Investasi, Benarkah Baik-Baik Saja

    Media Indonesia.com - 12 Oktober 2020 10:02 WIB
    Investasi, Benarkah Baik-Baik Saja
    Foto: Grafis Medcom.id
    MENARIK, alur berpikir yang dikemukakan oleh ekonom senior Faisal Basri mengenai kehadiran omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dengan upaya menarik investasi masuk ke Indonesia.

    Faisal menyatakan bahwa justru dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo, kontribusi investasi dalam perekonomian Indonesia berada pada posisi tertinggi. Perannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 34 persen. Yang bermasalah justru ada pada rendahnya hasil yang diperoleh dari kegiatan investasi itu.

    Ia mengutip angka incremental capital output ratio (ICOR) yang relatif tinggi. Bila di negara lain angka yang ada di kisaran empat persen, di Indonesia angkanya bahkan mencapai 6,4 persen. Semakin tinggi ICOR berarti semakin tinggi biaya modal yang dibutukan untuk menghasilkan suatu output.

    Faisal menuding tingginya ICOR itu berasal dari akutnya praktik korupsi dan buruknya birokrasi yang ada. Soal upah tenaga kerja yang mahal, hal itu menurut Faisal berada di urutan 11 yang dipertimbangkan investor. Dengan demikian, menurutnya, tidak tepat bila mengaitkan upaya mendatangkan investasi dengan menerbitkan UU Ciptaker yang kini menuai pro-kontra.

    Argumen berbeda datang dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Menurut Bahlil, keberadaan UU Ciptaker ini justru untuk memberantas praktik korupsi dan memperbaiki kelemahan birokrasi sebab obesitas aturan yang ada membuka celah bagi praktik berdagang izin dan regulasi yang dilakukan para birokrat.

    Saya memandang pendapat yang dikemukakan Faisal Basri dan Bahlil Lahadalia tidak ada yang salah. Mereka memandang dari dua area yang berbeda, yakni makro dan mikro. Di level makro, potret investasi saat ini memang terlihat baik. Trennya terus bertumbuh, bahkan mengalahkan negara-negara lain di dunia. Namun, potret di mikro menghadirkan kondisi yang berbeda.

    Ruwetnya regulasi yang ada membuat banyak pengusaha dan juga masyarakat frustrasi. Ambil contoh pada proyek light rapid transit (LRT). Gara-gara masalah pembebasan lahan di Bekasi yang akan dijadikan depo bagi kereta LRT untuk parkir, proyek yang harusnya tuntas pada 2019 itu terus mundur hingga 2021. Padahal masyarakat di Cibubur dan Bekasi sudah tidak sabar menaiki fasilitas umum itu.

    Lepas dari pro-kontra UU Ciptaker, satu hal yang perlu disepakati ialah kita membutuhkan investasi yang lebih besar lagi. Tidak cukup angka investasi yang ada sekarang ini untuk memenuhi terciptanya lapangan pekerjaan bagi 260 juta warga Indonesia ke depan. Kontribusi konsumsi yang selama ini mendominasi PDB Indonesia perlu ditopang dengan peningkatan investasi. Investasi menjadi bahan bakar yang akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

    Raja Suhud
    Wartawan Media Indonesia



    (AHL)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id