Menakar Geliat Ekonomi Pascapemilu

    Desi Angriani - 22 April 2019 18:13 WIB
    Menakar Geliat Ekonomi Pascapemilu
    Ilustrasi. (FOTO: dok MI)
    PESTA demokrasi yang diselenggarakan Indonesia selalu menjadi sorotan dunia internasional. Sebab, Indonesia tercatat sebagai negara terbesar ketiga di dunia yang menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu).

    Jika dihitung sejak kemerdekaan RI 73 tahun silam maka pemilu telah digelar sebanyak 12 kali. Namun pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) secara langsung oleh rakyat baru digelar pada 2004 lalu. Sementara pada pemilu kali ini, pemilihan diputuskan berlangsung serentak selama satu hari saja. Di mana presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif dipilih secara bersamaan oleh 193 orang pemilih terdaftar.

    Meski serentak, prosedur pelaksanaan pemilu tersebut masih konvensional dan hasil perhitungan suara juga memakan waktu satu bulan. Bahkan peserta pemilu anggota legislatif diikuti oleh belasan partai politik. Maka tak heran, pemilu di Tanah Air disebut rumit dan kompleks.

    Selain Indonesia, India rupanya juga menggelar pesta demokrasi yang rumit lantaran jumlah pemilihnya mencapai 903 juta orang. Di samping itu, pemilu di India dilaksanakan selama enam pekan secara bergiliran di berbagai wilayah bagian dengan jumlah partai politik lokal dan nasional yang ikut serta mencapai 450 partai. Adapun India menghabiskan biaya sekitar Rp92 triliun, sementara pemilu di Indonesia hanya sebesar Rp24,8 triliun.

    Keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang rumit tapi demokratis dan aman inilah yang menjadi daya Tarik Indonesia bagi bangsa lain. Bahkan ongkos logistik yang dikeluarkan negara untuk penyelenggaraan pemilu tak sebanding dengan puluhan triliun dana asing yang ditaksir masuk ke Tanah Air.

    Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meyakini miliaran dolar Amerika Serikat (USD) dana asing akan masuk ke Indonesia usai pemilihan umum serentak 2019. Sentimen positif tersebut mengingat penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia yang berjalan aman dan lancar. Tidak ada kerusuhan yang terjadi di 34 provinsi di Indonesia selama pemilu berlangsung.

    "Jadi, kalau hari ini damai, aman, itu miliaran USD akan masuk ke pasar Indonesia. Saya kira akan terjadi. Kita lihat deh penguatan rupiah yang akan cepat, mungkin minggu depan," kata Luhut pada Rabu, 17 April 2019.

    Prediksi Luhut tersebut sudah terbukti pada pilpres tahun-tahun sebelumnya. Tercatat pascapilpres 1999 lalu, kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai 70 persen. Kenaikan itu juga diikuti pascapilpres 2004 dengan persentase 44 persen. Kemudian pascapilpres 2009 dan 2014, masing-masing mengalami kenaikan 86 persen dan 22 persen.

    Bahkan pelaku pasar modal Hendra Martono Liem memprediksi IHSG bisa tembus ke level 7.109 pada akhir 2019. Hal tersebut kata dia merupakan respons positif pasar terhadap hasil survei hitung cepat (quick count) pemilihan presiden 2019. Di mana pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul di kisaran angka 54 persen.

    Sejak H-1 pemilu saja atau pada Selasa, 16 April 2019, IHSG tercatat naik sebesar 46,39 poin menjadi 6.481. Kenaikan itu berlanjut setelah pemilu yakni pada pembukaan perdagangan Kamis 18 April 2019, IHSG  menghijau 50,087 poin atau setara 0,74 persen ke 6.529,1.

    Menurut Hendra, para investor sudah memiliki gambaran kebijakan yang nantinya bakal diterapkan Jokowi. Bisa dilihat dari saham-saham konstruksi di bidang infrastruktur terus merangkak naik.

    "Kalau menurut saya sampai Juli ini IHSG bisa di angka 6.693. Kalau sampai akhir tahun ada potensi menuju 7.109. Saya melihat dari 3-5 hari sebelum pemilu, saham-saham konstruksi yang bergerak di bidang infrastruktur naik. Sehingga kita sebagai pelaku pasar banyak yang berspekulasi, 'wah sepertinya Jokowi nih yang menang'," ujarnya saat dihubungi Medcom.id.

