comscore

Dua Tahun Jokowi-Maruf, Sektor Energi Masih Kalah Pamor

Suci Sedya Utami - 17 Oktober 2021 15:25 WIB
Dua Tahun Jokowi-Maruf, Sektor Energi Masih Kalah Pamor
Ilustrasi industri energi. Foto ; AFP.
Jakarta: Oktober 2021, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Kabinet Indonesia Maju genap berusia dua tahun. Sebagai salah satu sektor kritikal karena menyangkut hajat hidup orang banyak, capaian di sektor energi masih jauh dari harapan di kurun waktu tersebut.

Masih banyak target-target yang belum tuntas direalisasikan. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute menilai kinerja sektor energi dalam dua tahun terakhir masih belum sesuai ekspektasi. Banyak mimpi-mimpi yang hanya belum dikejar.
Menurut dirinya bahkan, pembangunan di sektor energi masih kalah saing dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan dan sebagainya. Sementara sektor energi yang memiliki multiplier effect bagi kegiatan di banyak sektor lainnya masih kalah pamor.

"Pak Jokowi masih cukup jauh dengan sektor energi. Saya harap bisa lebih mendekat, sebab kalau belum mendekat, turun langsung ke lapangan belum tahu problemnya. Saya kira sudah cukup infrastruktur, sekarang masuk ke energi karena enggak kalah penting," kata Komaidi pada Medcom.id, Minggu, 17 Oktober 2021.

Dari subsektor minyak dan gas mentah (migas) misalnya. Produksi minyak mentah terutama masih masuk kategori melempem. Target peningkatan produksi yang dibuat setiap tahun nyatanya masih sebatas janji yang belum terealisasi. Bahkan trennya kian tahun makin turun.

Meski salah satu capaian yang patut diapresiasi meskipun hanya dari sisi pencatatan administratif yakni dengan alih kelola Blok Rokan yang selama sekitar 50 tahun dikuasai oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) asing PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) kini jatuh ke tangan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Alih kelola ini diharapkan bisa meningkatkan produksi minyak di blok terbesar kedua di Tanah Air tersebut, kendati hal ini diragukan Komaidi.

"Jika ditanya dampak secara keseluruhan alih kelola kalau lihat gambaran makro relatif enggak ada karena produksinya sama malah cenderung turun. Hanya memang dalam aspek kedaulatan dan ketahanan energi tentu lebih baik karena ada aspek kontrol," ujar dia.
 
 

Produksi minyak mentah nasional

Mengutip data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per 15 Oktober 2021, produksi minyak mentah nasional tercatat sebesar 663.669 barel per hari, masih jauh di bawah target 705 ribu bph di tahun ini.

Bahkan visi jangka panjang untuk menuju produksi minyak satu juta bph di 2030 diperkirakan agak sulit dicapai. Menurut Head of Center of Food, Energy dan Sustainable Development Indef Abra Talattov banyak faktor yang membuat target ambisius tersebut menjadi menantang. Pertama karena dari sisi teknis banyak sumur-sumur migas yang usianya sudah tua (mature) sehingga produktivitasnya makin berat.

Keuda dari sisi investasi juga makin berat. Dalam beberapa tahun belakangan, investasi di hulu migas khususnya makin turun. Hal ini dilatarbelakangi oleh iklim investasi di Tanah Air yang masih banyak memiliki hambatan sehingga menjadi pertimbangan investor.

Ia bilang misalnya perubahan skema bagi hasil antara gross split dan cost recovery, meskipun dalam dua tahun ini ada fleksibilitas untuk memilih skema yang diinginkan sesuai karakteristik lapangan, namun kebijakan yang cenderung berganti-ganti dalam waktu cepat mempengaruhi kepastian usaha.

"Jadi sebetulnya sektor energi masih termasuk sektor yang penuh tantangan, misalnya dari sisi target produksi minyak. Pada periode pertama (Jokowi) juga selalu di bawah target lifting," tutur Abra.
 
 

Pengembangan EBT terbentur keekonomian

Selain migas, Abra juga menyoroti perkembangan subsektor energi baru terbarukan (EBT) yang masih setengah hati. Indonesia memiliki komitmen untuk menurunkan emisi karbon dengan meratifikasi Perjanjian Paris (Paris Agreement) salah satunya melalui upaya penurunan penggunaan energi fosil seperti BBM dan listrik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, di saat yang berbarengan harus meningkatkan bauran EBT. Pemerintah pun telah menargatken bauran EBT bisa mencapai 23 persen di 2025.

Namun menurut Abra kesiapan dan kemampuan untuk menjalani transisi energi tersebut tidak didukung oleh kapasitas negara dari sisi keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Investasi EBT yang tinggi bahkan terbilang mahal tentu akan berdampak pada Biaya Pokok Penyediaan (BPP) energi yang dikonversikan dalam bentuk listrik sehingga ujungnya berdampak pada konsumen. Bahkan hingga kini aturan mengenai EBT baik berupa revisi UU maupun aturan pendukung lainnya untuk menjamin harga yang kompetitif tak kunjung terbit.

Padahal, kata Abra, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional mendorong pemanfaatan EBT dan mengerem penggunaan sumber energi fosil pada pasal 9 dinyatakan bauran 23 persen di 2025 dicapai sepanjang keekonomiannya terpenuhi. Namun selama ini narasi mengenai keekonomian tidak pernah disinggung.

"Pilihannya hanya dua apakah harus ditanggung konsumen denga menaikkan harga atau pemerintah akan menambah kompensasi untuk menambah biaya produksinya. jadi ada dilema antara upaya meyakinkan dunia internasional bahwa indnesia berkomitmen untuk mmendukung transisi energi, atau implikasi ke kenaikan biaya tarif listrik," tutur Abra.

Jika tarif listrik naik, maka siap-siap saja industri manufaktur harus menanggung kenaikan beban produksi. Hal ini akan mempengaruhi daya saing di industri tersebut di tengah persaingan global yang makin ketat.

Selain itu, hal yang patut dijadikan catatan yakni penambahan kapasitas pembangkit melalui pembangunan pembangkit EBT. Abra mengatakan saat ini pasokan listrik PT PLN (Persero) mengalami kelebihan kapasitas akibat pandemi covid-19. Cadangan listriknya hampir mencapai 50 persen.

Berdasarkan data PLN, seiring dengan mulai beroperasinya sejumlah prmbangkit proyek 35 ribu megawatt (MW), pasokan listrik di sistem Jawa, Madura, Bali (Jamali) saat ini berlebih. Daya mampu sistem kelistrikan Jamali mencapai 38.533 MW, dengan beban puncapi 25.931 MW. Itu berarti, ada cadangan daya 11.591 MW.

"Artiya kalau kita mau menambah kapasitas listrik lagi enggak jadi mubazir, yang sekarang saja belum habis. Harusnya yang jadi fokus pemerintah bukan supply-nya tapi demand-nya," jelas dia.

(SAW)



Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id