Setahun Perang Dagang dan Nasib Indonesia

    Desi Angriani - 03 Juni 2019 08:09 WIB
    Setahun Perang Dagang dan Nasib Indonesia
    Ilustrasi. (FOTO: MI/Ramdani)
    SETAHUN sudah Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok bersitegang. Tak ada yang mau mengalah meski dunia sudah gerah. Bahkan, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di World Economic Forum ASEAN 2018 mengibaratkan perang dagang berisiko membawa populasi dunia menuju "perang tanpa batas" atau "infinity wars". Ini mengacu pada film blockbuster dari waralaba Marvel Cinematic Universe.

    Sayangnya sindiran itu tak berhasil menurunkan tensi perang dagang. Ketegangan AS dan Tiongkok malah memasuki babak baru. Biangnya, Presiden AS Donald Trump mendadak mengambil sikap untuk memberlakukan kenaikan tarif bea masuk barang Tiongkok dari 10 persen menjadi 25 persen.

    Kebijakan tersebut diambil lantaran Trump percaya perang dagang memberikan dampak positif bagi negaranya. Hal itu tercermin dari membaiknya pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal I-2019. Di mana ekonomi negeri Paman Sam tercatat tumbuh 3,2 persen di atas ekspektasi.

    Sebaliknya, dunia merana terutama negara yang menjadi mitra dagang AS dan Tiongkok. Trump tentu tidak terlalu peduli lantaran kebijakan luar negerinya ialah "America First" atau mendahulukan kepentingan Amerika Serikat.

    Lantas bagaimana nasib Indonesia sebagai mitra dagang utama kedua negara tersebut. Pertama, imbas terbesar terjadi pada neraca perdagangan Indonesia. Saat Tiongkok terhambat aturan bea masuk impor ke AS, maka produksi manufaktur Tiongkok akan turun. Begitu juga dengan permintaan bahan mentah dari Indonesia khususnya komoditas batu bara, dan minyak kelapa sawit juga terkoreksi turun.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan ekspor terjadi secara kumulatif pada Januari sampai April 2019. Ekspor ke Tiongkok, Amerika Serikat dan Jepang turun sebesar 9,39 persen atau sebesar USD53,2 juta dibandingkan Januari sampai April 2018.

    Sebaliknya barang impor Tiongkok khususnya barang konsumsi justru membanjiri pasar dalam negeri lantaran barang-barang Negeri Panda tersebut terhambat masuk ke AS. Terbukti, selama Januari hingga Maret 2019 barang impor konsumsi nonmigas dari Tiongkok naik 29,01 persen atau mencapai USD10,42 miliar. Akibat tingginya nilai impor dari pada ekspor, Indonesia akhirnya mencatatkan defisit terparah sepanjang sejarah yakni, sebesar USD2,5 miliar pada April lalu.

    Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Inde) Bhima Yudhistira mengungkapkan dampak lain perang dagang telah menguncang volatilitas di pasar modal. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 7,9 persen. IHSG pada April pernah di level tertinggi 6.045, lalu jeblok ke level 5.939 pada Selasa 21 Mei 2019.

    Investor asing bereaksi dengan beralih ke instrumen investasi yang risikonya relatif rendah. Keluarnya modal asing tentu mempengaruhi permintaan rupiah yang akhirnya melemah 1,45 persen pada Mei 2019 secara point to point dibandingkan dengan level akhir April 2019.

    "2018 neraca dagang kita defisit USD8,5 miliar dan CAD kita melebar sehingga rupiah waktu itu sempat mencapai Rp15.300 per USD titik tertinggi. Nah itu memang salah satu konsekuensi dari trade war," kata Bhima saat dihubungi Medcom.id.

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengakui adanya aliran modal asing keluar Rp11,3 triliun sebagai dampak gonjang-ganjing perang dagang. Kondisi tersebut juga diakui memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Dalam menyikapi itu, ia menegaskan bahwa BI selalu berada di pasar untuk melakukan langkah stabilisasi nilai tukar rupiah dengan intervensi ganda baik melalui pasar valas di spot maupun DNDF.

    "Kalau menurut data settlement, antara 13-16 Mei terjadi aliran modal asing yang keluar dari Indonesia nett jual Rp11,3 triliun," katanya.

    Lebih lanjut, tindakan proteksionisme yang diterapkan pemerintah AS dan Tiongkok dalam perang dagang memukul harga komoditas ekspor Indonesia. Hampir semua komoditas tercatat mengalami pelemahan harga, hanya nikel dan emas saja yang berhasil menguat dalam periode satu minggu. Adapun, rata-rata harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) pada kuartal I-2019 juga mengalami penurunan atau berkisar USD520-USD530 per ton dari periode yang sama tahun lalu sekitar USD650 per ton.

    Direktur riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah menyebut bila kondisi ini terus berlanjut maka akan berimplikasi pada perlambatan pertumbuhan ekonomi RI. Karena itu, ia mengimbau pemerintah untuk serius mengembangkan industri pengolahan dan meninggalkan ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah yang selama ini menjadi senjata utama Indonesia.

