Kemendikbudristek Dinilai Inkonsisten Soal Kebijakan Penunjukan Kepala Sekolah

Ilustrasi. Foto: MI/Bary Fathahillah


Jakarta: Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyoroti pernyataan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) soal penunjukan kepala sekolah. Kemendikbudristek membolehkan Pemda menunjuk kepala sekolah, kendati tak memiliki sertifikat Guru Penggerak.

Sekjen FSGI Heru Purnomo menilai pernyataan Kemendikbudristek itu membingungkan. Pasalnya, Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, jelas mengatur syarat-syarat calon kepala sekolah, antara lain harus memegang sertifikat Guru Penggerak.

"Jadi enggak bisa dengan pernyataan pelaksanaanya nanti fleksibel saja dengan tutur kata, dengan pembicaraan seperti itu. Ini kebijakan yang seharusnya dilaksanakan berbasis payung hukum," ujar Heru kepada Medcom.id, Jumat, 21 Januari 2022.

Menurutnya, kebaradaan Permendikbudristek sebagai payung hukum tak bisa ditabrak lewat pernyataan lisan semata. Hal ini justru akan menjadi bias bagi warga pendidikan, utamanya guru, kepala sekolah dan Pemda. "Kalau seperti itu bias jadinya," tegasnya.



Baca: Penunjukan Kepala Sekolah dari Guru Penggerak Masih Opsional

Heru memahami Kemendikbudristek ingin memberikan jenjang karier kepada guru. Tapi, di sisi lain, syarat sertifikat Guru Penggerak juga diminta dikaji secara matang. Mengingat saat ini, kata dia, keberadaan Guru Penggerak masih sedikit.

"Seandainya ke depan guru sertifikat Guru Penggerak itu masih langka dan belum banyak, sebenarnya yang punya data kan mereka (Kemendikbudristek) Kalau seperti itu (hitungannya tidak pas) kan jadinya membahayakan. Dan memberikan kelonggaran seperti ini berarti kan enggak konsisten," tutur Heru.

Sebelumnya, Kemendikbudristek menetapkan sejumlah syarat bagi kepala sekolah, di antaranya memiliki sertifikat Guru Penggerak Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan Syahril menyatakan syarat sertifikat Guru Penggerak sementara ini masih opsional.

Ia menambahkan Pemda memiliki kewenangan penuh menunjuk guru yang berkompeten untuk mengisi posisi kepala sekolah. Bagi daerah yang jumlah Guru Penggerak masih sedikit, syarat sertifikat bisa dikesampingkan.

"Baik yang memiliki Calon Kepala Sekolah (CKS) atau sertifikat Guru Penggerak masih belum mencukupi, maka Pemda dapat menugaskan guru sebagai kepala sekolah dari guru yang belum memiliki sertifikat CKS dan sertifikat Guru Penggerak," ujar Iwan dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR, Rabu, 19 Januari 2022.


Editor : Arga Sumantri

Advertising