Mengevaluasi Tarif Ojek Online

    Desi Angriani - 16 Mei 2019 06:27 WIB
    Mengevaluasi Tarif <i>Ojek Online</i>
    Ilustrasi. (FOTO: MI/Panca Syurkani)
    OJEK online ibarat sebuah oase di tengah tidak efektifnya transportasi publik. Apalagi kendaraan roda dua ini mampu bergerak lebih cepat dan tangkas menembus kemacetan. Bahkan masyarakat juga telah dimanjakan dengan berbagai aplikasi yang berkembang dari penyedia layanan on demand ini. Misalnya Go-Food, Go-Send, Go-Clean, Go-Massage, dan lainnya.

    Namun urusan pengaturan tarif ojek daring masih menjadi persoalan dilematis. Sebab, ojek daring tidak termasuk sebagai angkutan umum. Di satu sisi, skema tarif semestinya tidak bisa diatur pemerintah. Namun, perang tarif akan terjadi tanpa campur tangan eksekutif.

    Misalnya saja, perang tarif dua perusahaan teknologi penyedia jasa transportasi online yang merajai pasar Indonesia tahun lalu berujung pada unjuk rasa ribuan driver. Perusahaan rintisan (startup) digital PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek), dan perusahaan rintisan asal negeri Jiran, PT Grab Indonesia saling banting harga demi menggaet pelanggan.

    Persaingan ketat tersebut menuntut adanya payung hukum yang mengatur persamaan tarif antarperusahaan penyedia aplikasi. Karena itulah, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 untuk menetapkan tarif ojek online terbaru. Tarif ditentukan berdasarkan tiga zona. Zona pertama adalah Sumatera, Jawa, dan Bali.

    Zona kedua Jabodetabek, dan zona ketiga mencakup Kalimantan dan Sulawesi. Jabodetabek dipisahkan dari Sumatera dan Jawa atau zona satu karena ojek daring sudah menjadi kebutuhan primer bagi warga di daerah tersebut.

    Untuk zona I, biaya jasa minimal berkisar antara Rp7.000-Rp10.000, dengan biaya jasa batas bawah sebesar Rp1.850 dan biaya jasa batas atas Rp2.300. Untuk zona II, atau Jabodetabek, biaya jasa minimal sebesar Rp8.000-Rp10.000, dengan biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.000 dan biaya jasa batas atas sebesar Rp2.500.

    Sedangkan untuk zona III, biaya jasa minimal adalah Rp7.000-Rp10.000. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.100 dan biaya jasa batas atas sebesar Rp2.600. Semua tarif yang ditentukan belum ditambah biaya dari aplikator sebesar 20 persen.

    Berdasarkan Kepmenhub ini, perusahaan aplikasi diwajibkan menerapkan besaran biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, dan biaya jasa minimal berdasarkan sistem zonasi sebagaimana ditentukan di atas. Sementara biaya tidak langsung berupa sewa penggunaan aplikasi dari perusahaan aplikasi ditentukan paling tinggi 20 persen.

    Selain menetapkan aturan mengenai tarif, Kementerian Perhubungan juga mengesahkan PM 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

    Belum lama berjalan, aturan baru tersebut dikeluhkan oleh konsumen. Kenaikan harga hingga dua kali lipat tersebut membuat seorang karyawan swasta, Yayuk, 26, protes. Sebagai pelanggan setia ojek daring, Yayuk merasa keberatan sebab kenaikan tarif dinilai tidak wajar.

    Ia selama ini terbiasa menggunakan Go-Jek dan Grab dengan tarif terjangkau. Kini tarif dari rumahnya di Jakarta Timur ke Jakarta Pusat bisa mencapai Rp32 ribu dari sebelumnya Rp20 ribu saat jam sibuk.

    Meski begitu, Yayuk setuju aturan baru tersebut demi meningkatkan pendapatan driver asalkan tidak menggerus kantong konsumen. Meski banyak promo yang diberikan penyedia jasa, katanya, potongan harga itu tak melulu bisa digunakan sehingga tidak akan membantu dalam jangka panjang. Jika tarif baru tersebut tidak dievaluasi maka Yayu berencana beralih menggunakan transportasi publik seperti Transjakarta dan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

    "Ini kenaikannya enggak manusiawi. Kalau hanya Rp2 ribu sampai Rp5 ribu sih enggak masalah. Pendapatan driver harus naik tapi jangan menggerus keuangan konsumen juga. Kalau begini terus mau naik TransJakarta saja,” ujar Yayu saat dihubungi Medcom.id.