    Hal tersebut juga terbukti pada pergerakan rupiah yang mampu meredam keperkasaan mata uang Paman Sam setelah pemilu berakhir. Tercatat pada perdagangan Kamis pagi, mata uang Garuda terpantau menguat dibandingkan dengan perdagangan Selasa sore di posisi Rp14.085 per USD.

    Mengutip Bloomberg, Kamis, 18 April 2019, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi tercatat melonjak ke Rp14.002 per USD. Bahkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.811 per USD.

    Minat Investor Asing Meningkat

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani menyatakan tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia semakin tinggi sejalan dengan hasil penghitungan suara sementara tersebut.

    Para pelaku pasar kini dinilai cenderung memiliki gairah untuk berkontribusi secara langsung terhadap pasar. Aura positif tersebut akan terus berjalan sepanjang pemerintahan Jokowi di periode depan.

    "Dari segi kepercayaan pasar tinggi sekali. Semua sudah confident, tinggal persiapan mulai expand 22 Mei nanti," kata Haryadi.

    Setali tiga uang, ekonom Institute for Development Economic and Finance (Indef) Bhima  Yudhistira menilai hasil hitung cepat Pilpres 2019 yang mengunggulkan Jokowi-Ma’ruf bisa menarik minat investor lebih besar dalam lelang surat utang negara (SUN).

    Apalagi bunga yang ditawarkan pemerintah cukup menarik, yakni di atas 7,9 persen disaat The Fed dovish dan return obligasi di negara maju rendah. "Lelang SUN tetap diminati investor karena bunga yang menarik di atas 7,9 persen disaat Fed dovish," kata Bhima saat dihubungi Medcom.id.

    Diketahui pemerintah akan melakukan lelang surat utang negara dalam mata uang rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2019 pada 23 April besok. Ada tujuh seri SUN yang akan dilelang pemerintah, yakni SPN03190724, SPN12200106, FR0077, FR0078, FR0068, FR0079, dan FR0076. Target indikatif dari lelang SUN pun ditargetkan sebesar Rp15 triliun, sedangkan target maksimal dipatok sebesar Rp30 triliun.

    Namun begitu, Bhima mencermati responds positif investor asing tak hanya dipengaruhi oleh faktor domestik melainkan juga efek global seperti rilis pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang melebihi ekspektasi yakni, sebesar 6,4 persen. Angka tersebut memberikan sentimen positif terhadap negara berkembang termasuk Indonesia.

    Selanjutnya, kebijakan Brexit di Eropa juga turut menguntungkan Indonesia. Tercatat dana asing yang masuk ke dalam negeri dalam bentuk nett buy saham mencapai Rp4,41 triliun sebulan terakhir. "Itu dari sisi global kita dibanjiri dana asing yang cukup melimpah," ungkapnya.

    Pemerintah pun optimistis akan terjadi peningkatan investasi dan ekspansi di sektor industri manufaktur. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan tren pertumbuhan industri terjadi karena Indonesia adalah negara yang paling matang dalam penerapan sistem demokrasinya. Demokrasi yang matang tersebut menjadi modal pemerintah dalam menarik investasi luar negeri.

    Optimisme itu katanya, harus diimplementasikan melalui peta jalan Making Indonesia 4.0 demi mengoptimalkan kontribusi industri terhadap perekonomian Indonesia.

    "Setelah Pemilu 2019 akan banyak proyek prioritas yang akan segera berjalan, termasuk beberapa proyek prioritas seperti di industri petrokimia. Selain itu, finalisasi peraturan mengenai mobil listrik dan pemberian insentif bagi industri," kata Airlangga pada Sabtu 20 April 2019.

    Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) Ketut Budi Wijaya juga sepakat pesta demokrasi lima tahunan ini, bakal menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peningkatan perekonomian akan mulai terlihat pada rentang kuartal tiga hingga kuartal empat tahun ini. Sebab, sisi permintaan terhadap properti akan melonjak usai pelantikan presiden pada Oktober mendatang.

    "Pasar baru akan pulih di kuartal tiga dan kuartal empat akhir tahun, biasanya setelah pelantikan presiden yang baru. Biasanya setiap habis pemilu terjadi cycle, naik dari permintaan dan semua orang optimistis. Permintaan properti di-drag oleh optimisme," ungkapnya pada Kamis, 18 April 2019.

    Sementara data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi investasi 2018 mencapai Rp721,3 triliun. Realisasi ini terhitung naik 4,1 persen dibandingkan 2017 meski tak mencapai target. Realisasi investasi 2018 ini terdiri dari investasi Penanaman Modal asing (PMA) sebesar Rp392,7 triliun, dan investasi Penanaman modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp328,6 triliun.

