Kasihan Negeriku

    Media Indonesia - 11 Oktober 2019 10:26 WIB
    Kasihan Negeriku
    Dewan Redaksi Media Group Suryopratomo. FOTO: MI/Panca Syurkani.
    LAPORAN United Nation Industrial Development Organization (UNIDO) terbaru menyebutkan betapa tertekannya pertumbuhan industri di dunia akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Semua kawasan mengalami perlambatan dan mereka sekarang berpikir keras mencari jalan keluar dari kesulitan ini.

    Pertumbuhan industri manufaktur di Amerika Utara pada kuartal I 2019 tercatat hanya 1,8 persen (year on year), padahal kuartal terakhir tahun lalu masih mencatat pertumbuhan 2,5 persen. Hal yang sama dialami Uni Eropa yang ditambah kepenatannya karena persoalan rencana keluarnya Inggris dari UE tidak berujung. Pertumbuhan industri manufaktur di kawasan itu hanya tumbuh 0,3 persen.

    Kondisi lebih parah dihadapi negara-negara Asia Timur. Industri manufaktur Jepang tumbuh minus 1,1 persen, Korea Selatan minus 1,7 persen, Taiwan minus 3,7 persen, dan Singapura minus 0,3 persen.

    Menurut UNIDO, hanya dua negara Asia yang industri manufakturnya masih tumbuh baik, yaitu Indonesia dan Vietnam. Industri manufaktur Indonesia tumbuh sebesar 5,1 persen dan Vietnam tumbuh sebesar 4,1 persen pada kuartal I tahun ini.

    Bagaimana lalu kita menyikapi semua ini? Hanya bangsa Indonesia yang tidak pernah percaya diri dan tidak suka mendengar berita positif seperti itu. Selalu yang dikembangkan ialah kesulitan, ketidakberdayaan, dan hal yang serbanegatif tentang negeri ini.

    Memang, banyak hal yang perlu kita perbaiki. Di bidang investasi, misalnya, arus modal yang masuk tidak sebesar seperti yang seharusnya bisa kita dapatkan. Namun, persoalan sebenarnya terletak pada kita sendiri. Kita mau agar investasi masuk deras ke Indonesia, tetapi kita tidak mau bersahabat kepada investor.

    Berbagai peraturan yang ada bukannya memperlancar, tetapi justru cenderung menghambat. Urusan tanah merupakan yang paling merepotkan. Masalahnya, aturan hukumnya mengikat diri kita sendiri sehingga kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, stafnya selalu ragu-ragu menyelesaikan urusan tanah karena takut terkena kasus hukum.

    Belum lagi yang berkaitan dengan urusan teknis. Seorang pengusaha yang mengurus perizinan untuk pembuatan kapal tangkap, misalnya, sudah tiga tahun izinnya tidak pernah dikeluarkan. Kalau ditanya apa kekurangan dari perizinan yang diajukan, anehnya jawabnya tidak ada yang kurang.

    Sekarang ramai dibicarakan soal relokasi industri dari Tiongkok yang tidak masuk ke Indonesia. Mereka memilih Vietnam, Thailand, atau Malaysia sebagai tujuan relokasi. Apa alasannya? Karena aturan impor barang modal bekas ke Indonesia tidak diizinkan.

    Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sekarang mencoba mengubah aturan izin impor barang modal yang akan relokasi ke Indonesia. Ini tentunya sebuah terobosan untuk mempermudah terjadinya relokasi industri. Namun, praktiknya tetap tidak mudah karena kebijakan itu harus diharmonisasi terlebih dulu dengan pihak Bea dan Cukai.

    Kita tahu koordinasi merupakan hal yang paling sulit dilakukan. Semua menyadari persoalan itu, tetapi tidak pernah ada yang berupaya untuk memudahkannya. Tetap saja adagium yang berlaku ialah 'kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah'. Apalagi tidak ada indikator kinerja yang mengaitkan apa yang dikerjakan dengan peningkatan investasi.

    Sekarang bahkan investor asing akan berpikir dua kali untuk berbisnis ke Indonesia. Kejadian kemarin di Pandeglang merupakan cerminan buruknya tingkat keamanan di Indonesia. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto ditusuk orang yang tidak dikenal ketika turun dari mobil saat hendak mengunjungi sebuah pesantren.

    Kejadian ini jelas merupakan promosi buruk tentang Indonesia. Demokrasi yang hendak kita bangun mulai keluar dari rel. Percobaan pembunuhan terhadap tokoh politik menjadi model yang baru.

    Kita tidak boleh membenarkan tindakan seperti ini, apalagi dibiarkan terus berkembang. Kalau tidak, demokrasi kita akan diwarnai dengan darah. Padahal, demokrasi mensyaratkan penyelesaian semua perbedaan harus dilakukan secara beradab.

    Kita pantas kasihan kepada negeri ini kalau yang dikembangkan ialah sikap saling tidak suka, sikap saling tidak percaya. Kita akan terjebak pada kondisi yang dikatakan 'bellum omnium contra omnes, perang semua melawan semua'. Kalau sikap kita seperti itu, kita pasti tidak pernah akan ke mana-mana, padahal banyak negara lain melihat betapa beruntung dan potensialnya negeri ini. (Podium)

    Suryopratomo
    Dewan Redaksi Media Group




    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id