Resesi, Belum Tentu Kondisinya Sangat Buruk

    Angga Bratadharma - 23 September 2020 10:18 WIB
    Resesi, Belum Tentu Kondisinya Sangat Buruk
    Ilustrasi. FOTO: MI/ANGGA YUNIAR
    RESESI ekonomi menjadi perbincangan hangat beberapa waktu belakangan, atau tepatnya mulai mencuat ketika Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2020 terkontraksi 5,32 persen. Pasalnya, jika di kuartal ketiga ekonomi kembali minus, maka penyematan resesi resmi disandang Indonesia.

    Usai rilis pertumbuhan ekonomi di kuartal II, pemerintah mulai bergerak cepat, bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meminta para menterinya untuk memaksimalkan penyerapan anggaran dan mengakselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Harapannya, pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga tidak terkontraksi terlalu dalam.

    Tidak hanya itu, pemerintah juga berupaya memutus mata rantai penyebaran covid-19 yang menjadi penyebab terkontraksinya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tidak ditampik, virus mematikan yang sudah menjadi pandemi 'menjangkit' aktivitas ekonomi Tanah Air, termasuk memicu terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat dunia usaha lumpuh.

    Paling baru, Presiden memberikan perintah langsung kepada Luhut Binsar Pandjaitan untuk bisa menekan lonjakan kasus infeksi covid-19 di Tanah Air. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu diberikan waktu dua minggu guna menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Kepala Negara.

    Luhut, yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional bergerak cepat usai mendapatkan perintah dari Presiden. Dirinya langsung berkoordinasi dengan para gubernur dan pihak terkait guna menjalankan sejumlah strategi untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Tanah Air.

    Resesi, Belum Tentu Kondisinya Sangat Buruk

    Meski demikian, apa yang sudah dilakukan pemerintah sepertinya belum mampu membelokkan arah 'kapal besar' bernama Indonesia untuk tidak masuk ke wilayah resesi. Apalagi, aktivitas ekonomi yang mulai membaik usai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi harus kembali tertekan ketika PSBB Jilid II diberlakukan kembali oleh Pemprov DKI Jakarta.

    Dampak Serius

    Hal itu diakui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam sebuah kesempatan, ia menyebut, penerapan PSBB Jilid II memberikan dampak serius terhadap perekonomian meski PSBB dilakukan untuk menekan penyebaran covid-19.
     
    "PSBB atau bahkan di berbagai negara mereka melakukan penutupan total atau lockdown memberikan dampak serius terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat," kata Ani sapaannya.
     
    Jika ditelisik dampak penerapan PSBB terhadap perekonomian tercermin pada angka pertumbuhan kuartal II-2020. Pada saat itu, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi hingga 5,32 persen akibat PSBB yang diberlakukan selama Maret, April, dan Mei 2020.

    Pertumbuhan negatif itu menggambarkan tekanan yang luar biasa terhadap aktivitas ekonomi dari sisi permintaan maupun produksi. Bahkan pandemi covid-19 juga menimbulkan masalah sosial dalam masyarakat.
     
    "Semuanya mengalami penurunan yang sangat tajam. Jadi covid-19 memberikan dampak luar biasa dari sisi sosial, kemiskinan dan juga memunculkan pemutusan hubungan kerja," tuturnya.
     

    Read All


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id