    Namun begitu, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong menargetkan total investasi yang masuk sepanjang 2019 naik menjadi Rp792,3 triliun. Alasan yang mendukung keyakinan Lembong  antara lain faktor siklus dan ekonomi.

    Menurutnya, dalam 15 tahun terakhir, investasi kerap melambat sebelum ajang pemilihan umum. Namun setelah siklus itu berakhir, tren investasi juga ikut membaik. Di sisi lain, kepercayaan pasar global mulai kembali lantaran kegelisahan akan perang dagang hingga kenaikan suku bunga The Fed hingga empat kali berhasil dihadapi.

    "Masih ada sekitar 7,5 bulan setelah pencoblosan untuk dunia usaha recover dari perlambatan sebelum pemilu," ujar Lembong.

    Tantangan Presiden Terpilih terhadap Ekonomi RI

    Lembaga pemeringkat internasional Moody's Investors Service turut mencermati hasil hitung cepat yang dirilis beberapa lembaga survei. Kemenangan Joko Widodo-Maruf Amin versi hitung cepat tersebut dianggap pertanda baik bagi kelangsungan kebijakan ke depan.

    Menurut Moody's, Jokowi di periode kedua pemerintahannya masih berfokus pada beberapa reformasi di sektor pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia serta hambatan birokrasi. Sebab, reformasi regulasi yang sudah dilakukan untuk menarik investor justru belum berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekonomi tercatat masih tumbuh lima persen sejak 2014.

    Karenanya, Jokowi masih akan mengatasi kendala struktural yang berasal dari kesenjangan infrastruktur, hambatan regulasi, dan kurangnya SDM yang berkualitas. Bauran kebijakan tersebut dipercaya dapat mendukung investasi dan pertumbuhan serta stabilitas pasar keuangan dan kredit yang positif.

    "Hasil hitung cepat menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo akan kembali menjabat di periode kedua. Itu menjadi pertanda baik bagi kelangsungan kebijakan," tulis Moody's, Sabtu, 19 April 2019.

    Menurut perhitungan IMF, Indonesia bisa mencapai potensi pertumbuhan PDB riil sebesar 6,5 persen pada 2022. Hal itu dapat dilakukan jika bauran kebijakan ditujukan untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur, mengurangi peran dominan BUMN, meminimalisir hambatan investasi dan perdagangan, serta meningkatkan kualitas SDM yang meliputi peningkatan standar pendidikan, mengurangi segmentasi pasar tenaga kerja, dan melakukan diversifikasi ekspor.

    Sementara itu, Bhima menekankan bahwa presiden terpilih harus mengedepankan stabilitas makroekonomi jangka pendek. Sebab pertumbuhan ekonomi yang stabil dan sehat sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni; kebijakan bank sentral Amerikat atau The Fed, tingkat inflasi, dan current account deficit (CAD).

    Maka itu, presiden terpilih wajib memperbaiki pelebaran defisit transaksi berjalan. Caranya ialah dengan memperbaiki komponen utama penyusun CAD seperti transaksi perdagangan (selisih ekspor-impor barang), transaksi pendapatan primer dan sekunder (hasil investasi, transfer remitansi, hibah, dan lain sebagainya), dan transaksi jasa.

    Adapun pada 2018, CAD Indonesia sebesar USD 31,1 miliar atau setara dengan 2,98 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). CAD 2019 pun ditargetkan menuju ke level 2,5 persen terhadap PDB.

    "Memang sekarang nilai tukar rupiah sudah menguat, karena kita bagi-bagi bunga delapan persen jadi itu yang bikin kita dibanjiri dana asing tapi secara fundamental kita mengalami CAD yang buruk," ujar Bhima.

    Dari sisi dunia usaha, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani berharap presiden terpilih fokus pada peningkatan daya saing, pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi.

    Untuk meningkatkan daya saing dan sektor perdagangan, pemerintah bisa mendorong industri manufaktur, memperluas akses pasar hingga melakukan utilisasi pada rantai nilai global. Hal tersebut, katanya juga harus diimbangi dengan perbaikan isu tenaga kerja, reformasi sistem perpajakan dan indikator makroekonomi.

    "Respons positif pemilu bisa berjalan damai kami mengapresiasi TNI dan polri yang menjaga keamanan. Selanjutnya kita menunggu hasil real count dari KPU. Untuk periode kedua melanjutkan reformasi yang sudah jalan di periode pertama seperti Ketenagakerjaan dan perpajakan," ucap Shinta kepada Medcom.id.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id