    Serupa, Deviana, 30, mengeluhkan pengeluaran untuk biaya transportasi naik 40 persen sejak Kemenhub memberlakukan aturan tarif baru tersebut. Karyawan swasta yang terbiasa menggunakan ojek online dalam keadaan mendesak ini terpaksa merogoh kocek lebih banyak.

    Beruntung, Deviana sudah terbiasa menggunakan transportasi publik sehingga ia memutuskan untuk bangun lebih pagi. Sebab tarif ojek online di pagi hari sangat mahal dibandingkan tarif sebelumnya. Ia berharap kenaikan tarif juga diimbangi dengan baiknya pelayanan dan terjaminnya keamanan pelanggan.

    "Mikir-mikir lagi kalau mau naik ojek online karena lumayan banget ongkosnya. Mending bangun lebih pagi dan naik TransJakarta. Kalau sekarang naik ojek online kalau urgent saja sih,” ungkapnya kepada Medcom.id.

    Berbagai keluhan itu sampai ke telinga Kementerian Perhubungan. Hal itu sejalan dengan survei yang dilakukan terkait aturan tarif baru. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan survei itu menggunakan lembaga independen dengan melibatkan perusahaan ojek daring, pengemudi, dan masyarakat.

    Bahkan Badan Litbang Perhubungan juga menjalani survei terpisah sebagai perbandingan dalam pengambilan kebijakan. Berdasarkan hasil survei nantinya, tidak menutup kemungkinan tarif ojek online mengalami perubahan.

    "Saya sudah bertemu dengan pihak Go-Jek dan Grab. Kita akan melakukan survei cepat dan melihat kepatuhan atas regulasi kita. Kami mempertimbangkan dari sisi pengemudi, masyarakat, dan aplikator," ungkapnya pada Rabu, 8 Mei 2019.

    Sementara itu, analis kebijakan transportasi Azas Tigor Nainggolan menilai tarif terbaru ojek daring sudah sesuai. Seluruh pihak dianggap diuntungkan. Misalnya tarif untuk wilayah Jabodetabek jika dikurangi akan merugikan para pengemudi.

    Sebaliknya kenaikan harga tarif ojek daring dipercaya tidak akan memberatkan masyarakat lantaran harga yang dibayar setimpal dengan pelayanan. "Saya mendukung tarif baru ini. Kalau penghasilan sedikit, perawatan motor tidak baik, (pengemudi) makan seadanya dan perut lapar, mengemudi pun ugal-ugalan," ujar Azas.

    Namun bagi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), skema tarif batas bawah Rp3.100 per kilometer dalam aturan baru dianggap terlalu tinggi. Bila skema itu tetap diterapkan maka akan berisiko terhadap penurunan order signifikan bagi mitra.

    Ketua Harian YLKI Tulus Abadi justru khawatir kebijakan itu menjadi bumerang bagi mitra driver layaknya kenaikan tarif pesawat terbang. Kini konsumen yang merasa diperas akibat tarif mahal akan memilih moda transportasi alternatif yang memiliki tarif lebih murah.

    "Karena kenaikan terlalu tinggi, nanti malah ojek daring bernasib sama seperti pesawat terbang, penumpangnya turun drastis," ujar Tulus.

    Efek Domino Kenaikan Tarif

    Kenaikan tarif ojek online dipercaya akan menimbulkan efek domino berupa penurunan jumlah pengguna jasa. Survei Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) menunjukkan jarak tempuh rata-rata konsumen per hari adalah 8,8 kilometer. Kenaikan tarif dari Rp2.200 per kilometer menjadi Rp3.100 per kilometer, atau sekitar Rp900 per kilometer, akan menyebabkan pengeluaran konsumen bertambah sebesar Rp7.920 per hari.

    Selain itu, sebesar 50 persen responden dari 2.001 pengguna yang di survey RISED mengaku semakin jarang menggunakan kendaraan pribadi setelah adanya ojek online. Sehingga kenaikan tarif bawah ojek online juga akan meningkatkan kembali penggunaan kendaraan pribadi, yang turut berdampak pada kemacetan.

    Berdasarkan hasil survei, sebanyak 40,98 persen responden memanfaatkan ojek online sebagai penghubung antara rumah mereka dengan lokasi transportasi umum seperti stasiun kereta atau terminal bus. Konsumen dengan jarak rumah dan lokasi transportasi umum berkisar satu kilometer diprediksi tetap akan menggunakan jasa ojek online ini.

    Namun, peningkatan tarif disebut akan mengurangi minat pengguna dengan jarak lokasi lebih dari dari dua kilometer terhadap ojek online. Di sisi lain, kenaikan tarif ini juga akan memberatkan usaha kecil menengah yang memanfaatkan jasa logistik dari perusahaan ojek online.