    Di sisi lain, pemerintah juga harus mencari pasar-pasar ekspor baru agar tidak bergantung pada AS dan Tiongkok, misalnya pasar Afrika. Jika itu dapat dilakukan maka kinerja ekspor akan bisa terjaga dan defisit neraca dagang bisa diperkecil.

    "Yang bisa kita lakukan ialah melakukan pengayaan produk, tidak boleh bergantung pada ekspor komoditas. Kita harus memperkaya produk-produk unggulan, dan membangun kembali industri manufaktur yang bisa memperkuat daya saing," ucap Piter kepada Medcom.id.

    Serupa, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Hubungan Internasional dan Investasi Shinta Widjaja Kamdani mengatakan pemerintah harus mengidentifikasi supply chain dan posisi komoditi Indonesia di pasar yang menjadi tujuan ekspor utama.

    Selanjutnya, mengukur besaran market gap apabila komoditi yang berkompetisi tersebut hilang di pasar AS-Tiongkok. Termasuk besaran surplus komoditi yang perlu dialihkan (trade diversion) oleh Tiongkok maupun AS.

    "Apa saja produk Indonesia yang berkompetisi dengan produk Tiongkok di pasar AS dan sebaliknya produk Indonesia yang berkompetisi dengan produk AS di Tiongkok," ujar Shinta kepada Medcom.id.

    Mencari Untung dan Menjaga Permintaan Domestik

    Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang terkena mudarat perang dagang. Berada di urutan ke sembilan, RI masih jauh lebih baik dibandingkan Singapura, Malaysia, dan negara emerging market lainnya. Namun, masih kalah dari Vietnam.

    Setidaknya Indonesia mulai mencicipi sedikit keuntungan, khususnya bagi pelaku industri tekstil dalam negeri. Permintaan tekstil dan pakaian jadi asal Indonesia oleh AS meningkat seiring dengan peralihan negara tujuan impor.

    Hal ini tercermin dari kenaikan ekspor industri tekstil dan pakaian jadi hampir 19 persen pada kuartal I-2019. Jumlahnya naik signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu di angka 7,46 persen dan juga meningkat dari perolehan selama 2018 sebesar 8,73 persen.

    Pertumbuhan tinggi yang terjadi pada industri tekstil, terutama disebabkan adanya investasi yang cukup besar di sektor hulu khususnya produsen rayon. Sejak beroperasinya PT Asia Pacific Rayon (APR) di Riau pada akhir 2018, dengan investasi Rp11 triliun, pabrik ini bias menambah kapasitas produksi sebesar 240 ribu ton per tahun.

    Ketua Kadin Rosan P Roeslani membenarkan beberapa pengusaha meraup untung saat perang dagang. Mereka bahkan menginginkan perang dagang dapat berlangsung lebih lama. Sebagian pengusaha meraih windfall profit karena harga barang yang ditawarkan di pasar ekspor menjadi lebih kompetitif.

    "Jadi ada beberapa industri bilang kalau bisa perang dagangnya agak lamaan nih. Karena ternyata buat mereka perdagangan jadi baik karena barang mereka lebih baik," kata Rosan dalam acara Economic Outlook 2019.

    Selain berupaya mencari untung lewat substitusi produk, pemerintah dinilai perlu menjaga permintaan domestik dalam negeri. Piter mengatakan konsumsi rumah tangga dapat digenjot dengan memperbaiki sektor perpajakan dalam negeri. Sebab, konsumsi rumah tangga Indonesia selama ini disokong oleh kelompok menengah ke atas.

    Kelompok ini, katanya mulai menahan belanja sejak diberlakukannya amnesti pajak. Hal ini kemudian berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat pada 2017 lalu. "Konsumsi  ini diawali dari masalah perpajakan karena kelompok  menengah atas harus didorong kembali untuk konsumsi. Mereka ngumpet dan menahan belanja atau mengalihkan kekayaan atau belanja di luar negeri. Sementara yang ikut tax amnesty itu dikejar-kejar karena datanya sudah ada di kantor pajak," ungkap Piter saat dihubungi Medcom.id.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan fokus menjaga permintaan domestik di dalam negeri untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi Tiongkok. Salah satunya dengan menjaga inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

    Di samping itu, pemerintah juga akan mendorong investasi di dalam negeri. Misalnya menjaga tingkat suku bunga kredit perbankan dan memberikan fasilitas tax holiday.

    "Instrumen ketiga adalah belanja pemerintah. Dengan pembiayaan yang cukup baik, kita harapkan bisa dorong investasi dan ekspor di dalam negeri dan melindungi masyarakat, terutama kelompok miskin," ujar Sri Mulyani.

    Adapun BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2019 masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Komponen tersebut mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia yakni, sebesar 56,82 persen.

    Pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh positif terutama pada kelompok kesehatan dan pendidikan. Konsumsi rumah tangga naik 2,75 persen dari kuartal I-2018 yang sebesar 56,74 persen menjadi 56,82 persen di kuartal yang sama tahun berikutnya.

    Berdasarkan sumber pertumbuhan tertinggi, ekonomi Indonesia juga disokong oleh pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh positif sebesar 6,35 persen. Hal ini dilihat dari realisasi belanja barang dan jasa, serta belanja pegawai.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id