comscore

Dua Tahun Jokowi-Maruf, Sektor Energi Masih Kalah Pamor

Suci Sedya Utami - 17 Oktober 2021 15:25 WIB
Dua Tahun Jokowi-Maruf, Sektor Energi Masih Kalah Pamor
Ilustrasi industri energi. Foto ; AFP.

Pengembangan EBT terbentur keekonomian

Selain migas, Abra juga menyoroti perkembangan subsektor energi baru terbarukan (EBT) yang masih setengah hati. Indonesia memiliki komitmen untuk menurunkan emisi karbon dengan meratifikasi Perjanjian Paris (Paris Agreement) salah satunya melalui upaya penurunan penggunaan energi fosil seperti BBM dan listrik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, di saat yang berbarengan harus meningkatkan bauran EBT. Pemerintah pun telah menargatken bauran EBT bisa mencapai 23 persen di 2025.

Namun menurut Abra kesiapan dan kemampuan untuk menjalani transisi energi tersebut tidak didukung oleh kapasitas negara dari sisi keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Investasi EBT yang tinggi bahkan terbilang mahal tentu akan berdampak pada Biaya Pokok Penyediaan (BPP) energi yang dikonversikan dalam bentuk listrik sehingga ujungnya berdampak pada konsumen. Bahkan hingga kini aturan mengenai EBT baik berupa revisi UU maupun aturan pendukung lainnya untuk menjamin harga yang kompetitif tak kunjung terbit.
Padahal, kata Abra, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional mendorong pemanfaatan EBT dan mengerem penggunaan sumber energi fosil pada pasal 9 dinyatakan bauran 23 persen di 2025 dicapai sepanjang keekonomiannya terpenuhi. Namun selama ini narasi mengenai keekonomian tidak pernah disinggung.

"Pilihannya hanya dua apakah harus ditanggung konsumen denga menaikkan harga atau pemerintah akan menambah kompensasi untuk menambah biaya produksinya. jadi ada dilema antara upaya meyakinkan dunia internasional bahwa indnesia berkomitmen untuk mmendukung transisi energi, atau implikasi ke kenaikan biaya tarif listrik," tutur Abra.

Jika tarif listrik naik, maka siap-siap saja industri manufaktur harus menanggung kenaikan beban produksi. Hal ini akan mempengaruhi daya saing di industri tersebut di tengah persaingan global yang makin ketat.

Selain itu, hal yang patut dijadikan catatan yakni penambahan kapasitas pembangkit melalui pembangunan pembangkit EBT. Abra mengatakan saat ini pasokan listrik PT PLN (Persero) mengalami kelebihan kapasitas akibat pandemi covid-19. Cadangan listriknya hampir mencapai 50 persen.

Berdasarkan data PLN, seiring dengan mulai beroperasinya sejumlah prmbangkit proyek 35 ribu megawatt (MW), pasokan listrik di sistem Jawa, Madura, Bali (Jamali) saat ini berlebih. Daya mampu sistem kelistrikan Jamali mencapai 38.533 MW, dengan beban puncapi 25.931 MW. Itu berarti, ada cadangan daya 11.591 MW.

"Artiya kalau kita mau menambah kapasitas listrik lagi enggak jadi mubazir, yang sekarang saja belum habis. Harusnya yang jadi fokus pemerintah bukan supply-nya tapi demand-nya," jelas dia.

(SAW)



Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id