Membentengi Transaksi Online

    Angga Bratadharma - 15 Oktober 2020 15:26 WIB
    Membentengi Transaksi <i>Online</i>
    Ilustrasi. FOTO: Medcom.id
    BERTRANSAKSI online sudah bukan hal asing lagi sekarang ini lantaran pandemi covid-19 mengharuskan masyarakat tidak lagi bertransaksi secara fisik guna memutus mata rantai penyebaran virus mematikan itu. Pun demikian, keamanan dalam bertransaksi online menjadi 'barang wajib' guna menangkal kejahatan di dunia siber.

    Mengutip data Bank Indonesia (BI), Kamis, 15 Oktober 2020, pada Juni 2020, tercatat penerimaan masyarakat terhadap perdagangan elektronik semakin meningkat. Bahkan transaksi belanja daring (e-commerce) melonjak tajam selama masa pandemi covid-19. BI mencatat penjualan di e-commerce naik sebanyak 26 persen dari rata-rata penjualan pada kuartal II-2019.

    Sedangkan nilai penjualan yang dibukukan e-commerce mencapai USD2,4 miliar atau setara Rp33,84 triliun (kurs Rp14.100 per USD). Kemudian transaksi harian di e-commerce pada April 2020 tercatat naik menjadi 4,8 juta transaksi, dari 3,1 juta transaksi pada kuartal II-2019. Konsumen baru meningkat 51 persen, dan permintaan melonjak lima hingga 10 kali.

    Adapun potensi e-commerce untuk riding the wave diperkuat dengan porsi transaksi business to customer (B2C) yang semakin meningkat di masyarakat. Covid-19 dinilai menjadi akseleran utama dalam peningkatan penerimaan masyarakat terhadap perdagangan elektronik.
     
    Kondisi itu yang membuat pondasi digital masyarakat Indonesia menjadi potensi besar untuk terus mendorong digitalisasi dan mulai terlihat perubahan pola perilaku masyarakat, khususnya terkait peningkatan transaksi e-tailing dan e-groceries, dan penggunaan digital payment.

    Berangkat dari hal itu, payung hukum diperlukan agar keamanan dalam transaksi daring lebih maksimal, termasuk mendukung pertumbuhan transaksi nontunai. Selain itu, memberikan kepastian hukum bagi yang dirugikan ketika terjadi kejahatan siber. Sedangkan mereka yang melakukan kejahatan siber bisa dihukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

    Pada konteks tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengaku Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akan menjamin keamanan publik dalam berinternet. RUU tersebut juga akan memperkuat hubungan dengan negara tetangga.
     
    "(RUU ini) wujud kehadiran negara dalam menjamin rasa aman publik dalam penggunaan beragam platform aplikasi internet," kata Johnny G Plate.

    Mengingat pandemi covid-19 membuat masyarakat lebih memilih bertransaksi online maka RUU PDP menjadi urgen untuk segera disahkan. Bahkan, payung hukum ini diperlukan untuk mendukung pemrosesan data antarnegara di tingkat Asia Tenggara maupun global. Apalagi, negara-negara tetangga mensyaratkan adanya perlindungan data pribadi.

    "Sehingga tidak terbatas pada kedaulatan negara dan perlindungan terhadap data pribadi milik warga negara Indonesia," tegasnya.
     

    Read All

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id