• DONASI PALU/DONGGALA :
    Tanggal 23 NOV 2018 - RP 51.179.914.135

  • Salurkan Donasi Anda: (BCA - 309.500.6005) A/n Yayasan Media Group

  • Salurkan Donasi Anda: (Mandiri - 117.0000.99.77.00) A/n Yayasan Media Group

  • Salurkan Donasi Anda: (BRI - 0398.01.0000.53.303) A/n Yayasan Media Group

Card 1 of 18  

KPK Mengapresiasi Pencabutan Hak Politik Bupati Ngada

Juven Martua Sitompul    •    16 September 2018 01:39
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto:
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Pengadilan Tipikor Surabaya atas vonis Bupati Ngada Marianus Sae. Hakim memutuskan Marianus terbukto secara sah melakukan tindak pidana rasuah.

Dalam amar putusan hakim, Marianus dijatuhi hukuman delapan tahun penjara, denda Rp300 juta subsider bulan kurungan. Bahkan hakim mencabut hak politiknya selama empat tahun setelah menjalani pidana.

"KPK mengapresiasi putusan pengadilan tipikor pada PN Surabaya yang juga menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik pada terdakwa Marianus Sae," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu, 15 September 2018.

Febri menyebut secara umum seluruh penerimaan yang didakwa KPK baik suap ataupun gratifikasi telah dinyatakan terbukti oleh Hakim. Marianus Sae diduga telah menerima suap Rp5.783.000.000, dan gratifikasi Rp875juta.

Menurut Febri, jika dibanding dengan tuntutan Jaksa KPK, putusan tersebut relatif proporsional. Jaksa sebelumnya menuntut majelis memvonis 10 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan, serta pencabutan hak politik 5 tahun. 

"Namun saat ini, Jaksa KPK (masih) menyatakan pikir-pikir (untuk lakukan banding atau tidak)," kata Febri.

Terpenting dari itu, kata Febri, Marianus terbukti berencana menggunakan uang haram itu untuk Pilkada. Hal ini menambah deretan fakta masih belum bersihnya proses politik Tanah Air dari korupsi. 

Febri berharap khusus pencabutan hak politik baik pada tuntutan dan hukuman terhadap pelaku korupsi di sektor politik ini bisa lebih luas diterapkan dalam semua proses hukum kasus korupsi hingga di pengadilan.‎

"Komitmen bersama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik melalui politik yang bersih semestinya dilakukan secara serius oleh seluruh pihak," pungkasnya.
AZF

Card 1 of 18  

Aktifkan notifkasi untuk mendapatkan berita terkini dari medcom.id

Notifikasi dapat dimatikan kapanpun melalui pengaturan browser.

Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id