Ekonomi Politik Social Distancing Indonesia

    Medcom - 27 Maret 2020 12:44 WIB
    Ekonomi Politik <i>Social Distancing</i> Indonesia
    Ilustrasi. FOTO: MI/ATET DWI PRAMADIA
    APAKAH kebijakan social distancing sudah tepat saat ini dalam kaca mata kebijakan publik? Bagaimana politik ekonomi social distancing? apa dampak kebijakan social distancing saat ini? Kebijakan social distancing telah diterbitkan namun tidak ditaati karena itu perlu tambahan kebijakan, kebijakan seperti apa?

    Indonesia menerapkan social distancing dan rapid test untuk wilayah yang paling banyak terpapar covid-19, demikian pernyataan Presiden Jokowi yang disampaikan kembali oleh kepala BNPB Doni Monardo dalam sebuah kesempatan via sambungan video conference, Sabtu, 21 Maret 2020.

    Dalam bingkai kebijakan publik, setiap kebijakan pemerintah selalu ada the winners dan the losers.

    Kebijakan yang baik adalah marginal of benefit dari the winners dapat mengompensasi marginal of cost dari the losers. Dengan kata lain, manfaat agregat kebijakan harus lebih besar daripada biaya agregat kebijakan. Situasi tersebut disebut sebagai pareto efficiency. Kebijakan yang baik harus berada pada kondisi pareto efficiency.

    Berbagai dunia menerapkan social distancing berbeda-beda. Di Jerman, misalnya, social distancing artinya tidak ada perkumpulan lebih dari dua orang; seluruh warga dilarang melakukan kontak fisik; semua restoran, kafe dan penyedia jasa lainnya harus diberi jarak 2,5 meter antarpelanggan; jika tidak memungkinkan, pemilik harus menutup sementara.

    Di tempat umum orang harus menjaga jarak 1,5 meter; warga diperbolehkan untuk bekerja, perusahaan harus memastikan pegawainya bekerja secara higienis; Otoritas Jerman menekankan social distancing bukan imbauan belaka, tapi aturan yang disertai denda berat bagi pelanggarnya dan polisi dikerahkan untuk melakukan penegakan aturan tersebut.

    Di kota New York, kota dengan keberagaman/strata pendidikan, ras dan pendapatan tertinggi, social distancing diterapkan dengan mengirim tentara nasional berikut dengan tank dan perlengkapan perangnya, warga dilarang bekerja, restoran dan kafe tutup (Washington State), taman dan pantai-pantai ditutup (Florida), tidak ada pengiriman paket via kurir dan stimulus ekonomi diberikan kepada semua orang karena mereka berhenti bekerja (NYC).

    Sementara di Indonesia, social distancing diterapkan melalui work/study from home, anak sekolah dan mahasiswa belajar di rumah secara online dan pekerja bekerja dari rumah, artis berkarya dari rumah memanfaatkan sosial media, transportasi publik dikurangi (Jakarta).

    Semua diimbau untuk tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain (Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur). Tidak ada sanksi terhadap pelanggarnya dan tidak ada kompensasi bagi mereka yang berhenti aktivitas ekonominya, setidaknya sampai saat ini.

    Social distancing di Indonesia hanya diikuti oleh kelompok menengah atas sementara kelompok menengah bawah tidak mematuhinya sama sekali. Kelompok pengemudi ojek online tetap keluar rumah karena penghasilan mereka adalah harian, buruh bangunan rumahan tetap bekerja, abang kaki lima, dan tukang bakso dorongan dan kelontongan tetap di jalanan.

    Selain itu, tukang parkir dan 'Pak Ogah' tetap ada di jalan, pekerja domestik meramaikan pasar tradisional sementara majikannya mengurung diri ke rumah. Bila majikan ingin pesan makan mereka memesan online dan meminta ojek online mengantar makanannya.

    Perilaku seperti ini akan mengorbankan kelompok bawah lebih banyak. Mereka dengan sangat mudah terpapar covid-19 karena tidak ada perlindungan fisik sama sekali. Secara data Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok menengah bawah di Indonesia memiliki life expectancy (harapan hidup) yang lebih rendah daripada rata-rata harapan hidup manusia Indonesia.

    Bila kita menyaksikan video-video kiriman netizen, dipertontonkan bagaimana pengemudi motor (mayoritas ojek online) tiba-tiba jatuh di jalanan dan meninggal. Ini adalah gambaran bahwa kebijakan social distancing saat ini salah dan tidak efektif karena hanya memberi manfaat kepada satu kelompok saja dan merugikan kelompok lain.

    Melihat pola seperti ini, dalam perspektif kebijakan publik, kebijakan social distancing yang ala kadarnya tersebut sebagai kebijakan tidak pareto efficiency dan dapat dinilai sebagai bukan best policy untuk kelompok miskin. Maksud kebijakan social distancing salah satunya adalah penyelamatan ekonomi agar ekonomi tidak mati.

    Dalam jangka pendek, dapat dibenarkan namun dalam jangka menengah panjang justru biaya ekonomi yang ditimbulkan akan lebih besar karena risiko penyebaran covid-19 semakin tidak terkontrol dan biaya penanggulangannya akan jauh lebih besar.

