 melonjak drastis sebesar 96 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, kenaikan jumlah investor ini harus diiringi dengan peningkatan kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segara membeberkan tiga program otoritas dalam menjaga kepercayaan investor pasar modal.

Pertama, meningkatkan program literasi keuangan agar investor semakin cakap dalam pengambilan keputusan dan memilah produk investasi. Literasi diperlukan lantaran baru lima persen masyarakat yang memahami produk pasar modal. Angka ini jauh di bawah tingkat literasi keuangan nasional yang rata-rata sebesar 38 persen.
 
Kedua, memperluas akses keuangan, khususnya produk pasar modal, supaya lebih merata. Dalam situasi pandemi, ketersediaan produk investasi yang accessible (mudah diakses), flexible, dan affordable (terjangkau), merupakan hal yang krusial.

Ketiga, program literasi dan inklusi keuangan untuk menyikapi banyaknya produk investasi yang bersifat hybrid.

"Kita ditantang untuk selalu membuat regulasi yang relevan untuk kemajuan sektor keuangan, serta harus mampu mengawasinya dan dapat merespons pengaduan konsumen dengan baik dan tepat waktu," ungkapnya dalam webinar Edukasi Keuangan dengan tema Yuk Berinvestasi di Pasar Modal, Kamis, 5 Agustus 2021.

Kasus Gagal Bayar dan Ujian Terberat OJK
Grafis jumlah investor pasar modal - - Foto: sumber KSEI

Di sisi lain, diperlukan perlindungan terhadap investor dengan mengimplementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 65/POJK.04/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 17/SEOJK.04/2021 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (Disgorgement) dan Dana Kompensasi Kerugian Investor (Disgorgement Fund) di Bidang Pasar Modal.

Kedua aturan ini dapat memulihkan hak-hak investor yang dirugikan akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan cara memberikan perintah tertulis kepada pelaku pelanggaran untuk mengembalikan sejumlah keuntungan yang diperoleh/kerugian yang dihindari secara tidak sah/melawan hukum (restorative justice/remedial action).

Program restrukturisasi kredit perbankan

Kebijakan restrukturisasi kredit yang digulirkan OJK sejak Februari 202o tidak hanya meringankan beban nasabah selama pandemi. Namun juga berhasil menjaga momentum pemulihan ekonomi. Apalagi keringanan kredit ini menyasar sektor informal, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan sektor usaha yang notabene merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan pihaknya resmi memperpanjang kebijakan relaksasi kredit perbankan hingga Maret 2023. Perpanjangan ini berlaku bagi seluruh bank, yakni Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

4 pedoman restrukturisasi kredit:

1. Kriteria debitur restrukturisasi yang layak mendapatkan perpanjangan

Dalam hal ini, bank menerapkan self assessment terhadap debitur yang dinilai mampu terus bertahan, masih memiliki prospek usaha. Oleh karena itu layak mendapatkan perpanjangan.

2. Kecukupan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Terhadap debitur-debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah diberikan restrukturisasi, maka bank diminta mulai membentuk CKPN.

3. Prasyarat pembagian dividen

Dalam hal bank akan melakukan pembagian dividen, agar mempertimbangkan ketahanan modal atas tambahan CKPN yang harus dibentuk untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit restrukturisasi.

4. Stress testing dampak restrukturisasi

Bank secara berkala melakukan stress testing terhadap kecukupan permodalan dan likuiditas bank.

Hingga Juli 2021, realisasi restrukturisasi kredit sektor perbankan mencapai Rp779 triliun atau terbesar dalam sejarah perbankan Indonesia. Jumlah ini diberikan kepada 5,1 juta debitur secara nasional, yang mayoritas diisi oleh pelaku UMKM sebanyak 72 persen.

Kasus Gagal Bayar dan Ujian Terberat OJK
Grafis restrukturisasi kredit perbankan - - Foto: sumber OJK

Pengusaha kue bolu susu khas Bandung, Khairiri, sebelumnya mengajukan keringanan pembayaran pokok dan bunga serta perpanjangan jangka waktu kredit ke Bank BRI. Ia terpaksa meminta keringanan karena usahanya terimbas pandemi dan pendapatannya turun hingga 70 persen sehingga kesulitan untuk membayar pinjaman kredit.
 
"Pinjaman BRI sangat membantu, tidak terlalu memberatkan. Keringanan yang dikasih BRI ya kalau tidak bisa setor pokok dan bunganya, jadi bulanan dikasih (hanya membayar) bunganya saja. Jadi sesuai dengan kondisi kita," ujar Khairiri dikutip Minggu, 17 Oktober 2021.

Begitu pula dengan Hatma, debitur Bank Mandiri. Pengusaha di bidang olahan hasil laut di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara ini mendapat keringanan pembayaran kredit lantaran permintaan ekspornya turun selama pandemi.

"Sekarang sama sekali tidak ada ekspor. Tidak berani membeli karena tidak bisa dipasarkan, setop sama sekali. Pembayaran kredit dijadwal ulang. Jadi satu tahun saya tidak membayar. Satu tahun kemudian saya baru membayar lagi," ungkap Hatma.
 







Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id