• DONASI PALU/DONGGALA :
    Tanggal 23 NOV 2018 - RP 51.179.914.135

  • Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) A/n Yayasan Media Group

  • Salurkan Donasi Anda: (Mandiri - 117.0000.99.77.00) A/n Yayasan Media Group

  • Salurkan Donasi Anda: (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

  Card 6 of 30  

Pemerintah & DPR Bakal Sanksi Perusahaan Tambang tak Bangun Smelter

Dian Ihsan Siregar    •    28 Desember 2017 22:34
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)
Jakarta: Komisi VII DPR bersama Dirjen Minerba Kementerian ESDM sepakat menertibkan dan memberikan sanksi finansial bagi perusahaan tambang yang terlambat membangun smelter.

"Sanksi diberikan bagi perusahaan yang pembangunan smelter-nya tidak mencapai progres sesuai komitmennya dalam enam bulan secara berkala," kata Wakil Ketua Komisi VII Herman Khaeron, dalam keterangan resminya, Kamis, 28 Desember 2017.

Herman mengatakan Komisi VII dan Dirjen Minerba sekaligus akan mengevaluasi besaran kuota ekspor yang telah diberikan kepada perusahaan yang mendapat rekomendasi persetujuan ekspor.

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM, agar mengeluarkan kebijakan dalam membangun fasilitas pemurnian (smelter) dengan memperhatikan efisiensi nasional dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah," ucap Herman.

Adapun Kementerian ESDM akan terus meningkatkan pengawasan realisasi ekspor dan kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter). Sebab, hal itu akan menjadi syarat perpanjangan izin usaha pertambangan.

"Progres pembangunan smelter menjadi barometer perpanjangan izin ekspor bagi setiap perusahaan," tutur Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Susigit.

Menurut Bambang perkembangan pembangunan smelter dan realisasi ekspor saat ini sudah on the track. Hal itu merujuk dari data terbaru yang diterima Kementerian ESDM. "Data terbaru kami, realisasi ekspor dan perkembangan pembangunan smelter dan realisasi ekspor dalam tiga bulan pertama menunjukkan progres positif. Untuk smelter, progresnya beragam, ada yang telah dibangun dan ada yang sedang dibangun," tutur Bambang.

Untuk perusahaan yang sedang membangun smelter, kata Bambang, evaluasinya akan dilihat setelah enam bulan sesuai target yang diberikan. "Kita sudah melihat kesungguhan nyata setiap perusahaan untuk membangun smelter. Memang prosesnya bertahap dan proyeksi rencana detail pembangunan smelter bisa dilihat dari prosentase kurva S setiap perusahaan," ucap Bambang.

Bambang mencontohkan seperti PT Ceria Nugraha Indotama untuk kategori nikel. Meskipun baru mendapatkan rekomendasi izin ekspor per 4 Juli 2017, namun ada upaya pembangunan smelter dan sudah berjalan sekitar 34 persen. Sama halnya dengan PT Dinamika Sejahtera Mandiri untuk kategori konsentrat bauksit yang baru mengatongi rekomendasi per 4 Juli 2017, ada kemajuan sekitar 12 persen.

"Ini baru penilaian tiga bulan pertama, akan tetapi hasil evaluasi akhirnya nanti akan kita lihat setelah enam bulan, per 3 Januari 2018," tutur Bambang.

Sesuai ketentuan, lanjut Bambang, izin ekspor perusahaan bisa saja dicabut bila dalam enam bulan progres pembangunan smelter belum mencapai target minimal 90 persen dari rencana kerja. Kemajuan smelter juga merupakan indikator besaran bea keluar yang dikenakan.

"Kementerian ESDM bersama Komisi VII DPR juga sedang mengkaji penerapan sanksi finansial bagi perusahaan yang tidak mencapai target, hanya sejauh ini belum diputuskan skemanya seperti apa," jelas Bambang.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, untuk kategori konsentrat nikel, perusahaan yang sudah menunjukkan kemajuan pembangunan smelter-nya hingga 100 persen di antaranya PT Aneka Tambang (100 persen), PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (100 persen), PT Trimegah Bangun Persada (100 persen), PT Gane Permai Sentosa (100 persen), PT Mulia Pasific Resources (100 persen), dan PT Itamatra (100 persen).

Sedangkan untuk kategori konsentrat bauksit di antaranya PT Aneka Tambang (Persero), Tbk (100 persen), dan PT Cita Mineral Invesindo (100 persen). Sementara untuk konsentrat dan lumpur anoda di antaranya PT Sumber Baja Prima untuk konsentrat Besi (100 persen) dan PT Primier Bumidaya Industri konsentrat Mangan (100 persen).

Lebih jauh Bambang menjelaskan, data realisasi ekspor dan hasil evaluasi kemajuan pembangunan smelter dalam tiga bulan pertama itu, seluruhnya telah diserahkan ke Komisi VII DPR. Kementerian ESDM juga, kata Bambang, telah menyerahkan seluruh data perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mendapat rekomendasi izin ekspor termasuk laporan setoran pajak ekspor bagi perusahaan tambang.

"Kita juga sudah mengajukan jadwal kepada Komisi VII untuk melakukan peninjauan langsung ke setiap perusahaan tambang," pungkas Bambang.
AHL

  Card 6 of 30  

Aktifkan notifkasi untuk mendapatkan berita terkini dari medcom.id

Notifikasi dapat dimatikan kapanpun melalui pengaturan browser.

Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id