Banteng-Thamrin

    Media Indonesia - 11 Juli 2020 19:10 WIB
    Banteng-Thamrin
    Dewan Redaksi Media Group Suryopratomo. Foto: dok MI.
    SEJAK lama istilah itu kita kenal. Lapangan Banteng yang merupakan simbolisasi Kementerian Keuangan dan MH Thamrin simbolisasi Bank Indonesia perlu untuk bekerja sama. Sinergi antara Lapangan Banteng dan Thamrin dalam mengeluarkan kebijakan akan membuat perekonomian Indonesia berjalan baik.

    Perekonomian sebuah negara memang membutuhkan perpaduan pas antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah untuk mengarahkan ekonomi melalui pengeluaran dan penerimaan pajak, sedangkan kebijakan moneter merupakan langkah Bank Sentral dalam mengatur tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar.

    Pada era Orde Baru keterpaduan itu direpresentasikan oleh sosok Prof Widjojo Nitisatro sebagai ahli ekonomi pembangunan dan Prof Ali Wardhana sebagai ahli moneter. Mereka berdua mampu membuat para menteri keuangan dan Gubernur BI untuk selalu melakukan koordinasi dengan baik. Krisis keuangan 1997 memang kemudian mengubah cara pengelolaan ekonomi kita.

    BI menjadi lembaga independen yang tidak lagi berada di bawah pemerintah. Mereka bebas untuk mengeluarkan kebijakan dalam upaya menjalankan tugas pengendalian tingkat inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah. Meski menjadi lembaga independen, kebijakan BI sebenarnya tidak bisa lepas dari kepentingan negara. Mereka tetap harus melakukan koordinasi dengan pemerintah karena baik kebijakan pemerintah maupun BI bermuara kepada kepentingan yang sama, yaitu negara dan rakyat Indonesia.

    Sungguh aneh apabila BI hanya berkukuh kepada posisinya sebagai lembaga independen. Mereka tidak harus peduli kepada kesulitan yang dihadapi negara. Apalagi ketika kita sedang dihadapi kepada wabah covid-19 seperti sekarang ini. Semua negara ibaratnya sedang dihadapkan kepada posisi to be or not to be.

    Terhentinya kegiatan ekonomi hampir empat bulan ini membuat likuiditas di masyarakat mengering. Tidak adanya kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan membuat banyak orang kehilangan pekerjaan dan akhirnya mengandalkan tabungan yang dimilikinya. Bagi mereka yang tidak memiliki tabungan, kondisi yang dihadapi membawa orang kepada situasi frustrasi. Jumlah mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan tidak bisa dikatakan sedikit. Setidaknya angka Kementerian Tenaga Kerja mencapai sembilan juta orang, baik itu yang sebelumnya belum mendapatkan pekerjaan maupun yang terkapar karena pemutusan hubungan kerja.

    Tidak berlebihan apabila ada yang mengatakan kondisi yang kita sedang hadapi seperti rumput yang sudah mengering. Sedikit saja ada percikan yang terjadi akan mudah berubah menjadi api yang sulit untuk bisa dikendalikan. Pernyataan keras yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 18 Juni lalu merupakan ekspresi dari kekhawatiran timbulnya percikan api di tengah rumput yang sedang mengering ini.

    Keengganan BI untuk ikut memikul beban dan mencarikan jalan bagi perbaikan ekonomi akan menambah rasa frustrasi masyarakat yang sedang kesulitan. Kita memberi apresiasi kepada hadirnya kembali kesadaran BI akan kondisi sulit yang sedang dihadapi negara. Terhentinya kegiatan ekonomi membuat negara juga kehilangan pendapatan pajak. Padahal, pengeluaran yang harus dilakukan justru meningkat.

    Lapangan Banteng dan Thamrin kembali menyadari pentingnya untuk saling membangun sinergi sebab tidak ada yang diuntungkan apabila perekonomian negara ini telanjur runtuh. BI Senin, 6 Juli 2020 lalu sepakat untuk ikut membeli surat berharga negara di pasar perdana. SBN perlu dilakukan pemerintah untuk membiayai penanganan covid-19 ataupun langkah pemulihan ekonomi nasional. Mulai usaha mikro, kecil, dan menengah sampai pengusaha besar membutuhkan modal kerja untuk menggerakkan kembali bisnis mereka yang terhenti sekarang ini.

    Untuk pembiayaan kebutuhan publik sebesar Rp397,56 triliun pada 2020 ini, BI mau melakukan private placement dengan bunga sepenuhnya ditanggung BI. Sementara untuk pembiayaan kebutuhan non-publik, baik itu untuk membantu UMKM maupun korporasi non-UMKM sebesar Rp177 triliun, pemerintah membayar kurang satu persen dari reverse repo rate BI dan sisanya ditanggung BI. Pemerintah hanya akan mengeluarkan SBN sebesar Rp329 triliun untuk pembiayaan kebutuhan nonpublik lainnya dengan menjualnya ke pasar dan seluruh kewajiban bunganya ditanggung oleh pemerintah.

    Dengan langkah ini pemerintah bukan hanya tidak perlu menjual SBN dalam jumlah yang terlalu besar ke pasar, tetapi beban bunga yang harus ditanggung pun tidak terlalu berat. Secara tidak langsung BI memompa likuiditas yang mulai mengering di tengah masyarakat dan itulah yang diharapkan bisa menggerakkan ekonomi kembali.

    Metode 'pencetakan uang' seperti ini dilakukan oleh banyak negara dalam upaya menggerakkan perekonomian mereka yang terhenti. Bahkan negara lain jauh lebih berani dan agresif dalam melonggarkan likuiditas di negaranya. Mereka tidak khawatir terhadap ancaman inflasi karena Bank Sentral mempunyai alat untuk menarik kembali uang tersebut ketika keadaan sudah kembali normal. Sekarang semua negara berupaya untuk menghidupkan terlebih dahulu perekonomian mereka agar rakyat tidak semakin frustrasi.

    Suryopratomo
    Dewan Redaksi Media Group


    (AHL)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id