    Jelas sekali, kebijakan social distancing ala kadarnya seperti ini hanya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kelompok kaya dengan mengorbankan kelompok miskin. Outcome ini bukan kesalahan para majikan atau kelompok kaya melainkan karena kesalahan negara dalam desain social distancing. Otoritas tidak mendesain social distancing secara komprehensif sehingga membiarkan kelompok bawah ini terpapar covid-19 lebih serius.

    Adapun jumlah kelompok rentan dan miskin Indonesia adalah 70 persen dari populasi. Negara harusnya memprioritaskan kelompok ini terhadap serangan wabah covid-19, kebijakan social distancing ala kadarnya saat ini mengabaikan kelompok ini.

    Kebijakan social distancing Indonesia perlu direvisi. Kebijakan first best policy atas penanganan virus korona adalah karantina terbatas wilayah zona parah (merah). Pemerintah ambil alih kewajiban terkait dengan logistik, bahan makanan, disertai full law enforcement. Ambil alih kebutuhan dasar oleh pemerintah tersebut untuk melindungi kelas menengah bawah.

    Bila opsi first best policy tidak dilakukan, Indef mengusulkan second best policy yaitu kebijakan social distancing harus ditambah dengan pemberian kompensasi kepada semua orang, penegakan hukum (law enforcement) yang ketat dan perlindungan menyeluruh kepada mereka yang terdepan dalam penghentian wabah covid-19 seperti sektor kesehatan, sektor logistik ritel dan sektor transportasi.

    Kebijakan social distancing komprehensif meliputi pertama, negara dapat memberikan kompensasi minimal sebesar Rp150 ribu per hari per KK kepada semua warga negara untuk tetap tinggal di rumah imbas pandemi covid-19. Pemberian safety nett tersebut dapat diakses semua kepala keluaga apapun jenis pekerjaannya.

    Jumlah uang tersebut akan digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, membeli alat kebersihan dan biaya listrik, gas dan utilitas dasar lainnya. Ini untuk memastikan tidak ada yang keluar rumah dengan alasan mencari nafkah.

    Kedua, penegakan hukum berlaku tegas dan komprehensif untuk semua orang yang harus di dalam rumah. Pengenaan denda dan ancaman pencabutan kompensasi yang diterima harian akan sangat efektif daripada ancaman penjara dari petugas keamanan.

    Ketiga, perlindungan total kepada pendukung kebijakan social distancing di garis terdepan. Bila negara memutuskan tetap mengizinkan ada transportasi ojek online untuk mengirimkan makanan maka pengemudi ojek online harus dilindungi dengan test kit masif dan perlengkapan masker, helm, dan jaket yang baik. Mereka yang terdepan yang harus segera diberlakukan rapid test, bukan anggota dewan dan pejabat yang kontroversial.

    Selain itu, perlindungan kepada tenaga medis harus diperhatikan. Bila negara tidak mau semua orang datang ke rumah sakit, maka negara bisa memberlakukan kebijakan perawatan pasien positif covid-19 di rumah masing-masing dengan mengirim dokter keliling. Dokter keliling akan efektif manakala setiap puskesmas menjadi center of command, menjadi yang terdepan.

    Perlengkapan komunikasi dan jaringan internet tidak boleh down. Penggunaan youtube, netflix, dan video streaming yang memerlukan high definition video (HD) perlu dibatasi agar bandwith internet untuk pembelajaran online dan informasi puskesmas ke pasien di rumah tidak terganggu sama sekali.

    Akhirnya, seluruh kebijakan tersebut perlu didukung dengan pembiayaan yang besar dari negara. Negara tidak perlu ragu karena kebijakan negara harus countercyclical terhadap penurunan ekonomi. Bila ekonomi rakyat turun, pemerintah jangan menunda apalagi berhemat, nanti ekonomi akan jatuh lebih dalam lagi.

    Otoritas keuangan perlu membantu negara memikirkan bagaimana pembiayaan kebijakan stimulus ekonomi tambahan tersebut dilakukan. Opsi terdekat adalah memperbesar defisit melalui penerbitan SBN baru (corona bills) dan relaksasi aturan defisit maksimal tiga persen, bila diperlukan keluarkan perppu untuk keterlibatan dari institusi keuangan dan bank sentral untuk membeli SBN di pasar primer guna melengkapi kebutuhan dana.

    Semua pihak harus bersatu, jangan ada lagi kebijakan sektoral dan kewilayahan yang tidak komprehensif dalam atasi covid-19 sehingga mengakibatkan kebijakan hanya menguntungkan kelompok atas dan merugikan kelompok bawah seperti saat ini.

    Apabila negara tidak melakukan lockdown, maka cukup kebijakan komprehensif ini dilakukan dengan segera untuk keselamatan semua, khususnya mereka yang miskin dan terpapar covid-19 yang paling besar.

    Negara harus menyadari bahwa kebijakan social distancing ini tidak tepat kepada yang miskin (bias against the poor) yang justru seharusnya dilindungi oleh negara untuk penyelamatan ekonomi dan kaum atas (for the sake of the economy as a whole and the have).

    Achmad Nur Hidayat dan Fadhil Hasan
    Pengamat Kebijakan Publik dan Ekonom Senior Indef


    (ABD)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id