    Meski demikian, PT Grab Indonesia siap melanjutkan penerapan tarif baru secara bertahap ke berbagai kota besar lainnya di Indonesia. Hal ini menyusul kenaikan pendapatan dari mitra pengemudi sebesar 20 sampai 30 persen selama masa uji coba.

    Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan respons positif dari mitra pengemudi atas kenaikan pendapatan tak membuat jumlah orderan turun signifikan. Jumlah orderan yang diterima mitra driver masih dalam rentang stabil.

    Dari sisi penumpang, Ridzki mengakui terdapat beberapa keluhan. Namun Grab mengatasi hal tersebut dengan memberikan beragam paket berlangganan dan promosi yang ekonomis agar masyarakat mulai terbiasa dengan tarif baru.

    Oleh karena itu, Grab siap melanjutkan uji coba tersebut karena memberikan dampak positif terhadap industri. Di samping itu, perusahaan ojek online asal Jiran ini juga terus memonitor pelaksanaan penerapan tarif serta dampaknya terhadap total pendapatan mitra pengemudi.

    "Setelah melaksanakan uji coba tarif baru sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 di lima kota besar, Grab siap melanjutkan penerapan tarif baru secara bertahap ke berbagai wilayah lainnya," katanya Kamis, 9 Mei 2019.

    Namun begitu penetapan tarif baru berupa batas atas dan bawah bagi ojek online dinilai tidak cukup. Aturan baru itu harus diikuti dengan pelayanan yang menjamin keselamatan penumpang. Sebab dalam transportasi umum, keamanan menjadi hal yang terpenting. Nyawa penumpang harus mendapatkan jaminan dari implementasi tarif tersebut.

    Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi mengatakan Para driver juga harus patuh dengan aturan lalu lintas saat membawa kendaraan, terutama saat membawa penumpang. Driver harus memahami tata tertib berkendara yang menjamin keselamatan penumpangnya.

    "Ketika tarif itu sudah naik, maka harus berbanding lurus dengan sisi keamanan dan pelayanan," kata Sularsi kepada Medcom.id.

    Senada, Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono akan mendorong para pengemudi untuk meningkatkan sisi pelayanan dan keamanan bagi penumpang. Mereka diminta untuk melakukan pengecekan terhadap kendaraan secara berkala. Termasuk mematuhi peraturan lalu lintas dengan tidak menerobos jalur busway.

    "Seiring naiknya tarif, sisi keamanan dan pelayanan akan meningkat. Untuk perbaikan kendaraan yang lebih layak dan rutin lagi agar penumpang itu terjamin bila mengganti ban dan servis motor," katanya saat dihubungi Medcom.id.

    Terkait aturan baru, ia menilai tarif yang ditetapkan untuk jarak pendek masih ramah terhadap kantong pelanggan. Memang semula fungsi ojek online ini diperuntukkan sebagai moda integrasi ke transportasi publik. Dengan kata lain, masyarakat didorong menggunakan ojek daring untuk menuju stasiun kereta maupun terminal.

    "Jarak dekat biayanya masih engga terlalu mahal sehingga cocok untuk integrasi. Ya pasti akan kalah jika ojek online dibandingkan dengan MRT da Transjakarta. Tapi tetap lebih ekonomis dan efektif," tambahnya.

    Salah seorang mitra pengemudi, Idris Salman, 37, meyakini ojek daring akan tetap mendapat tempat di hati penumpang. Menurutnya, pelayanan angkutan umum seperti angkot dan kopaja belum memadai. Bahkan TransJakarta sekalipun masih kurang efisien karena kerap terjebak kemacetan.

    Sejak aturan baru ditetapkan, ia bisa mengantongi Rp300 ribu per hari termasuk dari bonus pengumpulan poin. Kini, Idris tak perlu bekerja hingga larut malam karena penerapan tarif baru telah meningkatkan pendapatannya hingga 20 persen.

    Meski begitu, ia kurang menyepakati ketentuan tarif di bawah tiga kilometer dengan potongan yang sama besarnya. Hal itu, katanya akan merugikan para pengemudi lantaran potongan untuk jarak pendek dan jarak menengah di pukul rata.

    "Saya inginnya bersaing dengan akal sehat jangan sampai menyusahkan driver. Kalau satu km Rp3 ribu ya jangan disamakan dengan yang lain. Kalau untuk sisi pelayanan, akan kami tingkatkan. Kami menjamin keselamatan penumpang berbeda dengan mereka yang naik transportasi umum seperti Kopaja," ungkapnya kepada Medcom.id.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id